Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi Arena Hukum
Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI I Made Arya Junantara; Cok Istri Anom Pemayun; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government employees are the public servants who faithfully on Pancasila, theConstitution of the republic of Indonesian 1945 and the government and united, wellminded, disciplined, dignified, efficient, high quality and are aware of itsresponsibilities to the state. In an effort to improve the discipline of government havemade the civil government regulation. In the government regulation amended byGovernment Regulation Number.53 of2010 on Civil Servant Discipline. Civil ServantsDisciplinary Rules are rules governing the obligations, prohibitions, and penalties ifobligations are not complied with or violated by the Civil Servant. However ,from theyears 2010-2011increaseddisciplinarycivil servant in the Department of Food Crops ofBali. Most of the in disciplinary is because of the internal factor of the civil servantdaily.
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL I Made Surya Permana Putra; I Wayan Parsa; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.301 KB)

Abstract

The Civil Servants is a person who work for the government with full of loyalty and obedience to the Pancasila and the 1945 Constitution. The aim of this research is to determine the type of the sanction for the Civil Servant and how the mechanism to impose the sanction. This research is normative legal research using primary and secondary legal materials. The issues in this research are : the type of disciplinary action and the procedure to impose the sanction. The type of disciplinary punishment consisting of disciplined Light, Medium and Heavy. Concerning the procedures for the imposition of disciplinary punishment , it can be concluded that the punishment of the disiplinary sanctions will be imposed based on the stage of the actions. It can be started with the reprimand to termination with no respect as a Civil Servant.
IMPLIKASI HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI YANG DIPUTUS PAILIT Ni Nyoman Ratih Kemala Sandy; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.936 KB)

Abstract

Koperasi merupakan keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu, menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Badan usaha koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang lazim dalam dunia usaha di Indonesia, karena koperasi merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri.Apabila suatu Koperasi memperoleh keuntungan, tentu koperasi itu akan terus berkembang dan menjadi besar, namun permasalahan akan timbul jika suatu koperasi mengalami kerugian yang tidak dapat ditanggungnya lagi, sehingga koperasi berada dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya, ada 2 (dua) jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah dan dapat juga dibubarkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pembubaran koperasi serta untuk mengetahui implikasi hukum pembubaran koperasi yang diputus pailit. Kata Kunci : Implikasi, Pembubaran Koperasi, Pailit
TINJAUAN YURIDIS PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD) DAN PROVISIONIL TERHADAP PUTUSAN PAILIT YANG BERSIFAT SERTA MERTA Anak Agung Nandhi Larasati; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.957 KB)

Abstract

Bankruptcy decision is uit bij voerbaar vooraad, which means a decision that isable to be executed even it is not legally enforceable and the debtor who declaresbankrupt is taking a legal action. It raises an issue what if the decision on appellatedecides that the debtor is not yet considered bankrupt and all the valuable assets hasbeen executed. This paper uses the normative analytical methodny reviewing literaturesand regulations regarding the issue. With the Supreme Court Circular No. 3 of 2000,the judge in deciding a case shall order the creditor to give warranty which has thesame value to other objects if later, the judge decides to revoke the desicions of thecourt of first.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS FORMAT PROGRAM TELEVISI Putu Eka Putri Ari; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.366 KB)

Abstract

The paper entitled " Copyright Protection Program Format On TV " . Themethod used in this paper is the analysis of normative and regulatory approaches andconcepts approach. Analysis of the legal materials that have been obtained done bydescriptive, analytical, and argumentative. Television programs is a form of creation isdetermined by the idea. General Explanation of Act Number 19 of 2002 statesCopyright protection is not given to the idea or ideas. So the television programexperienced vacancies norm However, if researched article 12 paragraph ( 1 ) letter a,it will be found that the Act Number 19 of 2002 provides protection against thetypographical arrangement (layout ) of a published work . Changable (lay out) paperhas similarities with the television program formats. So it is possible to do the aboveinterpretation of Article 12 paragraph (1) letter a of Law Number 19 of 2002 to declarethat the format of the television program also got Copyright protection because it hassome similarities with the typographical arrangement (layout) papers.
PELAKSANAAN PENGATURAN DAERAH JALUR HIJAU DI KABUPATEN BADUNG Anak Agung Gede Pararaton; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.727 KB)

Abstract

Pendapatan asli daerah Kabupaten Badung Sebagian besar dihasilkan dari sektor pariwisata. Namun disisi lain ada dampak negatif dan positif dari perkembangan sektor pariwisata yang begitu masif, salah satunya adalah masih adanya penyusutan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang ada di Kabupaten Badung. maka bagaimanakah pengaturan mengenai daerah jalur hijau di Kabupaten Badung serta bagaimanakah tindakan pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan daerah jalur hijau di Kabupaten Badung. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pengaturan mengenai daerah jalur hijau di Kabupaten Badung memiliki dua landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (PERDA RTRW Kabupaten Badung) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangun-Bangunan di Daerah Jalur Hijau Di Kabupaten Tingkat II Badung (PERDA Jalur Hijau Kab. Badung). Tindakan pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan daerah jalur hijau di Kabupaten Badung adalah dengan melakukan penerapan hukum, hal tersebut dianggap sebagai sistem administratif yang antara lain mencakup interaksi antara aparatur penegak hukum yang merupakan sub. sistem peradilan yang berupa tindakan administratif serta tindakan pemerintah dalam mengakkan Daerah Jalur Hijau diatur berdasarkan Pasal 144 Perda Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun. 2009 Tentang RTRW Kabupaten Badung yang menerapkan sanksi pidana terhadap Pelanggaran Jalur Hijau. Kata Kunci: Pengaturan, Kebijakan, Jalur Hijau
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GEPENG DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 Putu Putra Baruna Karmanta; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.392 KB)

