Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.817

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam

Maryani Maryani

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Author-ID : 3503752

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

KIPRAH PEREMPUAN SEBERANG KOTA JAMBI DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Maryani Maryani
Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Center for Gender and Children Studies, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

In some communities there is still a view that considers that women are unable to work for the welfare of the family, because most women who are in the District of Lake Teluk and The District of Pelayangan Kota Jambi are housewives. The involvement of women in the domestic sector (home) is inseparable from the economic demands of the family. In the midst of the Covid-19 pandemic, people are still experiencing economic difficulties. This is a motivation for housewives, especially those who live in Teluk Lake District and Jambi City Maid District, to play an active role in helping to overcome family economic problems by doing various jobs, both at home and outside the home.

SAKSI WANITA DALAM PUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Jambi) Maryani Maryani
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1 (2017): Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Ketika melihat pembuktian melalui saksi dan saksi itu dilihat dari jenis kelamin maka terdapat perbadaan antara kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan, laki-laki satu orang sedangkan perempuan dua orang. Ketentuan yang mensyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki, atau dengan kata lain bahwa nilai pembuktian saksi perempuan dalam pandangan kaum yang mengusung gender dan kelompok progresif adalah separoh saksi laki-laki lebih merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan ketentuan yang bersifat universal. Hal yang demikian itu disebabkan karena kaum perempuan pada saat itu masih kurang berpengalaman dalam urusan-urusan publik karena memang budaya yang berlaku menempatkan perempuan untuk hanya berperan dalam wilayah domestik. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, berkerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka nilai kesaksian seorang perempuan sepatutnya diakui sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Terlepas dari semua itu, dalam menyikapi permasalahan kesaksian perempuan dalam hukum Islam, kita kembalikan kepada ranah pola pemikiran kita, apakah kita berada pada kelompok puritan-ekstrimis yang tekstual dalam memahami norma agama atau menjadi liberal-progesif yang mengeyampingkan legitimasi norma agama tersebut dan mengedepankan sosial dan budaya atau kita menjadi moderat-konservatif yang tetap berpegang kuat dengan tektualitas kemudian mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial dan budaya (al-Akhdzu bil Qadimis Shali Wabil Jadid al-Ashlah) sehingga hukum Islam itu –khususnya dalam masalah kesaksian perempuan- dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun (sholihun likulli zamanin wamakan.)

Strengthening Sharia Crowdfunding Law through the Maqasid al-Shari'ah Approach: An Analysis of Financial Services Authority Regulation (POJK) Maryani Maryani; Irvan Irvan; Zelki Marfinas; M. Raihan Habibillah; Deni Kurnia; M. Ridho Pratama
NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam Vol. 16 No. 01 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/nf.v16i01.2088

The rapid growth of Indonesia’s sharia digital economy has created new financing models, particularly sharia crowdfunding, as an inclusive alternative for MSMEs. However, the current regulatory framework Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 16/POJK.04/2021, remains general and has not fully incorporated sharia compliance principles. This study aims to analyze the strengthening of sharia crowdfunding law through the Maqasid al-Shari‘ah approach, emphasizing maslahah (public welfare), hifz al-m?l (protection of wealth), and ‘adl (justice). Using a normative legal method that combines statute and conceptual approaches, this research evaluates the extent to which POJK No. 16/2021 aligns with Islamic legal objectives. The findings show partial conformity, strong in procedural governance but weak in substantive justice and sharia supervision. The absence of a Sharia Supervisory Board (DPS) and explicit sharia audit requirements limits regulatory effectiveness. The study recommends reconstructing POJK No. 16/2021 through an integrated sharia governance system involving OJK, DSN-MUI, and halal certification bodies. Mandatory sharia audits, digital financial literacy, and value-based supervision are proposed to enhance ethical accountability. Such reform would harmonize technological innovation with the moral imperatives of Maqasid al-Shari‘ah, positioning Indonesia as a global pioneer in Islamic digital finance.

Penegakan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Lubuk Larangan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Hardiyanto Hardiyanto; Rahmi Hidayati Al Idrusiah; Maryani Maryani; Muhammad Farhan HR
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2676

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pencurian ikan di kawasan lubuk larangan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo, Jambi, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui metode kualitatif studi kasus. Lubuk larangan merupakan kearifan lokal masyarakat Melayu Jambi yang berfungsi sebagai kawasan konservasi perikanan, sarana penguatan gotong royong, dan instrumen penegakan norma adat. Namun, praktik pencurian ikan di kawasan ini masih terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum positif (KUHP dan UU Perikanan) kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap lubuk larangan. Masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat karena dianggap lebih adil, cepat, dan mampu memulihkan hubungan sosial. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah, melibatkan perangkat desa, nenek mamak, dan tokoh masyarakat, dengan sanksi yang bersifat material, sosial, dan moral, serta disertai sumpah adat untuk memberikan efek jera. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya peran hukum adat sebagai living law yang mampu menjaga keseimbangan sosial-ekologis dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara hukum adat, hukum positif, dan nilai-nilai agama diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lubuk larangan sebagai warisan budaya dan sumber daya ekonomi masyarakat.

NILAI ISLAH DAN TA’DIB DALAM REINTEGRASI SOSIAL ANAK BERKONFLIK HUKUM : (Studi Keterlibatan Masyarakat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi) Bambang Joko Purnomo; Ruslan Abdul Gani; Maryani Maryani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1296

Studi ini mengkaji penerapan nilai islah (pemulihan) dan ta’dib (pendidikan adab) pada keterlibatan masyarakat dalam menerima kembali Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) sebagai bagian dari program reintegrasi sosial. Dengan metode yuridis-empiris, penelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi ini mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat terwujud melalui mediasi diversi serta pelaksanaan sanksi pidana berupa pelatihan kerja dan pelayanan masyarakat berdasarkan putusan pengadilan. Masyarakat berperan sebagai fasilitator pemulihan dan pendidikan adab demi mewujudkan reintegrasi sosial yang optimal. Nilai islah dapat tercermin dalam proses diversi untuk memulihkan kondisi sosial melalui perdamaian dan saling memaafkan antara anak berkonflik hukum dengan korban sementara ta’dib dapat melibatkan masyarakat dalam rangka pidana pelayanan masyarakat maupun pelatihan kerja sebagai hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak.

Co-Authors Bambang Joko Purnomo Deni Kurnia Hardiyanto Hardiyanto Irvan Irvan M. Raihan Habibillah M. Ridho Pratama Muhammad Farhan HR Rahmi Hidayati Al Idrusiah Ruslan Abdul Gani Zelki Marfinas

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search