Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Bermuatan Kesusilaan yang Disertai Ancaman Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo Alifah Siswadi Rahman; Amir Junaidi; Hadi Mahmud
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.887 KB)

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan. Tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo dan untuk mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah: menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal, pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan. Melakukan tindakan penyidikan. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara. Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila dan hambatan dan kendala pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hokum Polres Sukoharjo terdapat beberapa kendala yaitu kendala internal meliputi sulit memperoleh saksi kejahatan dan keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunnakan teknologi. Kendala eksternal adalah hambatan dari luar lembaga kepolisian khususnya Polres Sukoharjo yang kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya Polres Sukoharjo dalam menanggulangi kejahatan asusila melalui media sosial. Kata Kunci : Penyidikan, mendistribusikan dokumen dan kekerasan

Tinjauan Yuridis Pembinaan Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Denia Rachma Fajriani; Hadi Mahmud; Hafid Zakariya
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.047 KB)

Kebiasaan orang telah berubah secara global sejak adanya virus corona, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan, yang mana sangat diperlukan adanya langkah-langkah progresif yang harus dilaksanakan, sehingga selama adaya wabah virus corona, hak narapidana atas keselamatan dan bimbingan tetap terlaksana di lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan prosedur kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari melaksanakan pembinaan bagi narapidana di masa pandemic, dan mengetahui kendala-kendalanya. Bentuk riset ini menggunakan penelitian jenis hukum empiris, penelitian deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif sebagai teknis analisisnya. Untuk sumber dan pengambilan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan beserta Surat Edaran yang diturunkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19, Melakukan penelitian langsung di lokasi. Selain mengadakan wawancara dengan pihak berkepentingan berkaitan kajian. Hasil dari penelitian ini, yaitu wawancara dengan pihak terkait seperti Kasubag Kepala Subseksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi) dan Kepala Lapas Kelas IIB Wonosari. Beberapa penjelasan yang diperoleh tentang pelaksanaan pembinaan pada masa pandemic terhadap para narapidana, Pembinaan narapidana yang berkaitan dengan pihak ketiga dilaksanakan pembinaan secara virtual melalui aplikasi zoom yang mana pengampu berada di tempat masing-masing, sedangkan narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari dengan pengawasan petugas pembina dan petugas pengamanan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan ketika adanya wabah corona di Lapas Wonosari yaitu, faktor keadaan masa Covid-19 yang mana dengan diturunkan beberapa aturan melalui surat edaran. Serta peran petugas pembina Lapas dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembinaan pada masa pandemi Covid-19 terhadap narapidana didalam lapas dengan metode saling tutorial antara petugas pembina lapas dengan narapidana atau antara narapidana dengan narapidana. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan pola pembinaan melalui langkah-langkah progresif terhadap narapidana selama masa pandemi Covid-19, mengingat keadaan pada setiap kota/negara mengalami perbedaan. Kata Kunci : Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis tentang Peredaran Jamu Palsu di Kabupaten Sukoharjo Nova Bagaskoro; Hadi Mahmud; Nourma Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan data primer sebagai sumber data utama. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid condong ke arah pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta adanya penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo yang merupakan lembaga penegak hukum menggunakan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Kata Kunci : penegakan hukum, peredaran jamu palsu, pengaturan tindak pidana.

Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 181/PID.B/2020/PN.SKH) Putri Nurhayati; Hadi Mahmud
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Kejahatan pembunuhan berencana merupakan tindakan melanggar hak hidup seseorang. Pembunuhan berencana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dengan tujuan melenyapkan nyawa orang lain, yang didasari pada Pasal 340 KUHP penerapan sanksi pidana mati/ pidana penjara seumur hidup, paling lama 20 tahun bagi pelaku tindak pidana tersebut. Indonesia merupakan Negara pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati merupakan hukuman terberat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan pada pdata sekunder kemudian dengan penelitian data primer yang mengacu pada KUHP, KUHAP, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh.pPenerapan hukuman mati secara sah diberlakukan di Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim menggunakan tiga kriteria perencanaan sebagai acuan dalam pertimbangan hakim yakni adanya niat pelaku, tindakan persiapan, dan cara kerja yang sistematis yang dipandang telah terpenuhi dari pelaku kejahatan. Kata Kunci : Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Hukuman Mati

