Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERAT PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR Rini Purwaningsih
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yang dimaksud dengan anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk didalamnya anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Namun dalam sistem peradilan pidana anak, anak dikelompokan menjadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dimana terdiri dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang statusnya bisa sebagai pelaku, korban ataupun saksi terhadap suatu peristiwa pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana korban tindak pidana di bawah umur 12 tahun atau di bawah 18 tahun, atau anak korban adalah anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, tekanan mental dan/atau kerugian ekonomi. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun, dan dapat memberikan keterangan tentang perkara pidana yang pernah didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali. Meski aturan perlindungan anak memberikan sanksi berupa hukuman penjara dan pembayaran denda, namun sebenarnya tidak mengurangi jumlah kasus kejahatan dimana anak menjadi korban kejahatan seksual salah satunya. Sehingga upaya pemberian pemberat dalam penjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan seksual di bawah umur menjadi salah satu cara menekan kejahatan seksual terhadap anak Kata kunci: Pemberat Pidana, Kejahatam Seksual, Perlindungan Anak

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG BERDAMPAK DILAMPAUINYA BAKU MUTU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ., Setiyono; Purwaningsih, Rini; Cholidin, Achmad
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.275-294

Pertanggungjawaban sebuah badan hukum atau korporasi yang bergerak dalam lingkungan, maka secara sederhana harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah, dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan kegiatan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Metode Penelitian library research atau studi Pustaka dengan mengumpulkan bahan bahan hukum berupa buku-buku, makalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya, untuk membantu menganalisis dan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Sehingga pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mempunyai dampak melampaui baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup, kebakaran hutan. The responsibility of a legal entity or corporation operating in the environment, in simple terms, must be traced in terms of AMDAL documents, permits (licenses) and the division of work duties in the positions held by the legal entity (corporation) concerned. Tracing these documents will produce data, information and facts about the negative impacts caused by the business activities in question and the extent of monitoring and control that has been carried out regarding these impacts. From these documents it can also be seen how the rights and obligations of company managers are to monitor, prevent and control the negative impacts of company activities. So from this investigation, it will also be clear whether the pollution and/or destruction of environmental activities occurred due to intention or negligence. Research Method library research or library study by collecting legal materials in the form of books, papers, articles, journals, and so on, to help analyze and find answers to existing problems. So that corporate responsibility in environmental crimes against forest and land fires has an impact that exceeds the quality standards for environmental damage. Keywords : Corporation, Accountability for environmental crimes, Forest fires.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEJAHATAN PORNOGRAFI DI MASA PANDEMI COVID-19 Dian Adriawan Dg Tawang; Maria Silvya E Wangg; Andi Widiatn; Rini Purwaningsih; Rita Pranawati; Putu Elvina
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v9i1.16640

Covid 19 detected in Indonesia was overcome by establishing a policy of physical restrictions. All Ministries, including the Ministry of Education, issued Circular Letter Number 4 of 2020 concerning the Implementation of Educational Policies in the Emergency Period for the Spread of Coronavirus Disease (COVID 19). ECPAT Indonesia (End Child Prostitution, Child Prostitution) Pornography, & Trafficking of Children for Sexual Purposes) reports that during the COVID-19 pandemic, children experience various vulnerabilities when engaging in online activities. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) revealed data from 2011 to 2020 that children who were victims and perpetrators of pornography and cybercrime were 3178 children. and how is the law enforcement of cyber pornography crimes against children in the laws and regulations in Indonesia? The results of the study conclude that the protection of children against cyber crimes in Indonesia is not only penal but also non-penal by severing the network for the manufacture and distribution of child pornography cyber products, blocking pornography via the internet, monitoring the manufacture, distribution, and use of pornography; and cooperate and coordinate with various parties, both from within and outside the country, in preventing the manufacture, distribution, and use of pornography. Law enforcement of child pornography cybercrimes in Indonesia is based on Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, considering that Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has not specifically regulated law enforcement for child pornography cyber crimes in Indonesia. Key Words: Protection, Children, Pornography and Covid -19

PENANGANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI : The Police Handling Of Bribery Offenses According To Law Number 20 Of 2001 On The Eradication Of Corruption Offenses Dian Adriawan Daeng Tawang; Rini Purwaningsih; Siti Nurbaiti
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v11i1.18627

The eradication of corruption is one of the priorities for the Indonesian state in an effort to achieve a clean and corruption-free government. Currently, the regulation governing the eradication of corruption is Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. One form of criminal act regulated in this law is bribery. Bribery is a serious threat to the Indonesian state. This crime can damage the judicial system, hinder development, and create social injustice. Therefore, the eradication of bribery must be carried out seriously and firmly by all parties, including the government, law enforcement, and the community. Some efforts that can be made are establishing institutions or special agencies in charge of handling bribery cases, providing education and training for law enforcement, and raising public awareness about the dangers of the crime of bribery, particularly law enforcement officers. The investigation and prosecution of bribery crimes are carried out by law enforcement agencies, such as police and prosecutors. Article 44 of Law Number 20 of 2001 states that the investigation of corrupt practices is conducted by investigators who meet special qualifications and is carried out firmly, quickly, and professionally. The purpose of this investigation and prosecution process is to uncover the truth about the bribery cases and punish the perpetrators. Keywords:. Police Investigation, Bribery, Corruption

KEDUDUKAN HUKUM PENGURUS PERSEROAN SEBAGAI PENANGGUNG PAJAK: Legal Position Of The Management Of The Company As Tax Bearer I Gede Yudi Arsawan; Dian Purnamasari; Rini Purwaningsih
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v11i1.18776

In carrying out the governance of a nation, there are expenses necessary for the expenditures of the state, some of which are obtained through tax revenues collected from individuals classified as taxpayers. However, not all taxpayers fulfill their tax payments on time, and sometimes there are those who fall behind on their taxes, resulting in tax debt. Article 9, paragraph (2) PMK 61/2023 specifically governs the liability of limited liability company directors, wherein the corporate tax debt can be borne personally and/or jointly, including the entire tax debt and tax collection costs. This differs from the responsibility of limited liability company directors as regulated in Law 40/2007, which fundamentally imposes limitations on the accountability of individuals in their positions. As a result, there is ambiguity for corporate managements regarding the limitations of accountability in the tax perspective compared to the corporate law perspective. This research attempts to examine the importance of affirming the legal position of corporate directors as tax debtors. By using normative methods, the author aims to find legal certainty regarding the issues discussed. This research concludes that there is a legal vacuum in regulating the requirements for corporate managements to be exempted from being tax bearers. So that the author recommends that written regulations must be made regarding the understanding of the tax debt insurer for the company's tax debt is limited only to the company's management who is responsible for the company when the tax debt arises. Keywords: Corporate Managements, Tax Debt Insurer, Tax Debt

Inheriting Inequity: A Comparative Legal Dissection of Gender Discrimination in Indonesian Inheritance Law Wulandari , Wahyuni Retno; Ahmad, Nadzriah; Fitriliani, Yulia; Purwaningsih, Rini
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 8 Issue 1 (2025) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

As Indonesia adopts Islamic law, civil law, and customary law in its legal system, it is suspected that some serious issues emerge in its implementation. One of them is gender inequality issue in its inheritance law. While the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) has been ratified by the country, discriminatory practices persist as a result of patriarchal interpretations of the law and dominant patrilineal customs. This study aims to analyze gender inequality in inheritance distribution by examining how legal systems in Indonesia align with or diverge from the international human rights norms, particularly CEDAW. Using a normative legal method and comparative approach, this study looked into the legal structure, substance, and culture of inheritance legal systems in predominantly Muslim countries such as Egypt, Tunisia, Morocco, Pakistan, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, and Indonesia based on Lawrence Friedman’s legal system theory. The results showed that Indonesia’s civil law had a tendency to conform to the international gender equality norms. However, the Islamic and customary inheritance practices in the country were still strongly influenced by patriarchal values. In comparison, some of the other countries studied in this research demonstrated greater flexibility in aligning their Islamic inheritance laws with the gender justice principles. These findings underscored the urgent need for Indonesia to develop context-sensitive legal reform strategies that include progressive ijtihad, transformation of patriarchal customs, and synchronization of the national inheritance law with the international human rights standards.

