Cholidin, Achmad
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG BERDAMPAK DILAMPAUINYA BAKU MUTU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ., Setiyono; Purwaningsih, Rini; Cholidin, Achmad
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.275-294

Abstract

Pertanggungjawaban sebuah badan hukum atau korporasi yang bergerak dalam lingkungan, maka secara sederhana harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dari dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan, dapat untuk memantau, mencegah, dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan kegiatan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Metode Penelitian library research atau studi Pustaka dengan mengumpulkan bahan bahan hukum berupa buku-buku, makalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya, untuk membantu menganalisis dan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Sehingga pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mempunyai dampak melampaui baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup, kebakaran hutan. The responsibility of a legal entity or corporation operating in the environment, in simple terms, must be traced in terms of AMDAL documents, permits (licenses) and the division of work duties in the positions held by the legal entity (corporation) concerned. Tracing these documents will produce data, information and facts about the negative impacts caused by the business activities in question and the extent of monitoring and control that has been carried out regarding these impacts. From these documents it can also be seen how the rights and obligations of company managers are to monitor, prevent and control the negative impacts of company activities. So from this investigation, it will also be clear whether the pollution and/or destruction of environmental activities occurred due to intention or negligence. Research Method library research or library study by collecting legal materials in the form of books, papers, articles, journals, and so on, to help analyze and find answers to existing problems. So that corporate responsibility in environmental crimes against forest and land fires has an impact that exceeds the quality standards for environmental damage. Keywords : Corporation, Accountability for environmental crimes, Forest fires.
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU TPKS: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Nitha, Fitha Ayun Lutvia; Masyhar, Ali; Cholidin, Achmad; Ilahi, M. Ridho; Bahriyah, Amalina Zukhrufatul
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.1.2024.90-100

Abstract

Menurut data Komnas Perempuan tahun 2024, kekerasan seksual Indonesia masih tinggi, dengan 25.330 kasus dengan korban perempuan sejumlah 21.952 orang. Padahal pemerintah telah lama terapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sebagai upaya penghapusan dan pencegahan Crime Against Humanity khususnya eksploitasi seksual perempuan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi muatan aturannya, menemukan tantangan yang dihadapi, serta memformulasikan langkah pengoptimalan penerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejatinya UU TPKS ini muatannya lengkap, melindungi kita dari segala bentuk kekerasan seksual, seperti pembentukan UPT PPA yang tersebar di 38 provinsi. Tantangan yang teridentifikasi yakni minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan TPKS karena kentalnya budaya patriarki. Maka langkah pengoptimalan UU TPKS yang disarankan adalah sosialisasi menyeluruh terkait pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pemberantasan kekerasan seksual.
Utilization of Neuroimaging in Criminal Justice: Unveiling Truth Through Brain Technology Cholidin, Achmad; Fernando, Zico Junius; Feka, Mikhael
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 9, No 2 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i2.50316

Abstract

The integration of neuroimaging technology in criminal justice worldwide has opened new avenues for understanding the neural underpinnings of criminal behavior and improving the accuracy of legal processes. This paper explores the application of neuroimaging techniques, such as functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) and Positron Emission Tomography (PET), in the context of criminal investigations and trials. Neuroimaging provides insight into brain function related to intent, deception, memory, and cognitive control, which is critical in determining culpability and assessing mental states. By reviewing case studies and current research, this study evaluates the potential benefits and ethical challenges of using neuroimaging as evidence in court. The findings suggest that although neuroimaging holds the promise of improving the objectivity and reliability of criminal justice, its use should be conducted with caution due to legal, ethical, and technical limitations. The paper concludes with recommendations for the responsible integration of neuroimaging into legal practice to ensure fairness and protect the rights of individuals. The implications of these findings for criminal law enforcement in Indonesia are also discussed, highlighting the potential of applying neuroimaging techniques to improve the fairness and effectiveness of the legal system.