Articles
<![CDATA[AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LISAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1093 K/PDT/2016) ]]>
<![CDATA[I Gede Yudi Arsawan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.82 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1501-1512
<![CDATA[Tulisan ini membahas isu tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa lisan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pdt/2016 untuk mengetahui bagaimana keabsahan suatu perjanjian sewa menyewa lisan dan apa akibat hukum yang terjadi bilamana terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian antara lain berupa pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menemukan bahwa perjanjian sewa menyewa lisan dapat menjadi sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, kemudian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa lisan maka dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi batal apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada Hakim.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/PDT/2016/PT. DPS) ]]>
<![CDATA[I Gede Yudi Arsawan]]>;
<![CDATA[I Gede Yusa]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 5, No 1 (2022): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v5i1.2706
<![CDATA[The agreement as a source of engagement must be made by fulfilling the legal requirements as specified in the Civil Code (KUHPerdata). Because if the agreement does not meet the legal requirements, the engagement that occurs cannot be enforced. The agreement can be null and void if it contains false information. The case of the cancellation of the agreement in the form of an authentic deed due to false information can be found in the Denpasar High Court Decision Number 34/PDT/2016/PT. DPS. In that decision, the Panel of Judges upheld the decision of the first instance court which stated that the original Appellant of the Plaintiff committed an unlawful act because he gave false information so that the Deed of Lease Extension made before a notary became null and void. This research is normative legal research or what is also known as doctrinal legal research. Normative legal research is legal research in the area of legal science itself in a broad sense. It is said to be broad because the science of law is the way it is, entering all aspects of science with the aim of achieving legal goals. The results of this study found that there was negligence by a notary in making the Lease Extension Deed in that case, besides that the result of false information by one of the parties resulted in the Lease Extension Deed being invalid and null and void and the party providing false information must be held responsible and compensate for the losses suffered by the parties concerned.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF (Analisis Penetapan Nomor 682/Pdt.P/2016/Pn.Dps) ]]>
<![CDATA[I Gede Yudi Arsawan]]>;
<![CDATA[Akhmad Budi Cahyono]]>
<![CDATA[ Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 (2021): Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/mlj.v5i2.1670
<![CDATA[ABSTRACT Marriage is the beginning of a new life for a person, because since there is an agreement between two individuals to marry, there is a change in the roles and responsibilities towards oneself, their partner, and their environment. Even though the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage adheres to the principle of monogamy, cases can occur where marriages occur in a polygamous manner, but to carry out a polygamous marriage, the conditions that must be met at least consist of 1 (one) alternative and 3 (three) conditions. cumulative conditions. However, there are cases where in the Denpasar District Court Decision Number 682/Pdt.P/2016/PN a husband is given permission by the Panel of Judges to practice polygamy even though there are no alternative requirements for a polygamous marriage to be fulfilled. Keywords: Marriage, Polygamy, Legal Terms of Marriage]]>
<![CDATA[Keabsahan Klausul Pembebasan Kewajiban Akibat Force Majeure Dalam Akta Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 23/Pdt.G.S/2019/Pn Pal) ]]>
<![CDATA[I Gede Yudi Arsawan]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.689 KB)
<![CDATA[Para pihak dalam membuat akta sewa menyewa harus mengerti akan syarat-syarat dan asas-asas pembuatan perjanjian karena apabila tidak maka akta sewa menyewa tersebut dapat dianggap tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Akta sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang memberikan kekuatan hak pada salah satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan sekaligus hak kepada pihak lainnya untuk mendapatkan prestasi serta juga dengan bersamaan memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Suatu perjanjian sewa menyewa yang tidak memenuhi Asas Keseimbangan berakibat perjanjian tersebut tidak akan dapat mengikat para pihak yang meskipun telah sepakat terhadap perjanjian tersebut, sehingga hak dan kewajiban yang muncul akibat perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah membahas bagaimana keabsahan klausul pembebasan kewajiban akibat Force Majeure dalam Akta Sewa Menyewa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 23/PDT.G.S/2019/PN PAL. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Adapun dalam kasus ini terhadap perjanjian sewa menyewa yang ditafsirkan tidak seimbang oleh hakim menyebabkan penggugat seharusnya memiliki hak terhadap biaya-biaya dan uang pembayaran yang sudah dibayarkan namun belum dinikmatinya. Kata Kunci: Perjanjian Sewa Menyewa, Asas Keseimbangan, Pembebasan Kewajiban]]>
<![CDATA[Urgensi Peralihan Pembinaan Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung ]]>
<![CDATA[I Gede Yudi Arsawan]]>;
<![CDATA[Emil Maula]]>
<![CDATA[ Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 1 No. 3 (2023): September: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/garuda.v1i3.1320