Dampak Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan Global Hadi Mahmud; Ade Fisti Pongoliu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Pemanasan global dapat mengakibatkan cuaca yang sangat ekstrim dan membuat virus serta bakteri makin kuat dan cepat berkembang biak serta berakibat munculnya berbagai peyakit, tentu saja yang terjadi pada masa pandemic Covid-19 yang kemudian ditanggulangi dengan pemberian vaksinasi. Pemberian vaksinasi pun tentunya menimbulkan adanya limbah dari vaksinasi, dan tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh pada persoalan lingkungan secara glibal. Penulisan ini memberikan tujuan agar mampu memberikan solusi dalam keilmuan terhadap bagaimana pengaruh vaksinasi yang merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya mampu memberikan solusi yang tepat Ketika pembrian vaksinasi memberikan dampak terhadap lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara normative, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan yang saling meberikan korelasi, yaitu dengan peraturan tentang Kesehatan, tetang kondisi force mayeur dan juga tentang hukum lingkungan, yang selanjutnya mengurai aturan aturan yang berkaitan didalamnya dianalisis sesuai dengan persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Perubahan iklim tidak secara langsung menyebabkan konflik, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakstabilan global. pemanasan global harus ada upaya dan solusinya dengan merubah pola hidup dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sebab perubahan iklim hanya akan dapat memicu dampak yang lebih signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi dalam jangka waktu panjang. Kata Kunci : Dampak Lingkungan Global, Vaksinasi

Analisis Yuridis Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN Skt) Riza Hanafi Abdul Aziz; Hadi Mahmud; Wahyu Beny Mukti Setiyawan
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan acara pemeriksaan cepat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt. Jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian diskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode analisi interaktif. Kesimpulan hasil penelitian bahwa penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan menjual minuman keras melanggar Perda Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972, terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp. 200.000,- apabila terdakwa tidak membayar maka harus mengganti dengan hukuman kurungan selama 7 hari. Pemeriksaan cepat tindak pidana ringan pembuktiannya tidak rumit, sesuai Pasal 351-352 KUHAP. Dalam memutus perkara ini, hakim telah mempertimbangkan bahwa keputusan ini diambil sebagai Pidana Perampasan Kemerdekaan (Kurungan) karena Terdakwa melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Surakarta Nomor 4 tahun 1972, disamping hakim juga telah mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan, hakim juga berusaha menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan), yaitu pertimbangan terhadap terdakwa dilihat dari faktor umur; berapa kali terdakwa berususan dengan hukum; jumlah kerugian terhadap korban; dan adanya ganti rugi yang telah disepakati, dan lain sebagainya. Kata Kunci: Pemeriksaan cepat, Tindak pidana, Minuman keras

SOSIALISASI PRODUK HUKUM DESA YANG RESPONSIF DI DESA SOBAYAN Muhammad Aziz Zaelani; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti; Hadi Mahmud
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 5: Mei 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi urgensi produk hukum desa yang responsif di lingkungan Pemerintah Desa Sobayan; dan (ii) merealisasikan penggunaan produk hukum desa yang responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematikan pada lingkungan Desa Sobayan. Permasalahan penggunaan produk hukum desa yang tidak tepat sasaran, didasari oleh lemahnya pemahaman pemerintah desa mengenai jenis, klasifikasi, muatan norma dan keselarasan penggunaan produk hukum desa sebagai sarana penyelesaian permasalahan yang terdapat pada lingkungan desa. Diperlukan sarana berupa produk hukum desa yang responsif, karena sisi responsifitas tersebut selaras dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat desa. Produk hukum desa yang responsif diharapkan berorientasi pada hasil dan tidak kaku dalam mengatasi problematika di lingkungan desa. Hasil pengabdian menunjukkan: (i) sosialisasi produk hukum desa yang responsif di lingkungan pemerintah Desa Sobayan perlu dilakukan untuk mengetahui urgensi dan nilai vitalnya sebagai sarna penyelesaian masalah; dan (ii) produk hukum desa yang responsif di Desa Sobayan akan mampu membentuk karakter pemerintah desa yang berorientasi pada hasil dan meningkatkan upaya menuju kesejahteraan masyarakat desa

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search