Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam
Maryani Maryani
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KIPRAH PEREMPUAN SEBERANG KOTA JAMBI DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Maryani Maryani
Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : Center for Gender and Children Studies, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.937 KB) | DOI: 10.30631/harakatan-nisa.2021.61.27-40

Abstract

In some communities there is still a view that considers that women are unable to work for the welfare of the family, because most women who are in the District of Lake Teluk and The District of Pelayangan Kota Jambi are housewives. The involvement of women in the domestic sector (home) is inseparable from the economic demands of the family. In the midst of the Covid-19 pandemic, people are still experiencing economic difficulties. This is a motivation for housewives, especially those who live in Teluk Lake District and Jambi City Maid District, to play an active role in helping to overcome family economic problems by doing various jobs, both at home and outside the home.
SAKSI WANITA DALAM PUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Jambi) Maryani Maryani
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1 (2017): Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.98 KB) | DOI: 10.32694/qst.v15i1.159

Abstract

Ketika melihat pembuktian melalui saksi dan saksi itu dilihat dari jenis kelamin maka terdapat perbadaan antara kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan, laki-laki satu orang sedangkan perempuan dua orang. Ketentuan yang mensyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki, atau dengan kata lain bahwa nilai pembuktian saksi perempuan dalam pandangan kaum yang mengusung gender dan kelompok progresif adalah separoh saksi laki-laki lebih merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan ketentuan yang bersifat universal. Hal yang demikian itu disebabkan karena kaum perempuan pada saat itu masih kurang berpengalaman dalam urusan-urusan publik karena memang budaya yang berlaku menempatkan perempuan untuk hanya berperan dalam wilayah domestik. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, berkerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka nilai kesaksian seorang perempuan sepatutnya diakui sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Terlepas dari semua itu, dalam menyikapi permasalahan kesaksian perempuan dalam hukum Islam, kita kembalikan kepada ranah pola pemikiran kita, apakah kita berada pada kelompok puritan-ekstrimis yang tekstual dalam memahami norma agama atau menjadi liberal-progesif yang mengeyampingkan legitimasi norma agama tersebut dan mengedepankan sosial dan budaya atau kita menjadi moderat-konservatif yang tetap berpegang kuat dengan tektualitas kemudian mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial dan budaya (al-Akhdzu bil Qadimis Shali Wabil Jadid al-Ashlah) sehingga hukum Islam itu –khususnya dalam masalah kesaksian perempuan- dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun (sholihun likulli zamanin wamakan.)
Strengthening Sharia Crowdfunding Law through the Maqasid al-Shari'ah Approach: An Analysis of Financial Services Authority Regulation (POJK) Maryani Maryani; Irvan Irvan; Zelki Marfinas; M. Raihan Habibillah; Deni Kurnia; M. Ridho Pratama
NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam Vol. 16 No. 01 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/nf.v16i01.2088

Abstract

The rapid growth of Indonesia’s sharia digital economy has created new financing models, particularly sharia crowdfunding, as an inclusive alternative for MSMEs. However, the current regulatory framework Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 16/POJK.04/2021, remains general and has not fully incorporated sharia compliance principles. This study aims to analyze the strengthening of sharia crowdfunding law through the Maqasid al-Shari‘ah approach, emphasizing maslahah (public welfare), hifz al-m?l (protection of wealth), and ‘adl (justice). Using a normative legal method that combines statute and conceptual approaches, this research evaluates the extent to which POJK No. 16/2021 aligns with Islamic legal objectives. The findings show partial conformity, strong in procedural governance but weak in substantive justice and sharia supervision. The absence of a Sharia Supervisory Board (DPS) and explicit sharia audit requirements limits regulatory effectiveness. The study recommends reconstructing POJK No. 16/2021 through an integrated sharia governance system involving OJK, DSN-MUI, and halal certification bodies. Mandatory sharia audits, digital financial literacy, and value-based supervision are proposed to enhance ethical accountability. Such reform would harmonize technological innovation with the moral imperatives of Maqasid al-Shari‘ah, positioning Indonesia as a global pioneer in Islamic digital finance.
Co-Authors Deni Kurnia Irvan Irvan M. Raihan Habibillah M. Ridho Pratama Zelki Marfinas