Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW NOMOI Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Pencerah Bangsa
Saidin Saidin
Universitas Sumatera Utara
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Kelalaian yang Dilakukan oleh PPAT dalam Jual Beli Tanah Warisan Delia Mariyanti; Saidin Saidin; Zaidar Zaidar
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 4, No 2 (2021): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2021
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v4i2.5576

Abstract

Land Deed Making Officials (henceforth referred to as PPAT) is the public official who is authorized to make authentic deeds concerning certain legal action regarding land or property rights over flat units. PPAT is demanded to work carefully, thoroughly and responsibly because the PPAT deed is used as evidence for the transfer of land rights. When PPAT is negligent in making the deed then it may result in loss for others. As in the Supreme Court verdict No.156K/Pdt/2020, where PPAT has been negligent in making the deed and resulted loss experienced by the buyer due to the loss payment and the land he had purchased. Even though the buyer has made sale and purchase clearly before the PPAT, that PPAT deed should be able to provide legal certainty. Therefore, this research is trying to analyze and answer the problems on to what extend is the legal accountability of PPAT when the sale and purchase deed of inherited land that made before him is cancelled by the Supreme Court, to what extend is the legal protection for buyer against the negligence committed by PPAT in making the sale and purchase deed of inherited land that has not been divided and whether judge’s decision in the Supreme Court verdict No.156K/Pdt/2020 has accommodated protection for the buyer.
Penyelesaian Sengketa Pengurus Dengan Anggota Koperasi Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Medan) Salsabila Batubara; Tan Kamello; Saidin Saidin; Dedi Harianto
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan memiliki peran terhadap Koperasi dalam hal pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan tugas serta hadir untuk memberi solusi terhadap sengketa yang muncul dari koperasi. Salah satu peran tersebut adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa koperasi yang dilaksanakan secara non litigasi. Adapun pelaksanaan penyelesaian tersebut diberikan dalam bentuk mediasi untuk menghasilkan suatu perdamaian antara pengurus koperasi dengan pengawas sebagai organ dalam koperasi. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana aturan mediasi yang dipedomani Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penyelesaian perselisihan di Koperasi, bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa pengurus dengan anggota Koperasi melalui mediasi, serta bagaimana upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan untuk mengatasi kendala dalam upaya mediasi penyelesaian perselisihan di Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Mediasi yang dipedomani Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dimana melakukan penelitian terlebih dahulu tentang duduk perkara perselisihan. Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan untuk mengatasi kendala dalam upaya mediasi penyelesaian perselisihan di Koperasi dimana dalam menyelesaikan perselisihan sengketa atau pengurus koperasi dengan anggota koperasi tidak terlepas dari faktor pendorong dan penghambatnya.
Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Masker Wajah Yang Dipasarkan Secara Komersil Yang Tidak Memiliki Sertifikasi BPOM (Analisis Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN.Bks) Amirah Ainun Sofiah Hasibuan; Saidin Saidin; Jelly Leviza; Detania Sukarja
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Relevansi sertifikasi BPOM bagi produk-produk kosmetik/masker wajah sebagaimana BPOM memberikan adanya jaminan kualitas dan keamanan dari produk kosmetik. Pelindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas pengguna masker wajah yang dipasarkan secara komersial yang tidak memiliki sertifikasi BPOM terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Putusan hakim terhadap pelaku pengedaran produk masker wajah yang dipasarkan secara komersil yang tidak memiliki sertifikasi BPOM dalam Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN.Bks, sebagaimana berdasarkan teori sistem hukum, maka dapat terlihat sistem hukumya telah berjalan, akan tetapi penerapan hukumnya kurang maksimal, sebagaimana seharusnya Majelis Hakim juga menjatuhkan sanksi penutupan pabrik secara paksa serta melakukan pemblackist nama terdakwa di bidang perbankan.
Analisis Penerapan Hukum Pajak Atas Praktik Transfer Pricing Dalam Transaksi Pembayaran Royalti Hak Paten Oleh Perusahaan Afiliasi Di Indonesia Kepada Perusahaan Multinasional Di Luar Negeri Bonardo Marbun; Saidin Saidin; Mahmul Siregar; Budiman Ginting
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi atas pembayaran royalti yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi di Indonesia kepada perusahaan multinasional di luar negeri berdasarkan prinsip kewajaran. Namun tindakan ini dapat mengakibatkan perusahaan menjadi tidak efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu; faktor-faktor apa saja yang mendorong praktek transfer pricing, bagaimana penerapan arm's length principle dalam hukum perpajakan dan bagaimana hukum perpajakan di Indonesia mengatur dan menentukan distribusi dan efisiensi alokasi sumber daya dalam transaksi lisensi paten oleh perusahaan multinasional kepada perusahaan terafiliasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dimana beberapa kasus dipelajari untuk referensi suatu permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mendorong praktik transfer pricing dalam lisensi paten adalah faktor negara tempat tinggal, modal dan kontrak know-how. Mengenai penerapan prinsip kewajaran, diketahui bahwa penerapan prinsip tersebut belum menggunakan metode yang paling tepat. Undang-undang perpajakan berperan untuk menghindari pajak berganda dan mengatur serta menentukan efisiensi dalam hal perusahaan afiliasi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.
LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS USING E-MONEY IN VIEW FROM LAW NUMBER 8 OF 1999 REGARDING CONSUMER PROTECTION Leomongga Alamsyah Sitompul; Saidin Saidin; T. Keizerina Devi A; Jelly Leviza
NOMOI Law Review Vol 4, No 1 (2023): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v4i1.14944

