Garuda - Garba Rujukan Digital

Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Henriko Parulian; Rahmat Dwi Putranto
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain ketentuan yang terdapat dalam UU ITE. Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dilakukan oleh Kepolisian dengan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran kebencian (Hate Speech). Pada angka 3 terdapat upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak ujaran kebencian. Namun apabila upaya preventif tidak berhasil, Kepolisian dapat melakukan upaya represif yaitu dengan melakukan penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap pasal-pasal yang mengatur ketentuan terkait ujaran kebencian, salah satunya terdapat dalam Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Renewal of Criminal Law in Combating Corruption Crimes Hendrio Hamid Pesik; Rahmat Dwi Putranto
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 8 No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v8i2.3030

Criminal law reform is a policy that demands reform of all aspects that touch philosophical aspects, namely changes or orientations towards principles to the stage of the values that underlie them. Therefore, the inclusion of criminal acts of corruption led to rejection from various circles. One of them is a criminal law expert and the formulator of the Draft Law on the Criminal Procedure Code, Andi Hamzah, believes that the regulation of criminal acts of corruption should be regulated separately, because it is temporary.

Legal Analysis of the Crime of Money Laundering Through Cryptocurrencies Sigit Eka Putra; Rahmat Dwi Putranto
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 8 No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v8i2.3101

In the era of digital technology, various information, communication and even transaction activities take advantage of all forms of existing technological developments, one of the developments in digital technology that is currently often used in conducting economic transactions both in the form of trade and investment is the emergence of crypto currencies or commonly used in the market. call it Cryptocurrency. With the development of digital technology, it has a positive impact on a country, various components of society participate to take part in utilizing the development of digital technology in conducting economic transactions, especially investment activities. However, the existence of Cryptocurrencies also has a negative impact, with the difficulty of openness or transparency of information from cyprocurrencies, making it easy for criminals to take advantage of cryptocurrencies as a means of committing crimes, one of which is by using cryptocurrencies as a means of money laundering. regulation of money laundering crimes through cryptocurrency media, This study uses a normative method by conducting research through library research in answering the author's problem formulation and get the results that, using cryptocurrency becomes a new mode and makes it easier for perpetrators of money laundering crimes to commit these crimes, with the existence of Cryptocurrencies that provide convenience such as the closure of my identity, no checking accounts and third parties As a supervisor, it has an impact in facilitating a money laundering crime to occur.

Analisa Digitalisasi Hukum: Kajian terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Rahmat Dwi Putranto
LITERATUS Vol 4 No 3 (2022): Pergeseran Sosial, Budaya, dan Hukum dalam Menghadapi Era Society 5.0
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i3.1119

Implikasi dari globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi, akan memaksa tatanan hukum untuk berkonvergensi sehingga tercapainya efisiensi secara ekonomis. Hal ini karena tatanan regulasi terkait dari suatu tatanan hukum akan membuat satu sistem hukum saja tidak akan mampu memberikan solusi yang optimal dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Permasalahannya adalah bagaimana penerapan teknologi hukum dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini dan bagaimana konsep teknologi hukum dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berbasis teknologi di industri 4.0. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Tipe Penelitian ini bersifat explanatoris preskriptif. Jenis penelitiannya normatif-empiris. Pengumpulan Data yang diperoleh adalah data sekunder dan data primer melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku. Sedangkan data primer dalam penelitian ini yaitu bersumber dari wawancara dengan responden dan narasumber. Metode Analisis Data Metode analisis data ini dianalisis secara kualitatif. Lokasi Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan dimana saja melalui jaringan internet. Sedangkan wawancara dengan dengan narasumber di Jakarta atau kota lainnya menyesuaikan dengan keberadaan narasumber. Kesimpulannya adalah penerapan teknologi hukum dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini pada hakekatnya bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu. Sedangkan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada masa yang akan datang sebagai ius constituendum harus benar-benar sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat das sollen.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Rahmat Dwi Putranto; Agnes Harvelian
FOCUS Vol 4 No 1 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v4i1.1153

Pada awalnya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian pada tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk umum. Dengan adanya aplikasi dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi di internet. Setelah dibukanya internet untuk kepentingan umum, semakin banyak aplikasi bisnis bermunculan di internet. Pengguna sistem elektronik atau disebut juga dengan konsumen dapat dengan cepat mengetahui perkembangan informasi di berbagai belahan dunia. Dengan hanya mengandalkan mesin pencari seperti Google dan Yahoo, pengguna sistem elektronik di seluruh dunia memiliki akses internet yang mudah ke berbagai macam informasi. Dibandingkan dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran (desentralisasi), pengetahuan (knowledge) informasi dan data secara ekstrim. Internet juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Internet merupakan sarana termudah untuk memenuhi kebutuhan pencarian informasi yang diinginkan konsumen.

