Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.743
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Kewarganegaraan Verstek Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Law Research ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Domus Legalis Cogitatio
Ismawati Septiningsih
Universitas Sebelas Maret
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisis Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Pola Perilaku Anak Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan
Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2021): Veteran Society Journal
Publisher : Faculty of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.289 KB) | DOI: 10.33005/vsj.v2i2.27

Abstract

Gadget merupakan salah satu perkembangan teknologi komunikasi yang paling populer. Saat ini, penggunaan Gadget bukan hanya bisa dinikmati oleh kalangan dewasa, anak-anak pun bisa menikmatinya dengan mudah. Tak dapat dipungkiri bahwa anak-anak zaman sekarang lebih sering bermain gadget dibandingkan dengan kesempatan belajar atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini sangat memprihatinkan, karena dalam masa kecil mereka, pemikirannya masih labil dan anak-anak seringkali merasa penasaran akan hal baru. Peran orang tua merupakan hal yang sangat penting. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak agar tidak menyimpang dari penggunaan gadget di kemudian hari, karena penggunaan gadget secara terus menerus pasti akan berdampak buruk bagi perilaku anak. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila anak usia dini terus menggunakan gadget, anak akan mengalami ketergantungan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi mendalam kepada orang tua atau wali murid maupun anak-anak sekolah dengan tujuan memberikan edukasi terhadap bahaya ketergantungan gadget. Lokasi Penyuluhan diambil di Kelompok Bermain/Taman Kanak-kanak Immanuel Karanganyar, yang beralamatkan di Jalan KH. Samanhudi 8 RT 01 RW 14, Dusun Cangakan, Desa Cangakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan komunikasi kepada orang tua secara interpersonal dengan melakukan penyuluhan terkait pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak dari ketergantungan gadget serta membagikan media leaflet. Hasil dari serangkaian kegiatan yang didapat yaitu meningkatnya kesadaran atau kewaspadaan orang tua akan bahaya dari penggunaan gadget secara terus-menerus serta berubahnya pola perilaku anak ke arah yang lebih positif.
Kajian Normatif Mengenai Perbandingan Mekanisme Kepailitan BUMN dan BUMD Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Harjono; Kristiyadi; Annisa Nurul Alimah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.368 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.2823

Abstract

Abstrak Penulisan hukum ini bersifat normatif guna menemukan proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dengan proses kepailitan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah jo. Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbandingan komparasi mekanisme atau prosedur pengajuan kepailitan antara BUMN dan BUMD berhubungan dengan tugas dan wewenang termasuk persetujuan permohonan pailit dalam struktur organisasi yang ada di BUMN dan BUMD. Pada Hakekatnya, pembahasan dari artikel ini didapatkan dengan menjabarkan pedoman undang–undang yang mengaturnya sehingga hasil pembahasan diharapkan mampu menjelaskan secara detail mengenai komparasi mekanisme permohonan perkara kepailitan antara BUMN dan BUMD dengan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang masih relevan. Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepailitan Abstract This normative legal research being conducted to find bankruptcy process of State-Owned Company based Act Number 19 year 2003 about State-Owned Company jo. Government Regulation year 2005 about Procedures for Establishment, Management and Dissolution of State-Owned Company with the bankruptcy process of Regional-Owned company compared to Government Regulation Number 54 year 2017 about Regional-Owned Company jo. Act Number 37 year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study was conducted to find a comparison of the mechanism about bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company related to the duties and authorities including the approval of bankruptcy approval in each other regulations. Furthermore, This article obtained by elaborated the exist regulation specifically that expected to be able to explain harmonization of comparison mechanism of bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company. Keyword: State-Owned Company, Regional-Owned Company, Bankruptcy
Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Mengabulkan Permohonan Kasasi Perkara Pertambangan Dengan Adanya Dissenting Opinion (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pid.Sus.Lh/2016) Wildan Al Jundy; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 10, No 2: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i2.67624