<![CDATA[Abstract. Tax is one of the state's incomes that has a large contribution to state finances compared to other state income. In the implementation of tax collection, it is not uncommon for there to be various kinds of disputes between the tax authorities and the public who are taxpayers, which are called tax disputes. Tax dispute resolution is resolved through a judicial institution called the Tax Court. However, currently the authority for guidance over the Tax Court is still carried out by the Ministry of Finance and the Supreme Court, even though the Tax Court is part of the judicial institution. This research uses a type of juridical-normative research which focuses on the use of secondary data. This type of research is a procedure for finding the truth based on the logic of legal science from a normative point of view. The results of this research found that after the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023, the full authority to guide the Tax Court had to be transferred to the Supreme Court. It is recommended that the implementation of the transfer of guidance authority be carried out in stages as soon as possible in order to provide legal certainty regarding the long-standing overlap of authority between the executive and judicial powers towards the Tax Court which should be purely part of the judiciary. Keywords: government power, guidance, tax court Abstrak. Pajak merupakan salah satu income negara yang memiliki sumbangan besar terhadap keuangan negara dibandingkan dengan pendapatan negara lainnya. Dalam pelaksanaan penagihan pajak, tidak jarang terdapat berbagai macam perselisihan antara fiskus dengan masyarakat yang merupakan wajib pajak yang disebut dengan sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak diselesaikan melalui sebuah institusi peradilan yang disebut Pengadilan Pajak. Namun saat ini kewenangan pembinaan atas Pengadilan Pajak masih dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung, padahal Pengadilan Pajak merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Penelitian jenis ini adalah prosedur untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, maka kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak sepenuhnya harus dialihkan ke Mahkamah Agung. Disarankan agar pelaksanaan peralihan kewenangan pembinaan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesegera mungkin demi memberikan kepastian hukum terhadap tumpang tindih kewenangan yang sudah lama sekali terjadi antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif terhadap Pengadilan Pajak yang seharusnya murni sebagai bagian dari yudikatif. Kata kunci: kekuasaan pemerintahan, pembinaan, pengadilan pajak]]>
<![CDATA[Tanggungjawab Notaris Terhadap Pembuatan Perubahan Atau Pencabutan Perjanjian Perkawinan ]]>
<![CDATA[Arsawan, I Gede Yudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.8125
<![CDATA[Abstract The marriage agreement is an agreement agreed upon by the prospective husband and wife before or at the time of marriage to determine the legal consequences of marriage on their treasure, under certain circumstances, it is also possible for a married couple to make changes and even revocation of the Marriage Agreement that has been made as long as it is in accordance with the law. This article encourages the notary to be carefully in making the deed of amendment or revocation of the Marriage Agreement so that the notary can protect the interests of the third parties involved and to avoid all claims and lawsuits that may be filed by third parties if someone is harmed, because if the deed made by a notary is detrimental to third parties, then the deed will be null and void. Keywords: Notary, Marriage Agreement, Cause of Law Abstrak Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang disepakati oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan untuk menentukan akibat hukum perkawinan terhadap harta benda milik mereka, dalam keadaan tertentu maka pasangan suami isteri juga dimungkinkan untuk melakukan perubahan dan bahkan pencabutan Perjanjian Perkawinan yang telah dibuatnya selama telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Artikel ini mendorong agar notaris melakukan secara saksama dalam pembuatan akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan agar notaris dapat melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait serta agar terhindar dari segala tuntutan dan gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga apabila ada yang dirugikan, karena apabila akta yang dibuat oleh notaris merugikan bagi pihak ketiga maka akta tersebut akan batal demi hukum. Kata kunci: Notaris, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PENGURUS PERSEROAN SEBAGAI PENANGGUNG PAJAK: Legal Position Of The Management Of The Company As Tax Bearer ]]>
<![CDATA[I Gede Yudi Arsawan]]>;
<![CDATA[Dian Purnamasari]]>;
<![CDATA[Rini Purwaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prioris Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/prio.v11i1.18776
<![CDATA[In carrying out the governance of a nation, there are expenses necessary for the expenditures of the state, some of which are obtained through tax revenues collected from individuals classified as taxpayers. However, not all taxpayers fulfill their tax payments on time, and sometimes there are those who fall behind on their taxes, resulting in tax debt. Article 9, paragraph (2) PMK 61/2023 specifically governs the liability of limited liability company directors, wherein the corporate tax debt can be borne personally and/or jointly, including the entire tax debt and tax collection costs. This differs from the responsibility of limited liability company directors as regulated in Law 40/2007, which fundamentally imposes limitations on the accountability of individuals in their positions. As a result, there is ambiguity for corporate managements regarding the limitations of accountability in the tax perspective compared to the corporate law perspective. This research attempts to examine the importance of affirming the legal position of corporate directors as tax debtors. By using normative methods, the author aims to find legal certainty regarding the issues discussed. This research concludes that there is a legal vacuum in regulating the requirements for corporate managements to be exempted from being tax bearers. So that the author recommends that written regulations must be made regarding the understanding of the tax debt insurer for the company's tax debt is limited only to the company's management who is responsible for the company when the tax debt arises. Keywords: Corporate Managements, Tax Debt Insurer, Tax Debt]]>
