Garuda - Garba Rujukan Digital

AT-TAHAWWUTH AL-ISLAMI (ISLAMIC HEDGING) PERSPEKTIF FATWA, REGULASI DAN PRAKTIK DALAM PERBANKAN SYARIAH Inti Ulfi Sholichah
Madani Syari'ah Vol 3 No 3 (2020): Madani Syari'ah
Publisher : STAI Binamadani

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa sudut pandang fatwa dan regulasi mengenai Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwuth Al-Islami /Islamic Hedging) serta praktiknyanya di perbankan Syariah. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari fatwa dan regulasi, sedangkan data sekunder bersumber dari data peneliti yang diperoleh melalui media perantara, buku, jurnal, catatan dan arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwuth Al-Islami /Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa dengan adanya paparan (exposure) resiko dalam mata uang asing sangat diperlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi resiko ketidakpastian dalam pergerakan nilai tukar. Hal ini merupakan cara atau teknik lindung nilai atas resiko perubahan nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah.

Implikasi Perubahan Mekanisme Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Perspektif Ekonomi Islam Inti Ulfi Sholichah
Madani Syari'ah Vol 3 No 2 (2020): Madani Syari'ah
Publisher : STAI Binamadani

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi regulasi adanya perubahan mekanisme setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terhadap bank syariah dan bank konvensional di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi implementasi dari regulasi tersebut yang di terapkan di 17 (tujuh belas) bank syariah dan/atau bank umum nasional yang mempunyai layanan syariah yang telah di tunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Adanya perubahan hukum atau regulasi, menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat sehingga mengakibatkan berbagai dampak baik terhadap masyarakat dalam melakukan setoran awal BPIH maupun bank syariah maupun bank konvensional yang menjadi BPS-BPIH. Penelitian ini menguatkan teori hukum dan perubahan sosial, sekaligus mencari keselarasan dan kesesuaian teori dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

EKSISTENSI LEGAL DRAFTING HUKUM ISLAM DI INDONESIA Inti Ulfi Sholichah
Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 4 No 2 (2021): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi legal drafting hukum Islam yang ada di Indonesia. Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluknya, hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini. Dinamika Hukum Islam di Indonesia merupakan potret dialektika umat Islam di Indonesia dalam menghadapi zaman. Kontribusi hukum Islam dalam sistem pembinaan hukum di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, kebutuhan akan adanya kompilasi hukum Islam merupakan rangkaian sebuah cita-cita bangsa dalam merancang peraturan hukum Islam di Indonesia.

EKSISTENSI LEGAL DRAFTING HUKUM ISLAM DI INDONESIA Inti Ulfi Sholichah
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 4 No 2 (2021): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi legal drafting hukum Islam yang ada di Indonesia. Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluknya, hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini. Dinamika Hukum Islam di Indonesia merupakan potret dialektika umat Islam di Indonesia dalam menghadapi zaman. Kontribusi hukum Islam dalam sistem pembinaan hukum di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, kebutuhan akan adanya kompilasi hukum Islam merupakan rangkaian sebuah cita-cita bangsa dalam merancang peraturan hukum Islam di Indonesia.

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KONTRAK BAKU HASANAH CARD BNI SYARIAH Inti Ulfi Sholichah; Ali Yusuf Syakir
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 5 No 1 (2022): Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kontrak baku pada produk Hasanah Card BNI Syariah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Kontrak perjanjian baku dalam perbankan sesuai SEOJK No.13 tahun 2014 adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal. Sebagaimana bank pada umumnya BNI Syariah juga menerapkan kontrak perjanjian baku dalam prodak Hasanah Card. Dalam praktiknya penerapan kontrak perjanjian baku pada suatu produk bank tidak jarang memberatkan pihak nasabah. Objek penelitian ini adalah formulir keanggotaan Hasanah Card yang memuat kontrak perjanjian baku dan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Kontrak Perjanjian Baku Hasanah Card BNI Syariah dalam perspektif Hukum Positif masih mengandung klausula yang bertentangan dengan perundangan dan peraturan, yaitu UUPK, POJK dan SEOJK. Sementara dalam perspektif Hukum Islam dalam terpenuhinya rukun dan syarat serta asas-asas dalam bertransaksi Islam sudah sesuai.

PRAKTIK IHTIKAR DALAM PERDAGANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Aif Hafifi; Inti Ulfi Sholichah
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 5 No 2 (2022): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v5i2.391

Fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya potensi terjadinya praktik ihtikar dalam perdagangan khususnya transaksi jual beli pada masa pandemi Covid-19 di berbagai pasar, market maupun toko kelontong dan mengkaji serta menganalisa praktik ihtikar dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum Positif. Secara umum praktik ihtikar pada masa pandemi covid-19 tidak hanya terjadi pada komoditi barang sembako sebagai kebutuhan primer masyarakat, namun justru pada komoditi barang yang berhubungan dengan kesehatan seperti Oksigen, masker, obat-obatan, susu, vitamin dan sebagainya. Pada dasarnya Islam memberi keleluasaan pada setiap individu dalam bermuamalah sesuai dengan kehendaknya, namun Islam juga menentang sifat egois atau ananiyah yang menjadikan pribadi yang tamak untuk menumpuk kekayaan dan memperkaya diri sendiri. Tulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis normatif dan menggunanakan pendekatan observation research dan library research. Berdasarkan data yang diperoleh hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa praktik ihtikar dalam perdagangan pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan faktor komoditas barang yang langka dan sulit didapatkan sehingga para pedagang dan pembeli berbondong-bondong memborong barang untuk stok keperluan sehari-hari dan pedangang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang dengan motif untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut apakah termasuk tindakan ihtikar? Dalam tulisan ini akan dikaji lebih dalam melihat dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