SANKSI PELAKU PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN DAN MORAL PUTUSAN NO.88/PID.SUS.2019/PN.PTSB: Juridical Analysis of The Sanctions for The Perpetrators of Criminal Act of Exploitation of Child Labor in Endangering Safety and Morals Syaida Radella Clarissa Chairy; Rini Purwaningsih
AMICUS CURIAE Vol. 2 No. 3 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v2i3.24006

Child exploitation in the world of work is a serious violation of children's rights, especially when it involves sexual aspects and work that can endanger safety and morals. The purpose of this research is to analyze the application of criminal penalties against perpetrators of child exploitation based on Decision Number 88/Pid.Sus/2019/PN.PTSB, as well as assess how effective the law is. The method used in this research is normative law. The research findings indicate that the defendant was sentenced to one year imprisonment and a fine of 200 million, in accordance with Article 185 jo Article 68 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. However, these sanctions are considered lenient when compared to the penalty under Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, which has a maximum of 15 years imprisonment and a fine of up to 600 million. This study research result and concludes that the application of criminal measures in this case has not been sufficient to provide a deterrent effect for violators or protection for exploited children. Law enforcement among perpetrators of child exploitation should take stricter measures, including strengthening the enforcement of more responsible articles with more severe threats to ensure better protection for children.

Criminal Legal Policy On Insults Against The President And Vice President Post Constitutional Court Ruling Number 7/Puu-Xxi/2023 Tawang, Dian Adriawan Dg; Purwaningsih, Rini
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.4859

This research discusses criminal law policies related to insulting the President and Vice President in Indonesia after the Constitutional Court (MK) decision. Previously, Articles 134, 136 bis, and 137 of the Criminal Code regulated criminal acts of insulting the President and Vice President, but these articles were abolished through Constitutional Court Decision Number 7/PUU-XXI/2023 on the grounds that they conflicted with the freedom of expression guaranteed by the 1945 Constitution . This decision raises a dilemma between protecting the dignity of high-ranking state officials and freedom of expression. Along with the introduction of the new Criminal Code in January 2023 through Law Number 1 of 2023 following the decision, there are legislative efforts to introduce new insult articles that are more in line with human rights principles. This research highlights the legal and social implications of these policy changes, including their potential impact on press freedom and political dynamics. Analysis of the Constitutional Court's decision according to the new Criminal Code shows the need to balance between protecting the presidential institution and maintaining the space for freedom of expression in Indonesia.

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN KARENA BELA PAKSA (Putusan No. 103/Pid.B/2021/PN.Gdt): The Crime of Assault Resulting in Death Due to Self-Defense (Judgment No. 103/Pid.B/2021/PN.Gdt) Abraham Julian Hasudungan; Rini Purwaningsih
AMICUS CURIAE Vol. 2 No. 4 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v2i4.24693

In the context of persecution, there is a criminal law principle called self-defense that exceeds the limit, also called Noodweer Exces. The problem of this study is how the regulations regarding ordinary self-defense and those that exceed the limit based on decision number 103/Pid.B/2021/PN.Gdt and whether the consistency of the elements contained in Article 49 Paragraph 2 of the Criminal Code for the case of Noodweer Excesses that occurred in the facts of the trial from decision number 103/Pid.B/2021/PN.Gdt. This study uses a normative type with a descriptive nature, where data is collected through literature studies, with legal sources used including the 1945 Constitution, Article 49 of the Criminal Code.. This study concludes that the judge's decision decided that Nuryadin was proven guilty of his actions but received a pardon because he had been proven to have committed self-defense that exceeded the limit by the elements listed in Article 49 of the Criminal Code. Taking into account the elements in Article 49 Paragraph 2 of the Criminal Code, Nuryadin is considered to have committed an act of Noodweer Exces by admitting that his actions were an effort to defend himself that exceeded the limits in an emergency.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search