Abstract

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim mahkamah agung dalam memutus mengabulkan permohonan kasasi perkara pertambangan dengan adanya dissenting opinion telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduksi atau deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi sudah sesuai ketentuan KUHAP. Mahkamah Agung memiliki hak untuk menerima permohonan Kasasi serta memiliki hak untuk mengadili sendiri sesuai dengan Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Meskipun dalam memutus perkara terdapat dissenting opinion antar anggota majelis akan tetapi Mahkamah Agung dalam memutus sudah tepat yakni dengan mengambil suara terbanyak, hal ini sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 182 ayat 6 huruf a Jo Pasal 256 KUHAP. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi dengan mengambil   suara terbanyak pada perbedaan pendapat Majelis Hakim dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun. Sri Murwahyuni, SH, MH, sebagai Hakim Anggota memiliki pendapat yang berbeda yaitu alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, pertimbangan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar.Kata kunci: Dissenting Opinion; Kasasi; Tindak Pidana PertambanganAbstract: This article aims to know the reason of the Supreme Court Judge’s decision in granting cassation request of mining case with the dissenting opinion is in accordance with Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. Legal source materials used is primary legal materials and secondary legal materials, legal materials analysis technique used is syllogistic method through deduction thinking patterns or deductive. Based on the results of the research done by the author, it was known that the Supreme Court’s consideration in granting the cassation was in accordance with Criminal Code Procedures (KUHAP). Supreme Court has the right to accept the cassation request and also has the right to adjudicate itself in accordance with  Article  254  jo  Article  255  section  (1)  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP). Although in deciding the case there is dissenting opinion among the members of the assembly,  however  the  Supreme  Court’s  decision  by  taking  the  most  votes  is appropriate, this is in accordance with what is stated in Article 182 section 6 letter a Jo Article 256 Criminal Code Procedures (KUHAP). This means that the Supreme Court granted the Cassation by taking the most votes on the difference opinion of the Panel of Judges and cancel the decision of the Sarolangun District Court. Sri Murwahyuni, SH, MH, as a Member Judge has a different opinion, namely the reason that the Public Prosecutor's  Cassation  cannot  be  justified,  the  judex  facti  consideration  which acquitted the Defendant of the indictment is correct and correct.Keywordrs: ; Dissenting Opinion; Cassation; Mining Crimes
ASPEK KEPERDATAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI GUNA REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM Arsyad Aldyan; Muhammad Rustamaji; Ismawati Septiningsih; Zakki Adlhiyati; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11 No 2 (2022): JURNAL GLOBAL CITIZEN JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Publisher : Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.567 KB) | DOI: 10.33061/jgz.v11i2.6743

Abstract

This article discusses the civilian aspect in defamation cases which is intended to reform law enforcement against defamation cases. This article uses normative research methods and uses a legislative approach. Defamation is indeed an act that violates the law and certainly harms the person whose reputation is tarnished, but with this loss, it is seen that it is possible to resolve this issue can be resolved through a civil law approach with aspects of illegal acts. This is because the application of criminal sanctions is the ultimate medium, and also of course the essence is to look at the resolution of the problem. Reformulation of law enforcement policy in defamation cases leading to civil settlement is of course intended so that the aggrieved person also receives compensation from the perpetrator, and also the perpetrator is obliged to pay compensation, so as not to release the perpetrator of defamation for the act committed, but not in the presence of criminal sanctions law enforcement.
Sosialisasi Produk Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Itok Dwi Kurniawan; Ismawati Septiningsih
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v7i1.8268

Abstract

In essence, the regulation regarding children has been regulated in the Indonesian constitution, which is related to the regulation of human rights which is regulated in the 1945 Law of the Republic of Indonesia Article 28b paragraph 2 of the 2nd Amendment, August 18, 2000 clearly stipulates that children's rights are survival, growth and development as well as the right to protection from violence and discrimination. Childhood is a period of formation of character, personality and character. Forms of child protection are carried out from all aspects, starting with coaching in the family, social control over children's association. Law Number 35 of 2014 and also Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System principally aims to provide and protect children's rights so that they can live, grow and develop and participate optimally, and obtain protection from acts of violence and discrimination. The method of implementing this service is carried out in several activities, namely the survey stage, namely socialization. With the aim of realizing a Golden Generation of Child Protection Awareness
RATIO DECIDENDI ATAS KONSTRUKSI DAKWAAN PENUNTUT UMUM DELIK PENGGELAPAN ARISAN ONLINE (PUTUSAN NO 30/PID/2021/PT SMG) Luthfi Khansa Rasendriya Rahyono; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 11, No 2: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.72137

Abstract

This research aims to analyze and examine the Judges' Legal Considerations regarding the Construction of the Public Prosecutor's Indictment against the perpetrator of the Online Arisan Embezzlement Crime. Regarding how the Judge's Legal Consideration should be for the Online Arisan Crime in Decision Number 30/Pid/2021/PT SMG. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the Judge's consideration or ratio decidendi used to determine the perpetrator to be the defendant in Decision Number 30/Pid/2021/PT SMG, according to the author, is correct, as in the online arisan activity there is a criminal act of embezzlement committed by the Defendant. It can also be seen based on the results of the analysis and discussion according to the author in Decision Number 30/Pid/2021/PT SMG, apart from looking at the legal considerations above, the author looks at the prosecutor's charges, which according to the author fall into the category of lenient charges, the indictment can be explained as the prosecutor's conclusion on the examination of the case made based on the evidentiary process at trial. Judges who are the enforcers of justice become the basis for the prosecutor's charges. When considering several charges in cases that have passed, it is appropriate for the public prosecutor to impose heavier charges on the defendant.Keywords: Online Arisan; Ratio Decidendi; Construction of Public Prosecutor's Indictment
ANALISIS KETERKAITAN KEKERASAN DENGAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK Yordan Triadi Wibowo; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 11, No 2: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i2.71838