Abstract

One of the problems that arise for consumers or electronic money holders is card damage. Card damage usually occurs in chip-based electronic money types. Damage to the card causes failure in payment transactions because electronic money cannot be read by the reader at the merchant where the transaction is made, resulting in a failed transaction. The type of research used in this discussion is normative juridical research, namely to provide an understanding that law is a statutory instrument that is regulatory in its implementation. Furthermore, the data obtained is presented descriptively and then analyzed qualitatively. The results of the study show that a form of legal protection for users of Electronic Money (e-money) for the loss of e-money cards so that they are used by unauthorized parties is the Consumer Protection Act which gives e-money users the right to file a claim for compensation to the district court. or Consumers can also bring this problem to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). The legal position of e-money users in filing lawsuits related to the Consumer Protection Act is that electronic money users are consumers in the banking sector, so they have rights and obligations in using e-money products.
Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Christopher Plumbantoruan; Saidin Saidin; Runtung Runtung
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 7 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i7.2592

Abstract

Industri musik Indonesia berkembang pesat, menciptakan peluang ekonomi sekaligus tantangan dalam melindungi hak cipta di era digital. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir untuk memperkuat perlindungan ini, termasuk hak ekonomi pemegang hak cipta atas lagu. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji syarat dan prosedur izin penggunaan lagu, kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan hak cipta lagu di Indonesia melibatkan proses kompleks, di mana pengguna harus mengidentifikasi pemegang hak cipta, mengajukan permohonan rinci, dan menyepakati syarat penggunaan. LMK berperan sebagai perantara dengan kewenangan non-eksklusif dalam pemberian lisensi blanket dan pengelolaan royalti. UU No. 28 Tahun 2014 menyediakan berbagai opsi penyelesaian sengketa, dari alternatif penyelesaian sengketa hingga proses di Pengadilan Niaga, bertujuan memberikan perlindungan hukum efektif bagi pemegang hak cipta sambil mendorong penyelesaian damai. Sistem ini dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta, pengguna, dan industri musik secara keseluruhan.
PELINDUNGAN HUKUM PEMILIK VLOG YANG DITAYANGKAN OLEH TELEVISI TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Ayu Adinda Pratiwi; Saidin Saidin; Jelly Leviza
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2101

Abstract

Abstract: The use of social media has developed at this time which can make it easier for people to obtain information, the low level of understanding of the Indonesian people about the importance of Copyright protection is the cause of many cases of Copyright infringement. Especially Vlog works which are included in the realm of Intellectual Property Rights. This study uses a normative legal research method and a statutory approach and a legal concept analysis approach. This study is descriptive, the materials used are primary law and secondary legal materials. The results of this study confirm that Vlogs that are rebroadcast can be said to be cinematographic works of creation, and will receive Copyright protection in accordance with Article 40 paragraph 1 letter m of the Copyright Law, although the article does not contain the words Vlog. The conclusion of this study is that Vlogs can be categorized as creations in the form of moving images, including documentary films, advertising films, reportage or story films made with scenarios and Vlog cartoon films themselves meet the criteria as moving images. So that Vlogs can be given legal protection if the Vlog rebroadcast is carried out without the permission of the Vlog Owner or without a written agreement (License). Rebroadcasting without permission from the Vlog Owner will be subject to sanctions as stipulated in the Copyright Act, by filing a lawsuit for damages or reporting it as a criminal act of Copyright infringement. Keywords: Vlog, Copyright, Moving Images, License Abstrak: Penggunaan media sosial mengalami perkembangan pada saat ini yang dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya pelindungan Hak Cipta menjadi sebab banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta. Khususnya karya Vlog yang termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, bahan yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Vlog yang ditayangkan ulang dapat dikatakan sebagai karya cipta sinematografi, dan akan mendapatkan pelindungan Hak Cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang Hak Cipta, meskipun didalam pasal tersebut tidak memuat kata-kata Vlog. Kesimpulan penelitian ini adalah Vlog dapat dikategorikan ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun Vlog sendiri memenuhi kriteria sebagai gambar bergerak (moving images). Sehingga Vlog dapat diberikan pelindungan hukum jika penayangan ulang Vlog dilakukan tanpa izin Pemilik Vlog atau tanpa adanya perjanjian tertulis (Lisensi). Penayangan ulang tanpa izin Pemilik Vlog akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta, dengan mengajukan gugatan ganti rugi atau mengadukan sebagai tindak pidana pelanggaran Hak Cipta. Kata kunci: vlog, hak cipta, gambar bergerak (moving images), lisensi
AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DINYATAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Dewi Yulia Andriany Sitorus; Saidin Saidin; Edy Ikhsan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 3 (2024): August 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i3.2110

