Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI KETENTUAN ANCAMAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKHOHOL DI KOTA TASIKMALAYA Dindin Mochamad Hardiman
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.087 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v6i1.1238

Abstract

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol yang mencakup kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyajian dan konsumsi yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. Meskipun demikian, masih terjadi pelanggaran terhadap Perda ini. Tulisan ini berusaha mengurai implementasi Perda ini dan kendala-kendala dalam implementasi Perda ini serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.Kata kunci: Pelanggaran, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol.
REGULASI KONTEN DIGITAL DAN KEBEBASAN EKSPRESI SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA DI ERA AI DAN BIG DATA Dindin Mochamad Hardiman; Iwan Setiawan; Fahmi Zulkipli Lubis; Fadhil Muhammad
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.22143

Abstract

Perkembangan teknologi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Big Data telah mengubah pola komunikasi masyarakat Indonesia serta memunculkan tantangan baru dalam perlindungan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana regulasi konten digital di Indonesia mengatur kebebasan berekspresi, bagaimana dinamika sosial masyarakat memengaruhi efektivitas regulasi, serta bagaimana keselarasan regulasi tersebut ditinjau dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi digital, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum seperti UU ITE, PP 71/2019, dan Permenkominfo No. 5/2020 memberikan dasar kuat bagi pengendalian konten digital, tetapi masih menyimpan persoalan berupa multitafsir, risiko overblocking, serta ketergantungan pada moderasi algoritmik yang tidak selalu akurat. Dinamika sosial masyarakat Indonesia yang ditandai penetrasi internet tinggi, budaya komunikasi impulsif, serta literasi digital yang belum merata menyebabkan regulasi tidak selalu berjalan efektif dan menimbulkan persepsi represif, sehingga memicu fenomena self-censorship. Dari perspektif filosofis, regulasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip harm principle; secara sosiologis belum sesuai dengan budaya hukum masyarakat; dan secara yuridis belum sepenuhnya memenuhi standar kepastian hukum serta proporsionalitas pembatasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi digital melalui penguatan kepastian hukum, mekanisme transparansi moderasi, pengawasan independen, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkesinambungan, regulasi konten digital diharapkan dapat melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan keamanan digital dalam ekosistem masyarakat Indonesia yang terus berkembang di era AI dan Big Data.
Pemberdayaan Nazhir Melalui Strategi Preventif Sengketa Lahan Produktif Di Indonesia Dan Kedah, Malaysia Meisha Poetri Perdana; Nina Herlina; Dindin Mochamad Hardiman; Iwan Setiawan; Wildan Sany Prasetiya; Siska Susilawati; Imas Siti Masitoh; Shela Fauziah
Abdimas Galuh Vol 8, No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v8i2.25838

Abstract

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset secara berkelanjutan. Namun demikian, pengelolaan tanah wakaf produktif di Indonesia maupun Malaysia, khususnya di Negeri Kedah, masih menghadapi berbagai tantangan berupa sengketa kepemilikan, ketidakjelasan status hukum, lemahnya administrasi pertanahan, rendahnya kapasitas nazhir, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas aset wakaf. Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas nazhir dalam menerapkan strategi preventif penyelesaian sengketa lahan produktif melalui penguatan aspek hukum, administrasi, tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, pelatihan administrasi wakaf, pendampingan penyusunan dokumen legal, diskusi kelompok terarah, dan evaluasi melalui pre-test serta post-test. Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif bersama lembaga pengelola wakaf di Indonesia dan Kedah, Malaysia. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf, pengelolaan dokumen administrasi, mekanisme mitigasi sengketa, dan tata kelola wakaf produktif. Selain itu, terbentuk model pemberdayaan nazhir berbasis kolaborasi antara akademisi, Badan Wakaf Indonesia, Majlis Agama Islam Negeri Kedah, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai upaya preventif dalam meminimalkan potensi sengketa lahan produktif. Model ini diharapkan menjadi alternatif strategi pemberdayaan nazhir yang dapat direplikasi pada berbagai wilayah yang memiliki karakteristik pengelolaan wakaf serupa.