<![CDATA[Urgensi Peralihan Pembinaan Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung ]]>
<![CDATA[I Gede Yudi Arsawan]]>;
<![CDATA[Emil Maula]]>
<![CDATA[ Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 1 No. 3 (2023): September: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/garuda.v1i3.1320
<![CDATA[Abstract. Tax is one of the state's incomes that has a large contribution to state finances compared to other state income. In the implementation of tax collection, it is not uncommon for there to be various kinds of disputes between the tax authorities and the public who are taxpayers, which are called tax disputes. Tax dispute resolution is resolved through a judicial institution called the Tax Court. However, currently the authority for guidance over the Tax Court is still carried out by the Ministry of Finance and the Supreme Court, even though the Tax Court is part of the judicial institution. This research uses a type of juridical-normative research which focuses on the use of secondary data. This type of research is a procedure for finding the truth based on the logic of legal science from a normative point of view. The results of this research found that after the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023, the full authority to guide the Tax Court had to be transferred to the Supreme Court. It is recommended that the implementation of the transfer of guidance authority be carried out in stages as soon as possible in order to provide legal certainty regarding the long-standing overlap of authority between the executive and judicial powers towards the Tax Court which should be purely part of the judiciary. Keywords: government power, guidance, tax court Abstrak. Pajak merupakan salah satu income negara yang memiliki sumbangan besar terhadap keuangan negara dibandingkan dengan pendapatan negara lainnya. Dalam pelaksanaan penagihan pajak, tidak jarang terdapat berbagai macam perselisihan antara fiskus dengan masyarakat yang merupakan wajib pajak yang disebut dengan sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak diselesaikan melalui sebuah institusi peradilan yang disebut Pengadilan Pajak. Namun saat ini kewenangan pembinaan atas Pengadilan Pajak masih dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung, padahal Pengadilan Pajak merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Penelitian jenis ini adalah prosedur untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, maka kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak sepenuhnya harus dialihkan ke Mahkamah Agung. Disarankan agar pelaksanaan peralihan kewenangan pembinaan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesegera mungkin demi memberikan kepastian hukum terhadap tumpang tindih kewenangan yang sudah lama sekali terjadi antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif terhadap Pengadilan Pajak yang seharusnya murni sebagai bagian dari yudikatif. Kata kunci: kekuasaan pemerintahan, pembinaan, pengadilan pajak]]>
<![CDATA[Perikatan Alam Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Tanpa Jangka Waktu Sewa ]]>
<![CDATA[Arsawan, I Gede Yudi]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Ardani]]>
<![CDATA[ Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/humif.v1i4.622
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa rumah tanpa jangka waktu sewa yang menjadi batal demi hukum. Akibat kebatalan tersebut tidak serta merta mengakibatkan para pihak harus mengembalikan ke kondisi semula oleh sebab hubungan sewa menyewa yang terjadi masih didasarkan pada suatu perikatan alam. Untuk menemukan jawaban dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa jangka waktu sewa merupakan unsur essensialia yang menjadi syarat objektif dalam sahnya suatu perjanjian sewa menyewa rumah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jo. Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 sehingga tanpa pengaturan jangka waktu sewa perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, namun uang sewa yang sudah diterima oleh pemberi sewa tidak perlu dikembalikan oleh karena hubungan sewa menyewa yang selama ini dilakukan didasarkan pada perikatan alam.]]>
<![CDATA[Achieving Public Welfare through Tax Facilities On Foreign Grants For The Government Projects ]]>
<![CDATA[Arsawan, I Gede Yudi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Dehasen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37676/jhs.v11i1.8087
<![CDATA[This study aims to identify tax facilities in the implementation of grants for government project purposes. Taxation serves as a crucial instrument in supporting economic growth and national development. Its budgetary function plays a vital role in ensuring sufficient state funds for financing government activities. Additionally, its regulerend function contributes to facilitating national economic growth, such as providing tax incentives for foreign grants aimed at government project implementation. Following the enactment of Minister of Finance Regulation Number 80 of 2024, provisions have been established to ease the granting of tax facilities for foreign grants intended for government projects. However, an analysis of the procedures and mechanisms for its application is necessary. The research method used in this study is normative juridical with a qualitative approach. This study found that government projects funded by foreign grants eligible for tax facilities under Minister of Finance Regulation Number 80 of 2024 have a broader scope compared to the definition of public interest projects, thus making the regulation applies lex specialis derogat legi generali. The tax facilities provided include value-added tax (VAT), sales tax on luxury goods, income tax, and as well import duties.]]>