Abstract

Kuta salah satu kecamatan di Kabupaten Badung yang merupakan tempat tujuan utama bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara yang mengunjungi Bali. Selain menjadi sasaran para wisatawan, Kuta juga menjadi tempat sasaran untuk mencari mata pencaharian salah satunya oleh para gepeng yang melanggar ketertiban umum dan merusak citra pariwisata di Pulau Bali khususnya kawasan pariwisata Kuta sendiri. Namun hingga saat ini, permasalahan gepeng yang mengganggu ketertiban umum tersebut belum dapat diselesaikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Dan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Fakta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sangat berperan untuk menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap gepeng di Kawasan Pariwisata Kuta. Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan penegakan hukum terhadap pengemis melalui kegiatan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan Pemerintah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Namun penegakan hukum tersebut belum terlaksana dengan baik, dan membutuhkan partisipasi dari pemerintah provinsi maupun dari masyarakat.
EFEKTIVITAS PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS UDAYANA Putu Dimas Bagoes Sumartha; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.577 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Efektivitas Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan kawasan tanpa rokok di Universitas Udayana dan hambatan pelaksanaan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang bertumpu kepada teori dan fakta yang ada, dalam hal ini penelitian dilakukan di Universitas Udayana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana belum terlaksana dengan baik hal itu bisa dilihat masih banyak pelanggaran berupa kegiatan merokok di wilayah Universitas Udayana. Hambatan dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok di Universitas Udayana terbagi menjadi empat faktor yakni faktor hukum, faktor sarana dan faslitas penunjang, faktor masyarakat, dan faktor budaya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR SENI SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR I Wayan Dede Surya Putra; Cok Istri Anom Pemayun; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.256 KB)

Abstract

Pasar seni adalah salah satu destinasi pariwisata yang berfokus untuk tempat jual beli yang bernuansa seni, atau tempat jual beli barang-barang seni. Seiring berjalannya waktu ada pasar oleh-oleh khas moderen yang ikut bersaing di dunia pariwisata di Bali. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dalam melindungi keberadaan pasar seni. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap destinasi pariwisata di kabupaten Gianyar khususnya Pasar Seni Sukawati dan Pasar Seni Guwang dan bagaimanakah peranan pemerintah keberadaan pasar seni Sukawati dan Pasar Seni Guwang. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum bagi pasar seni sebagai salah satu usaha belum diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar memfokuskan pengembangan pasar seni hanya pada kegiatan ekonominya saja. Dinas pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang kepariwisataan tidak terlibat dalam pengawasan pasar seni yang ada di Kabupaten Gianyar.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SINGARAJA I Gede Deva Maliarda Guna; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.283 KB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif di Kota Singaraja, pemerintah setempat telah mengeluarkan pengaturan dibidang Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Buleleng nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Kesimpulan dalam penelitian hukum ini antara lain pelaksanaan Peraturan Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya di Kota Singaraja belum terlaksana dengan efektif. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Singaraja juga belum seluruhnya tahu dan mengerti apa itu pengelolaan sampah. Saran dalam penelitian ini antara lain, agar kedepannya lebih aktif melakukan sosialisasi ke desa dan kelurahan yang ada di Kota singaraja. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
Co-Authors Akbar Bram Mahaputra Anak Agung Gede Pararaton Anak Agung Nandhi Larasati Anak Agung Ngr. Wisnu Wisesa Ayu Septiari Ayu Suci Rakhima Cok Istri Anom Pemayun Dedy Triyanto Ari Rahmad Dewa Ayu Jnani Easwaramba Galang Wira Yudha Guruh Ari Mandala Putra Gusti Rama Dewa I Gede Deva Maliarda Guna I Gede Kusnawan I Gede Sarta I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agus Alit Doni Saputra I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Gusti Nyoman Mahardika I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Made Adi Krisna Jayantara I Made Arya Junantara I Made Arya Utama I Made Budi Arsika I Made Pasek Pariasa I Made Suartana I Made Surya Permana Putra I Nyoman Suyatna I Putu Yoko Sunarmayasa I Wayan Dede Surya Putra I Wayan Parsa Ibrahim R. Kadek Agus Restu Saputra Kadek Ariek Dwijaya Kadek Novi Pitria Handayani Made Dwija Paramartha Kori Made Nanika Mawapusti Yadnya Ni Ketut Rianingsih Waringin NI KETUT SUDIARTA Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Nyoman Ratih Kemala Sandy Ni Putu Ayu Arsani Ni Wayan Pipit Prabhawanty NYOMAN MAS ARYANI Putu Dimas Bagoes Sumartha Putu Eka Putri Ari Putu Putra Baruna Karmanta Putu Santhi Kartikasari Putu Tuni Cakabawa Landra Tabitha Christina Sihotang