Abstract

Abstract: The dispute between Jamarik as Pelawan and PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 as Defendant I, KPKNL Medan as Defendant II, and Ernita Citra Dewi Sagala as Defendant III which arose over the issue of the auction procedures and procedures for the execution of collateral objects in the form of land and buildings thereon with Certificate of Ownership Number 374, date 14 October 2010 in the name of Pelawan in accordance with legal provisions. The judge in his legal considerations decided that the auction for the execution of Mortgage Rights carried out by the Medan KPKNL was an unlawful act so that the Auction Minutes Number 1128/2016 issued by the Auction Officer from the Medan KPKNL had no legal force. The cancellation of the auction will certainly have legal consequences for the parties, both for the owner of the object being auctioned, the auction seller and the auction buyer. The conclusion regarding the problem formulated in this journal is that the legal consequences for the parties regarding the cancellation of the Auction Minutes for the execution of Mortgage Rights in case decision Number 951/PK/Pdt/2022 are that for the buyer/winner of the auction, the auction buyer's right to the debtor's auction object will be ends, for the owner of the auction object (debtor), the item being auctioned returns to its original condition to the debtor, but remains in the status of collateral, while for the auction seller (creditor) there is a delay in obtaining the fulfillment of the achievements in the credit agreement. Keywords: Auction, Mortgage Rights, Unlawful Actions Abstrak: Perselisihan antara Jamarik selaku Pelawan melawan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 selaku Terlawan I, KPKNL Medan selaku Terlawan II, serta Ernita Citra Dewi Sagala selaku Terlawan III yang timbul atas persoalan apakah prosedur dan tata cara lelang eksekusi terhadap objek jaminan berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 374, tanggal 14 Oktober 2010 atas nama Pelawan telah sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan KPKNL Medan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Risalah Lelang Nomor 1128/2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang dari KPKNL Medan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembatalan pelaksanaan lelang ini tentu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, baik terhadap pemilik objek yang dilelang, penjual lelang, serta pembeli lelang. Kesimpulan mengenai permasalahan yang dirumuskan di dalam jurnal ini adalah akibat hukum bagi para pihak terhadap pembatalan Risalah Lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam putusan perkara Nomor 951/PK/Pdt/2022 adalah bagi pembeli/pemenang lelang, hak pembeli lelang atas objek lelang milik debitor akan menjadi berakhir, bagi pemilik objek lelang (debitor), barang yang dilelang kembali kepada keadaan semula kepada debitor, namun tetap dalam status barang jaminan, sementara bagi penjual lelang (kreditor) terjadi penundaan untuk memperoleh pemenuhan prestasi dalam perjanjian kredit. Kata kunci: Lelang, Hak Tanggungan, Perbuatan Melawan Hukum
Kajian Hukum tentang Itikad Tidak Baik dan Passing Off dalam Pelanggaran Merek Terkenal: Perspektif Putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021 Vera Yulia; Saidin Saidin; Tengku Keizerina Devi Azwar
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 7, No 1 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v7i1.2224

Abstract

This article on legal studies aims to analyze the concept of bad faith and the passing off doctrine in the context of infringement of well-known brands, with a focus on the Supreme Court decision Number 345 K/Pdt.Sus-Hki/2021. This research uses a normative juridical approach through literature study and analysis of court decisions. This decision is interesting because it explains in depth how the court assesses the element of bad faith and the application of the passing-off doctrine in trademark disputes. The results of the study show that the Supreme Court applies international and national principles regarding the protection of well-known brands, and considers evidence of intent to imitate or mislead consumers. This research provides insight into the development of jurisprudence in Indonesia regarding legal protection of well-known brands and offers recommendations for legal practitioners in handling similar cases in the future.
Co-Authors Amirah Ainun Sofiah Hasibuan Ayu Adinda Pratiwi Azwar, Tengku Keizerina Devi Bonardo Marbun BUDIMAN GINTING Christopher Plumbantoruan Dedi Harianto Delia Mariyanti Dewi Yulia Andriany Sitorus Edy Ikhsan Jelly Leviza Leomongga Alamsyah Sitompul MAHMUL SIREGAR Runtung Runtung Salsabila Batubara Sukarja, Detania T. Keizerina Devi A Tan Kamello Vera Yulia Zaidar Zaidar