SENGKETA DALAM IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH DI PERBANKAN SYARIAH Amelisah Amelisah; Inti Ulfi Sholichah
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 6 No 2 (2023): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v6i2.503

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kasus sengketa akad Mudharabah Muqayyadah yang terjadi antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pada dasarnya suatu lembaga keuangan dalam menyalurkan pemberian kredit pada produk pembiayaan wajib menggunakan prudential banking principles atau prinsip kehati-hatian. Dalam kasus ini, produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik library research dan kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Berdasarkan kasus dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa kontrak akad Mudharabah Muqayyadah antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima telah diselesaikan di BASYARNAS. Atas putusan tersebut, prinsip kehati-hatian pada prosedur pengajuan dan penerapan pembiayaan pada akad mudharabah muqayyadah, dinilai tidak diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu persengketaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah muqayadah tersebut, Bank Syariah Mandiri selaku penghubung pada penerapannya tidak melaksakan prudential banking principles.

Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Ultra Mikro Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro Inti Ulfi Sholichah
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 9 No 1 (2026): Syar'ie
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v9i1.925

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan akad murabahah bil wakalah terkait pada pembiayaan ultra mikro merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang dilakukan oleh BMT beringharjo Bintaro tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif lapangan, yang dianalisis secara deskripsi sehingga menghasilkan sebuah temuan, adapun data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan divisi terkait untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian ini. Disamping itu didukung oleh data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, dan penelitian lainnya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan akad murabahah bil wakalah terkait dalam pembiayaan ultra mikro multibarang yang dilakukan oleh BMT Beringharjo Bintaro Tangerang Selatan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, karena dalam hal ini pihak BMT mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang yang di perlukan oleh nasabah dan persyaratan yang mudah dalam mengajukan pembiayaan cukup dilakukan melalui website https://bmtberingharjo.com.id/. Namun demikian dilihat dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro multijasa yang telah diterapkan oleh BMT Beringharjo Bintaro Tangerang selatan belum sesuai dengan fatwa yang ada, karena akad yang digunalan oleh BMT menggunakan akad musyarakah, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa terkait pembiayaan ultra mikro multijasa hanya boleh menggunakan akad ijarah dan kafalah. Sehingga, hal ini terjadi ketidak sesuaian antara praktik dengan fatwa DSN-MUI yang akan menyebabkan batalnya akad karena tidak memenuhi rukun dan syarat.

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM MENUNTUT ILMU PERSPEKTIF RADEN AJENG KARTINI DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM Sumayyah Hilyatul Afida; Fuad Masykur; Inti Ulfi Sholichah
Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Vol 6 No 1 (2023): Tarbawi
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/tarbawi.v6i1.463

Penelitian ini menelaah pemikiran R.A Kartini tentang kedudukan perempuan dalam menuntut ilmu dan relevansinya dengan pendidikan Islam. R.A Kartini yang dikenal sebagai pahlawan perempuan memiliki gagasan cemerlang pada masanya untuk mendorong perempuan bisa mendapatkan pendidikan yang baik sehingga bisa berpartisipasi dalam membangun bangsa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berjenis library research atau berbasis pustaka dengan menggunakan pendekatan telaah diskriptif-kritis dalam kajian feminisme yang fokus pada kajian perempuan. Pendekatan tersebut penulis gunakan untuk melihat fenomena kedudukan perempuan sehingga lahir gagasan Kartini pada masa itu kemudian digunakan sebagai refleksi pada masa sekarang. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemikiran Raden Ajeng Kartini tentang kedudukan perempuan dalam menuntut ilmu tertuang dalam surat-surat yang dikirimkan kepada teman-teman Eropanya. Secara mapan surat-surat tersebut telah diterbitkan menjadi buku sendiri, yang sampai saat ini populer dalam buku yang berjudul, “Habis Gelap Terbitlah Terang.” Dalam surat-surat tersebut terlihat jika Raden Ajeng Kartini sangat menghendaki pendidikan untuk perempuan yang berkarakter khusus dengan tradisi dan budayanya. Di sinilah terdapat relevansinya dengan karakter pendidikan Islam. Kesimpulannya terdapat tiga poin. Pertama, Kartini menghendaki adanya pendidikan yang tanpa diskriminatif, baik secara suku, profesi, kelas ekonomi, maupun jenis kelamin. Kedua, pendidikan akhlak, karena bagi Kartini dalam pendidikan akhlak merupakan nomor satu sebelum mendapatkan ilmu. Ketiga, perempuan sebagai madrasah pertama, sebab bagi Kartini peranan perempuan bisa meraih pendidikan yang layak untuk keperluan membangun generasi dari kehidupan pertama manusia, yaitu semenjak berada di pangkuan ibunya.

AT-TAHAWWUTH AL-ISLAMI (ISLAMIC HEDGING) PERSPEKTIF FATWA, REGULASI DAN PRAKTIK DALAM PERBANKAN SYARIAH Inti Ulfi Sholichah
Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah Vol 3 No 3 (2020): Madani Syari'ah
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa sudut pandang fatwa dan regulasi mengenai Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwuth Al-Islami /Islamic Hedging) serta praktiknyanya di perbankan Syariah. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari fatwa dan regulasi, sedangkan data sekunder bersumber dari data peneliti yang diperoleh melalui media perantara, buku, jurnal, catatan dan arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwuth Al-Islami /Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa dengan adanya paparan (exposure) resiko dalam mata uang asing sangat diperlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi resiko ketidakpastian dalam pergerakan nilai tukar. Hal ini merupakan cara atau teknik lindung nilai atas resiko perubahan nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search