Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Justisia Ekonomika Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Al-Adl : Jurnal Hukum Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Media of Law and Sharia
Abdul Mujib
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Penetapan Metode Anuitas Pada Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah Di Tinjau Dari Asas Keadilan Determination Of The Annuity Method In Murabahah Financing Bank Aceh Sharia In View From The Principle Of Justice Raihan Putri Dahlan; Abdul Mujib; Muhammad Lazuardi Annas
Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/maro.v6i1.5133

Abstract

Salah satu metode yang digunakan untuk menghitung margin pada pembiayaan murabahah yaitu menggunakan sistem perhitungan anuitas. Ada problem pengambilan keuntungan yang besar pada permulaan pembayaran mengakibatkan nasabah mengeluhkan, penetapan margin anuitas dianggap tidak memberikan keadilan bagi nasabah. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji dan menganalisis penetapan metode anuitas pada pembiayaan Bank Aceh Syariah di tinjau dari asas keadilan. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu library research. Berdasarkan penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa penetapan metode anuitas yang digunakan Bank Aceh Syariah dalam kategori pemenuhan asas keadilan bagi pihak nasabah tercederai dikarenakan penerapan metode anuitas pada Bank Aceh Syariah mengandung pola pembayaran cicilan angsuran pokok yang berubah menjadi semakin tinggi dan penetapan keuntungan yang nilainya berubah menjadi kecil .Didalam konsep keadilan Islam atau yang terdapat dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 mengenai konsep keadilan menerangkan mengenai trasaksi antara nasabah dengan perbankan harus memperoleh suatu bentuk keadilan. Pada praktiknya penerapan metode anuitas cenderung manipulatif sehingga prosedur pencairan terkesan memberatkan nasabah. Penerapan metode anuitas nasabah akan mengalami kerugian ketika nasabah hendak melakukan pelunasan pada awal tetapi tidak mendapatkan potongan angsuran. Rasa ketidakadilan didalam anuitas bisa dihilangkan dan kemudian diwujudkan yaitu dengan cara melakukan pomotongan pada cicilan angsuran untuk setiap nasabah yang melakukan pelunasan kewajiban pada awal transaksi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI/SUKUK TERHADAP KASUS FINANCIAL STATEMENT FRAUD Zainur Ridho; Abdul Mujib
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 9, No 1 (2024): J-Alif, Volume 9, Nomor 1, Mei 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jalif.v9i1.4936

Abstract

Financial reports are one element for providing company financial data information to stakeholders. However, action often occurs financial statement fraud, namely unlawful acts with elements of intent, malicious intent, fraud, concealment and abuse of trust. This problem is the background for the need for an in-depth study, so the researcher's aim is to conduct an analysis of laws that can protect investors from manipulation of financial reports in capital market activities. This research uses the method mix with an empirical juridical approach (study socio-legal), carry out textual studies, reviewing legislation and policies that can be analyzed critically and explain their meaning and implications for legal subjects. The results of this research discuss that legal protection for investors from actions such as financial statement fraud regulated in Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets (UUPM) which is carried out by the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) and regulated by the Financial Services Authority or referred to as OJK in Article 9 of the OJK Law concerning the authority to supervise all forms of activities in the capital market and Article 30 of the Law -Law Number 21 of 2011 concerning the authority of the OJK to order or take certain actions against companies that cause losses by filing lawsuits or compensation. Of these two rules, behavior financial statement fraud categorized as a crime in the capital market.Laporan keuangan merupakan salah satu elemen untuk memberikan informasi data keuangan perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Namun, sering terjadi tindakan financial statement fraud, yaitu tindakan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian dan menyalahgunakan kepercayaan. Problematika tersebut melatarbelakangi perlunya kajian secara mendalam, sehingga tujuan peneliti yaitu melakukan analisis terhadap hukum yang dapat melindungi investor dari tindakan manipulasi laporan keuangan pada kegiatan pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode mix dengan pendekatan yuridis empiris (studi sosio-legal), melakukan studi di tekstual, mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dapat dianalis dengan kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Hasil dari penelitian ini membahas bahwa Perlindungan hukum bagi investor dari tindakan seperti financial statement fraud diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang diperankan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK dalam pasal Pasal 9 Undang-Undang OJK tentang kewenangan dalam mengawasi segala bentuk kegiatan di pasar modal dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang kewenangan OJK dalam memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu terhadap perusahaan yang menimbulkan kerugian dengan mengajukan gugatan atau ganti rugi. Dari kedua peraturan tersebut, perilaku financial statement fraud dikategorikan sebagai kejahatan di pasar modal.
Analyzing Public Complaints on BPJS Health Services Through Platform X Using a Maqashid Shari'ah Perspective Syarifah Salimah Nailulmuna; Abdul Mujib; Robiah Nuzul Hidayah; Fahmi Mustika Ramadhani; Bahrul Ulum
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 1 (2025): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1338

Abstract

This study aims to explore public complaints directed at Indonesia’s Social Security Administration Agency (BPJS) as expressed on Platform X, through the analytical framework of Maqashid Shari’ah. Employing a qualitative research design, this study utilizes digital content analysis to examine and interpret public complaints posted on Platform X. The data were collected through purposive sampling of user-generated posts that explicitly criticized or questioned BPJS services, particularly in the context of health accessibility, affordability, and responsiveness. These complaints were then categorized thematically according to the five Maqashid Shari’ah indicators. The findings reveal significant dissatisfaction related to the preservation of life and wealth, as users reported delays in service provision, unclear administrative procedures, and unequal treatment across demographic and regional lines. Complaints also revealed emotional and psychological stress linked to navigating the system, suggesting broader implications for the protection of intellect and dignity. The study concludes that while BPJS has made notable progress in expanding healthcare access in Indonesia, critical shortcomings in implementation and service quality persist, undermining its alignment with the ethical objectives of Islamic law. This research contributes to academic discourse by bridging Islamic jurisprudential theory with digital ethnographic methods, offering a novel framework for evaluating public service institutions in Muslim-majority contexts. It also highlights the value of social media as a tool for gauging public sentiment and institutional accountability.
Co-Authors Arifatul Uyun Asih Ulum Sari Ayu Fitri Ningsih Bahrul Ulum Dewi Mariyatul Qibtiyah Fahmi Makraja Fahmi Mustika Ramadhani Fauziah Nur Lubis Maranda Sukma Mufatzizah Mohamad Hidayatullah A.K Husein Muhammad Lazuardi Annas Nenden Herawaty Suleman Raihan Putri Dahlan Rivalni - Thamrin Robiah Nuzul Hidayah Robi’ah Awaliyah Siti Nurchahyanti Syarifah Salimah Nailulmuna Zainur Ridho