Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa
Ibrahim R.
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1   2 
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM HAL PEREKAMAN DATA DI KABUPATEN GIANYAR I Gusti Nyoman Mahardika; Ibrahim R.; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.324 KB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pelaksanaan kebijakan program kartu tanda penduduk elektronik dalam hal perekaman data di Kabupaten Gianyar. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan program kartu tanda penduduk elektronik dalam hal perekaman data di Kabupaten Gianyar, serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kebijakan program kartu tanda penduduk elektronik dalam hal perekaman data di Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pelaksanaan program KTP-el dan perekaman data penduduk di Kabupaten Gianyar belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini belum seluruh penduduk Gianyar melakukan perekaman data. Berdasarkan data, presentase jumlah penduduk Gianyar yang sudah melakukan perekaman KTP-el adalah 82% dari total keseluruhan penduduk yang wajib KTP. Walaupun jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el cukup banyak, namun hal tersebut tetap tidak sesuai dengan pasal 10 PerPres 112/2013, yang mengamatkan bahwa seluruh penduduk yang berstatus wajib KTP seharusnya sudah memiliki KTP-el sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Hal tersebut tentu dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara das sollen dengan das sein, dalam artian bahwa aturan yang berlaku tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan, dalam hal ini adalah program KTP-el di Kabupaten Gianyar. Adapun kendala dalam pelaksanaan program KTP-el di Kabupaten Gianyar, yaitu tidak bisa melakukan perekaman data di daerah tertentu karena sinyal yang tidak bagus, kesadaran penduduk yang kurang dalam melakukan perekaman KTP-el, dan ketidaktahuan masyarakat terkait tata cara mengurus KTP-el.
PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELANGGAR HUKUM DISIPLIN (STUDI DI POLDA BALI) Putu Andhika Kusuma Yadnya; Ibrahim R.; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.387 KB)

Abstract

kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government dalampelaksanaan tugas pokok menegakkan hukum, melindungi, mengayomi sertamelayani masyarakat. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangatdibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainyaprofesionalisme Polri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal iniadalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang dipergunakan dalampenelitian jurnal ini adalah pendekatan fakta (fact approach) dan pendekatanperundang-undangan (statute approach) yang relevan dengan permasalahanpenelitian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin, yaitu tindakandisiplin dan hukuman disiplin seperti yang diatur pada Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. Sedangkan hambatan pada penegakan hukum dalampenjatuhan sanksi pelanggaran disiplin dapat dilihat dari faktor internal daneksternal.
EKSISTENSI DAN TOLAK UKUR SISTEM REMUNERASI APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI BALI) Anak Agung Ayu Adinda Putri; Ibrahim R.; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.83 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul eksistensi dan tolak ukur sistem remunerasi aparatur sipil negara (studi di Kanwil Kementrian Agama Provinsi Bali). Metode yang digunakan di dalam tulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kanwil Kemenag Provinsi Bali yang membahas tentang sistem remunerasi yang ada di sana yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana untuk di Kementrian Agama Provinsi Bali sendiri bertolak ukur pada Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementrian Agama dan Peraturan Agama RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian,Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementrian Agama.
EFEKTIFITAS PENCATATAN KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 (STUDI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. GIANYAR) I Komang Arya Andika Yasa; Ibrahim R.; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.812 KB)

Abstract

In Gianyar regency Birth Registration performed at the Department of Civil and Population of Gianyar, the legal basic is Act No.23 of 2006. The problems is how does the implementation of birth registration in Gianyar regency, and what factors that influence the implementation of birth registration in gianyar. This research is empirical legal research with interview data collection techniques. The conclusion of this study show that the effectiveness of birth registration implemented under act number 23 of 2006 has not been implemented effectively it is mostly caused by the lack of infrastructure, lack of human resources community, broad of Gianyar district geographic factors, and weak law enforcement.
PROSES DAN TAHAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 Putu Santhi Kartikasari; Ibrahim R.; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.878 KB)

Abstract

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 merupakan salah satu Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, ada beberapa permasalahan salah satunya adalah mengenai hal-hal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Permasalahan lainnya adalah mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebaiknya segera dibuat Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 agar sesuai sengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan perlu adanya sosialisasi kepada semua Pegawai Negeri Sipil mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2005 BERKAITAN DENGAN PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR Ida Bagus Putra Pratama; Ibrahim R.; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.806 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 Berkaitan Dengan Pemindahan Kendaraan Bermotor”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor dengan  berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penetapan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-ruas Jalan Tertentu di Kota Denpasar, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraaan Bermotor di Jalan, dan SOP Nomor 194/007/DISHUB/2010. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor di Kota Denpasar adalah kurangnya petugas, minimnya sarana dan prasarana, tidak tersedianya tempat penyimpanan kendaraan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pertama Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan kendaraan yang parkir dipinggir jalan tidak pada tempatnya. Kedua di dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, seperti sarana dan prasarana serta kurangnya kedisiplinan pengendara untuk parkir pada tempat yang telah ditentukan.
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR Dewa Gde Adi Wiratama; Ibrahim R.
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.584 KB)

Abstract

Sumberdaya air merupakan dasar manusia yang sangat vital untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara nasional sangat tergantung pada kemauan pemerintah dalam memberikan pelayanan air minum. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menerangkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk menyediakan seluruh kebutuhan dasar terutama air yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar sebagai penyedia jasa layanan air bersih dari tahun ketahun semakin baik dan menjadi sangat penting dalam proses terciptanya pelayanan prima dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Co-Authors Ade Ezra Efendi Walenta Anak Agung Ayu Adinda Putri Anak Agung Devi Widyaswari Angga Indra Nugraha Cokorda Dalem Dahana Desak Nyoman Oxsi Selina Dewa Gde Adi Wiratama I Gede Awan Arnawa I Gst Ngr Dwi Wiranata I Gusti Nyoman Mahardika I Kadek Sarna I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Komang Arya Andika Yasa I Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande I Nengah Suharta I Putu Agus Astra Wigoena I Putu Rudi Darmika Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati Ida Bagus Martha Teja Agastya Ida Bagus Putra Pratama Kadek Sarna Kadek Yudhi Aditya Putra Luh Widya Utami Dewi Made Ananda Dwi Ervaden Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Putu Eka Martini AR Ni Putu Risca Yuni Arta Putu Andhika Kusuma Yadnya Putu Santhi Kartikasari Rikardus Kurniawan Tri Harsya Wardhana Yurika Maharani