Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

PELINDUNGAN HUKUM PEMILIK VLOG YANG DITAYANGKAN OLEH TELEVISI TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ayu Adinda Pratiwi; Saidin Saidin; Jelly Leviza
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2101

Abstract

Abstract: The use of social media has developed at this time which can make it easier for people to obtain information, the low level of understanding of the Indonesian people about the importance of Copyright protection is the cause of many cases of Copyright infringement. Especially Vlog works which are included in the realm of Intellectual Property Rights. This study uses a normative legal research method and a statutory approach and a legal concept analysis approach. This study is descriptive, the materials used are primary law and secondary legal materials. The results of this study confirm that Vlogs that are rebroadcast can be said to be cinematographic works of creation, and will receive Copyright protection in accordance with Article 40 paragraph 1 letter m of the Copyright Law, although the article does not contain the words Vlog. The conclusion of this study is that Vlogs can be categorized as creations in the form of moving images, including documentary films, advertising films, reportage or story films made with scenarios and Vlog cartoon films themselves meet the criteria as moving images. So that Vlogs can be given legal protection if the Vlog rebroadcast is carried out without the permission of the Vlog Owner or without a written agreement (License). Rebroadcasting without permission from the Vlog Owner will be subject to sanctions as stipulated in the Copyright Act, by filing a lawsuit for damages or reporting it as a criminal act of Copyright infringement. Keywords: Vlog, Copyright, Moving Images, License Abstrak: Penggunaan media sosial mengalami perkembangan pada saat ini yang dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya pelindungan Hak Cipta menjadi sebab banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta. Khususnya karya Vlog yang termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, bahan yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Vlog yang ditayangkan ulang dapat dikatakan sebagai karya cipta sinematografi, dan akan mendapatkan pelindungan Hak Cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang Hak Cipta, meskipun didalam pasal tersebut tidak memuat kata-kata Vlog. Kesimpulan penelitian ini adalah Vlog dapat dikategorikan ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun Vlog sendiri memenuhi kriteria sebagai gambar bergerak (moving images). Sehingga Vlog dapat diberikan pelindungan hukum jika penayangan ulang Vlog dilakukan tanpa izin Pemilik Vlog atau tanpa adanya perjanjian tertulis (Lisensi). Penayangan ulang tanpa izin Pemilik Vlog akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta, dengan mengajukan gugatan ganti rugi atau mengadukan sebagai tindak pidana pelanggaran Hak Cipta. Kata kunci: vlog, hak cipta, gambar bergerak (moving images), lisensi
AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DINYATAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Dewi Yulia Andriany Sitorus; Saidin Saidin; Edy Ikhsan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2110

Abstract

Abstract: The dispute between Jamarik as Pelawan and PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 as Defendant I, KPKNL Medan as Defendant II, and Ernita Citra Dewi Sagala as Defendant III which arose over the issue of the auction procedures and procedures for the execution of collateral objects in the form of land and buildings thereon with Certificate of Ownership Number 374, date 14 October 2010 in the name of Pelawan in accordance with legal provisions. The judge in his legal considerations decided that the auction for the execution of Mortgage Rights carried out by the Medan KPKNL was an unlawful act so that the Auction Minutes Number 1128/2016 issued by the Auction Officer from the Medan KPKNL had no legal force. The cancellation of the auction will certainly have legal consequences for the parties, both for the owner of the object being auctioned, the auction seller and the auction buyer. The conclusion regarding the problem formulated in this journal is that the legal consequences for the parties regarding the cancellation of the Auction Minutes for the execution of Mortgage Rights in case decision Number 951/PK/Pdt/2022 are that for the buyer/winner of the auction, the auction buyer's right to the debtor's auction object will be ends, for the owner of the auction object (debtor), the item being auctioned returns to its original condition to the debtor, but remains in the status of collateral, while for the auction seller (creditor) there is a delay in obtaining the fulfillment of the achievements in the credit agreement. Keywords: Auction, Mortgage Rights, Unlawful Actions Abstrak: Perselisihan antara Jamarik selaku Pelawan melawan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 selaku Terlawan I, KPKNL Medan selaku Terlawan II, serta Ernita Citra Dewi Sagala selaku Terlawan III yang timbul atas persoalan apakah prosedur dan tata cara lelang eksekusi terhadap objek jaminan berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 374, tanggal 14 Oktober 2010 atas nama Pelawan telah sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan KPKNL Medan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Risalah Lelang Nomor 1128/2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang dari KPKNL Medan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembatalan pelaksanaan lelang ini tentu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, baik terhadap pemilik objek yang dilelang, penjual lelang, serta pembeli lelang. Kesimpulan mengenai permasalahan yang dirumuskan di dalam jurnal ini adalah akibat hukum bagi para pihak terhadap pembatalan Risalah Lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam putusan perkara Nomor 951/PK/Pdt/2022 adalah bagi pembeli/pemenang lelang, hak pembeli lelang atas objek lelang milik debitor akan menjadi berakhir, bagi pemilik objek lelang (debitor), barang yang dilelang kembali kepada keadaan semula kepada debitor, namun tetap dalam status barang jaminan, sementara bagi penjual lelang (kreditor) terjadi penundaan untuk memperoleh pemenuhan prestasi dalam perjanjian kredit. Kata kunci: Lelang, Hak Tanggungan, Perbuatan Melawan Hukum