Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penguatan Promosi Kesehatan melalui Literasi Kesehatan pada Santri Harpiana Rahman; Syamsul Alam; Arfandi Ahmad; Fahri Bachmid; Achdian Anggreni Bangsawan; Achmad Nadhil Edar; Ramdaniyah Ramdaniyah
Idea Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): January
Publisher : PT.Mantaya Idea Batara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.356 KB) | DOI: 10.53690/ipm.v1i1.16

Abstract

Based on data from the Ministry of Communication and Information, recorded there were 1,028 fake news or hoaxes about health information spread since 2020 on social media platforms. Data shows that 73.7% of the 27 4.9 million people in Indonesia are internet users This condition makes it difficult to control the infodemic in Indonesia. Digital Data 2021 states that around 170 million people are active users of social media. Health literacy socialization is an effort to build awareness among teenagers in filtering the right health information.
Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak: Studi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Hamsira Halim; Hamza Baharuddin; Syamsul Alam
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.15 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v1i4.178

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana Kesusilaan terkait penerapan Restorative justice. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat tetap terlindungi. (2) Pertimbangan Hakim dalam memutus sanksi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan pada putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pol. dan Putusan Nomor .2/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pol. Didasarkan pada pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 E, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Diana berdasarkan pertimbangan Hakim unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang telah dijelaskan secara rinci dan dinyatakan terpenuhi, sehingga anak dinyatakan bersalah. This study aims to examine the application of sanctions for children as perpetrators of crime of decency and to analyze judges' considerations in deciding legal sanctions for children as perpetrators of crimes of decency related to the application of Restorative justice. The method used by researchers is normative legal research. The results of this study are (1) The crime of decency committed by children is a very complex problem. Therefore, to protect children's rights, the government has enacted the Child Protection Law and the Child Criminal Justice System Law, so that the rights of children in conflict with the law can remain protected. (2) The judge's consideration in deciding legal sanctions against children as perpetrators of a crime of decency in decision number 10 / Pid.Sus.A child / 2016 / PN.Pol. and Decision Number. 2 / Pid.Sus.Anak / 2019 / PN Pol. Based on Article 81 paragraph (2) in conjunction with Article 76 E, Law No. 35 of 2014 concerning Diana's Child Protection based on the Judge's consideration of the element of each person, the element of intentionally, the element of deception, a series of lies or persuading the child, and the element of having intercourse with him or with other people, which has been explained in detail and declared fulfilled, so that the child found guilty.
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Andi Ishak; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin; Syamsul Alam
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.587 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i1.316

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum kepustakaan, jenis penelitian ini disebut juga penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara Perbankan syariah secara litigasi merupakan mutlak kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama dengan tidak memberi pilihan kepada lembaga peradilan lain untuk menangani atau mengadili. Pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di dalam akad (Perjanjian), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah Undang-undang tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tentang perbankan syariah, sehingga masyarakat masih cendrung kepada sistem ekonomi konvensional/Perbankan Konvensional. The research objective is to analyze the settlement of Islamic banking disputes according to the laws and regulations in Indonesia and to find out, understand and analyze the factors affecting the settlement of Islamic banking disputes according to the prevailing laws and regulations. The type of research that the author uses in the preparation of this legal writing is literature law research, this type of research is also called normative legal research. The results showed that the settlement of Islamic banking cases by litigation is an absolute authority / competence of the Religious Courts by not giving other judicial institutions a choice to handle or judge. The choice of a legal forum for resolving sharia banking disputes must be clearly stated in the contract (Agreement), however, a contract must not be contrary to law, morals and public order. The factors that influence the settlement of Islamic banking disputes are the law that cannot meet the development of the legal needs of the justice-seeking community and the lack of awareness and legal compliance of the community with the regulations regarding sharia banking, so that the public still tends to the conventional economic system / conventional banking.