Kajian Manajemen Produksi Konten Tiktok Non-Asusila Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) Rahmat Dwi Putranto; Agnes Harvelian
JUDICIOUS Vol 2 No 2 (2021): Judicious
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/jdc.v2i2.1155

The mode of operation, especially in criminal cases of sexual violence, has apparently also developed following advances in information technology. In writing this journal, the author uses a research method with a descriptive type of analysis. The author emphasizes and tries to answer in detail the study of the production management of non-immoral TikTok content based on UU ITE (Article 27 paragraph 1 of Law Number 19 of 2016). After collecting secondary data, the authors analyzed the results of the study using a qualitative descriptive method. Based on the results of the author's analysis of the data obtained, the writer can conclude that decency is an act or behavior that does not need to embarrass someone when other people see it or know about it, and also because other people are usually not surprised when they see it or find it. Apart from that, there are also things that we need to know when it comes to eradicating immoral crimes in cyberspace. It turns out that the government only cares about making rules and does not explain what is regulated. Therefore, to avoid additional immoral violations, especially in electronic media, Tiktok content must also be non-immoral. There are four stages in the production of non-immoral TikTok content: pre-production planning, setup and rehearsal, production, and post-production. Furthermore, there are four management functions in the production stage as well, namely the planning stage, the organizing stage, the implementation stage, and the monitoring stage.

Upaya Pencegahan Radikalisme Melalui Media Sosial Di Kalangan Remaja Andy Sanjaya M; Rahmat Dwi Putranto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 2 No. 1: Desember 2022
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v2i1.1173

Media online maupun media sosial online dapat menunjang terjadinya radikalisasi. Sebagian besar kelompok teroris memfokuskan kegiatan mereka pada ranah aktivisme seperti : publisitas, penyebaran propaganda, perekrutan, pengembangan jaringan (Networking), dan mobilisasi, sehingga media sosial digunakan sebagai alat untuk meradikalisasi oleh individu maupun kelompok untuk perubahan politis dan sosial khususnya bagi kalangan remaja dan generasi muda. Media sosial yang efektif dapat menghubungkan orang-orang dengan sumber informasi yang berbeda-beda serta membuat individu seolah terlibat langsung dalam suatu kejadian. Selain itu media sosial dapat meningkatkan reaksi emosional agar terlibat dan menjadi pendukung gerakan radikal.

Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik Dan Terintegrasi Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Ruang Lingkup Kerja Jurie Musyawarah Zukhri Zukhri; Rahmat Dwi Putranto
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3: April 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v1i3.337

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. Untuk mengetahui cara atau solusi hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan tantangan yang terdapat dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wajib daftar perusahaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Daftar Perusahaan dalam ketentuan Umum Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 disebutkan bahwa:“daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang- Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan atau UUWDP dan atau peraturan- peraturan pelaksanaannya dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan. Online Single Submission (OSS) adalah merupakan integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal perizinan berusaha. Sehingga, Online Single Submission (OSS) juga disediakan di daerah-daerah, tak hanya untuk memberikan perizinan saja tapi juga untuk pengawasan terhadap sistem ini. Jurie Musyawarah dalam menjalankan program Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terletak pada PP No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemampuan dan Alat pada program Online Single Submission (OSS) cukup efektif walaupun terkadang server sering down dalam seminggu sekali tetapi Online Single Submission (OSS) masih tetap bisa diakses setiap harinya.

Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Ade Irma; Rahmat Dwi Putranto
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1840

Abstract This study aims to analyze legal protection for children who act as witnesses within the criminal justice system in Indonesia. Children often face risks of trauma and intimidation during legal proceedings, which necessitates special legal protection as stipulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This research explores the implementation of such protection and the challenges encountered in safeguarding the rights of children as witnesses. Through a qualitative approach utilizing literature review and in-depth interviews, the study reveals that despite having an adequate legal framework, its implementation faces several obstacles. These obstacles include lack of coordination among law enforcement agencies, limited resources, and social and cultural barriers that hinder optimal protection for child witnesses. Additionally, children often do not receive adequate psychological support, while child-unfriendly legal procedures exacerbate their psychological and emotional conditions. The study recommends more comprehensive policy revisions, enhanced training for law enforcement on children's rights, and strengthening of psychosocial support and infrastructure to protect children during legal processes. Effective implementation can be achieved through increased cooperation among institutions such as the police, social workers, and child protection agencies to create a system that is more responsive to the needs of child witnesses. The study emphasizes the importance of a child-centered and rehabilitative approach to ensure their physical, mental, and social well-being throughout their involvement in criminal justice proceedings.

Analisa Digitalisasi Hukum: Kajian terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Rahmat Dwi Putranto
LITERATUS Vol 4 No 3 (2022): Pergeseran Sosial, Budaya, dan Hukum dalam Menghadapi Era Society 5.0
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i3.1119

The implications of globalization which is marked by the rapid development of technology, especially information and communication technology, will force the legal order to converge so as to achieve economic efficiency. This is because the regulatory framework related to a legal order will make one legal system unable to provide optimal solutions to the problems that arise. The problem is how to apply legal technology in designing legislation in Indonesia today and how is the concept of legal technology in designing technology-based laws and regulations in Indonesia in industry 4.0. This research method uses a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. This type of research is prescriptive explanatory. This type of research is normative-empirical. Data collection obtained is secondary data and primary data through literature searches or from official documents, namely books. While the primary data in this study is sourced from interviews with respondents and informants. Data Analysis Method This data analysis method was analyzed qualitatively. Location Library research is conducted at the Library of the Faculty of Law, University of Padjadjaran and anywhere via the internet. While interviews with informants in Jakarta or other cities adjust to the whereabouts of the informants. The conclusion is that the application of legal technology in the drafting of laws and regulations in Indonesia today is essentially based on earlier legal disciplines. Meanwhile, the concept of forming laws and regulations in Indonesia in the future as ius constituendum must really comply with the basic norms and principles in the formation of laws and regulations that are das sollen in nature.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search