Abstract

This article analyzes the relationship between violence and obscenity against children. This article aims to find out the relationship between violence and obscenity against children associated with doctrinal theories. This research was conducted using prescriptive doctrinal or normative legal research methods using primary and secondary legal sources which are of course related to the issues studied. The legal material collection technique used in this research is a literature study technique with a conceptual approach. Based on the results of the study, shows that violence against children using an object can be categorized as an obscenity against a child if it is aimed at a child's genitals.Keywords: Child;Violence; Obscenity
KAJIAN KENDALA EKSEKUSI PIDANA BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2011 DENGAN PASAL 270 KUHAP Rafi'ah Nafida Zalna; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 10, No 4: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i4.72656

Abstract

This article aims to determine the constraints and legitimacy of prosecutors in carrying out criminal executions based on the provisions of the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2011 in terms of the provisions of the Criminal Procedure Code and legal certainty. This type of legal research is normative research with primary and secondary legal materials using a statute approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials uses library research and the technique of analyzing legal materials is deductive in nature using the syllogism method. As for the results of this study, it was found that based on Article 79 of the Supreme Court Law and Article 7, 8 paragraph of Law Number 11 of 2011 Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2011 is not a statutory regulation, but a policy regulation that only has the power internal binding. As a result, SEMA No. 1 of 2011 by the Prosecutor in the criminal procedural law environment is a form of customary law (customary law) which also has legal certainty because the execution must be carried out against a judge's decision that has permanent legal force (in kracht van gewisjde) and has executive power. So that the execution of a crime using the excerpt of the decision certainly has legal certainty for the convict in assisting the convict to immediately obtain the convict's rights while serving his sentence as an inmate in a penitentiary.Keywords: Criminal Execution; Prosecutor's Constraints, Supreme Court Circular Letter (SEMA), Excerpt of the Decision
RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI Gilang Rahadian Saputra; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 9, No 4: 2021
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v9i4.72439

Abstract

This article aims to analyze the judge's considerations in passing a decision on rehabilitation for perpetrators of Narcotics Abuse for Self Group I not plants, as well as the legal instruments that regulate it. This type of legal research is normative legal research. Based on the research it was found that to determine whether abusers can be rehabilitated or not is based on the characteristics and conditions of the perpetrators, in addition to determining the classification of abusers who can be rehabilitated judges need to pay attention to the Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics addicts into Medical and Social Rehabilitation Institutions.Keywords: Narcotics Abuser; Medical Rehabilitation; Social Rehabilitation
PENGGUNAAN POLIGRAF (LIE DETECTOR) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK Agnada Risma Melati; Ismawati Septiningsih
Verstek Vol 11, No 3: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i3.71922

Abstract

This article analyses the use of a polygraph (lie detector) in proving cases of child intercourse in decision number: 111/Pid.Sus/2020/PN Wno. The purpose of this article is to determine the suitability of using a polygraph (lie detector) in the crime of sexual intercourse with a child under the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This writing uses normative legal research methods that are prescriptive and applied. The approach used in this research is a case approach. Types and sources of legal materials through library research. The results of the study show that the use of a polygraph (lie detector) in the evidence carried out by the Public Prosecutor regarding the crime of sexual intercourse with a child in the decision number: 111/Pid.Sus/2020/PN Wno is in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely as letter evidence. However, in this case its position is only limited as complementary evidence, not as the main evidence at trial, so it must be paired with other evidence to strengthen the evidentiary process in court. Keywords: Proof; Polygraph; Letter
Co-Authors Agnada Risma Melati Anisya Noviana Hartono Annisa Nurul Alimah Arief Agha Raflyansyah Arsyad Aldyan Gilang Rahadian Saputra Harjono Itok Dwi Kurniawan ITOK DWI KURNIAWAN Kristiyadi Luthfi Khansa Rasendriya Rahyono Muhammad Aqil Yuda Pratama Muhammad Rustamaji Rafi'ah Nafida Zalna Shafrina Amalia Rosady Sigit Dwi Nugroho Sri Wahyuningsih Yulianti Wildan Al Jundy Wiradrana Wasistha Yordan Triadi Wibowo Zakki Adlhiyati