<![CDATA[Sistem logistik di Pulau Jawa masih sangat bergantung pada angkutan jalan, sehingga menghadapi persoalan kemacetan, biaya operasional, pembatasan kendaraan, dan pengendalian over dimension over loading. Penelitian ini bertujuan mengonfirmasi kebutuhan infrastruktur stasiun barang untuk pengadopsian piggyback transportation berdasarkan perspektif pengguna jasa, regulator, dan operator perkeretaapian, serta mengaitkannya dengan persepsi awal pasar logistik. Penelitian menggunakan desain metode campuran berurutan. Tahap pertama berupa survei eksploratori terhadap 50 operator truk dan perusahaan logistik di koridor Jakarta–Jawa Barat yang dipilih secara purposive dan dianalisis secara deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Tahap kedua berupa wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap enam informan kunci dari APTRINDO, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan PT Kereta Api Indonesia, yang dianalisis melalui koding tematik, matrix coding query, dan framework matrix menggunakan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 24,5% armada responden berpotensi dialokasikan ke layanan piggyback, tetapi minat tersebut masih bersifat bertahap dan bergantung pada kepastian jadwal, tarif, keamanan muatan, serta kualitas pelayanan. Ramp pemuatan, akses jalan masuk stasiun, dan holding area menjadi tiga fasilitas prioritas, masing-masing dipilih oleh 26% responden. Temuan wawancara mengonfirmasi bahwa kebutuhan kritis tidak hanya mencakup fasilitas fisik, tetapi juga verifikasi beban gandar dan clearance, sistem pengikatan kendaraan, slot perjalanan, standar operasional prosedur, digitalisasi layanan, serta regulasi dan pembagian tanggung jawab antarpihak. Secara praktis, implementasi awal perlu didahului audit teknis, penyesuaian fasilitas terminal, penyusunan prosedur operasi, dan pembentukan kerangka regulasi yang terkoordinasi. Penelitian menyimpulkan bahwa kesiapan piggyback transportation merupakan persoalan multidimensi yang menuntut kesiapan pasar, infrastruktur, operasi, dan kelembagaan secara simultan sebelum pelaksanaan pilot project.]]>
