Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGATURAN DAERAH JALUR HIJAU DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Pararaton]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.727 KB)
<![CDATA[Pendapatan asli daerah Kabupaten Badung Sebagian besar dihasilkan dari sektor pariwisata. Namun disisi lain ada dampak negatif dan positif dari perkembangan sektor pariwisata yang begitu masif, salah satunya adalah masih adanya penyusutan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang ada di Kabupaten Badung. maka bagaimanakah pengaturan mengenai daerah jalur hijau di Kabupaten Badung serta bagaimanakah tindakan pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan daerah jalur hijau di Kabupaten Badung. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pengaturan mengenai daerah jalur hijau di Kabupaten Badung memiliki dua landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (PERDA RTRW Kabupaten Badung) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangun-Bangunan di Daerah Jalur Hijau Di Kabupaten Tingkat II Badung (PERDA Jalur Hijau Kab. Badung). Tindakan pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan daerah jalur hijau di Kabupaten Badung adalah dengan melakukan penerapan hukum, hal tersebut dianggap sebagai sistem administratif yang antara lain mencakup interaksi antara aparatur penegak hukum yang merupakan sub. sistem peradilan yang berupa tindakan administratif serta tindakan pemerintah dalam mengakkan Daerah Jalur Hijau diatur berdasarkan Pasal 144 Perda Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun. 2009 Tentang RTRW Kabupaten Badung yang menerapkan sanksi pidana terhadap Pelanggaran Jalur Hijau. Kata Kunci: Pengaturan, Kebijakan, Jalur Hijau]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GEPENG DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Putu Putra Baruna Karmanta]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.392 KB)
<![CDATA[Kuta salah satu kecamatan di Kabupaten Badung yang merupakan tempat tujuan utama bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara yang mengunjungi Bali. Selain menjadi sasaran para wisatawan, Kuta juga menjadi tempat sasaran untuk mencari mata pencaharian salah satunya oleh para gepeng yang melanggar ketertiban umum dan merusak citra pariwisata di Pulau Bali khususnya kawasan pariwisata Kuta sendiri. Namun hingga saat ini, permasalahan gepeng yang mengganggu ketertiban umum tersebut belum dapat diselesaikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Dan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Fakta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sangat berperan untuk menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap gepeng di Kawasan Pariwisata Kuta. Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan penegakan hukum terhadap pengemis melalui kegiatan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan Pemerintah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Namun penegakan hukum tersebut belum terlaksana dengan baik, dan membutuhkan partisipasi dari pemerintah provinsi maupun dari masyarakat.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK DI UNIVERSITAS UDAYANA ]]>
<![CDATA[Putu Dimas Bagoes Sumartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Wairocana]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.577 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul “Efektivitas Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan kawasan tanpa rokok di Universitas Udayana dan hambatan pelaksanaan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang bertumpu kepada teori dan fakta yang ada, dalam hal ini penelitian dilakukan di Universitas Udayana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana belum terlaksana dengan baik hal itu bisa dilihat masih banyak pelanggaran berupa kegiatan merokok di wilayah Universitas Udayana. Hambatan dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok di Universitas Udayana terbagi menjadi empat faktor yakni faktor hukum, faktor sarana dan faslitas penunjang, faktor masyarakat, dan faktor budaya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR SENI SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Wayan Dede Surya Putra]]>;
<![CDATA[Cok Istri Anom Pemayun]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.256 KB)
<![CDATA[Pasar seni adalah salah satu destinasi pariwisata yang berfokus untuk tempat jual beli yang bernuansa seni, atau tempat jual beli barang-barang seni. Seiring berjalannya waktu ada pasar oleh-oleh khas moderen yang ikut bersaing di dunia pariwisata di Bali. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dalam melindungi keberadaan pasar seni. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap destinasi pariwisata di kabupaten Gianyar khususnya Pasar Seni Sukawati dan Pasar Seni Guwang dan bagaimanakah peranan pemerintah keberadaan pasar seni Sukawati dan Pasar Seni Guwang. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum bagi pasar seni sebagai salah satu usaha belum diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar memfokuskan pengembangan pasar seni hanya pada kegiatan ekonominya saja. Dinas pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang kepariwisataan tidak terlibat dalam pengawasan pasar seni yang ada di Kabupaten Gianyar.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SINGARAJA ]]>
<![CDATA[I Gede Deva Maliarda Guna]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Wairocana]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.283 KB)
<![CDATA[Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif di Kota Singaraja, pemerintah setempat telah mengeluarkan pengaturan dibidang Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Buleleng nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Kesimpulan dalam penelitian hukum ini antara lain pelaksanaan Peraturan Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya di Kota Singaraja belum terlaksana dengan efektif. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Singaraja juga belum seluruhnya tahu dan mengerti apa itu pengelolaan sampah. Saran dalam penelitian ini antara lain, agar kedepannya lebih aktif melakukan sosialisasi ke desa dan kelurahan yang ada di Kota singaraja. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah]]>
<![CDATA[PENGATURAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BAWAH LAUT BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Made Nanika Mawapusti Yadnya]]>;
<![CDATA[I Ketut Sudiarta]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.984 KB)
<![CDATA[Pengaturan keanekaragaman hayati bawah laut yang berkaitan dengan lingkungan berkelanjutan memiliki peranan penting dalam bentuk perlindungan dan konservasi terhadap lingkungan hidup khususnya wilayah laut termasuk sumber daya hayati laut di dalamnya. Pentingnya melindungi keberadaan lingkungan laut memiliki pemanfaatan terhadap kehidupan manusia baik generasi sekarang dan generasi yang akan datang, diatur melalui berbagai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedia. Pengaturan keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan lingkungan berkelanjutan diatur dalam berbagai ketentuan internasional, nasional, maupun lokal yang dalam rangka ketersediaannya merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi negara dan masyarakat. Sanksi yang dikenakan bagi pihak pelanggar dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata.]]>
<![CDATA[PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Akbar Bram Mahaputra]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Wairocana]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.431 KB)
<![CDATA[Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (ASN), membawa konsekuensi tidak adanya lagi pegawaihonorer/pegawai tidak tetap, namun yang dikenal adalah Pegawai Negeri Sipil(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).Terkait denganhal tersebut maka timbul pertanyaan, bagaimana pengaturan pengadaan PPPKserta hak dan kewajibannya dalam formasi Aparatur Sipil Negara. Jenis penelitianini menggunakan metode yuridis normatif. Pengaturan pengadaan PPPK dalampenyusunan kebutuhan pegawai adalah tidak jelas. Kesimpulan yang diperolehadalah Hak PPPK memiliki gaji dan tunjangan, sedangkan kewajibannya adalahmelaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA NORMA HUKUM DENGAN ASAS HUKUM ]]>
<![CDATA[Dedy Triyanto Ari Rahmad]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Wairocana]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (42.705 KB)
<![CDATA[A relationship between the principle of legal norm when viewed in passing the ruleof law on a legal system is the principle of legal norm as a fundamental norm that be abasic though in legal system that formulated to be the rule of legislation. In Article 5and Article 6 Act No.12 in 2011 of Regulations, the problem is the principle of legalnorm has been directly concerning the establishment rule of law. The formulation of theproblem that can be drawn is how the relationship between the principle of the rule oflaw with the law? This problem will be researched with the normative legal researchmethod to produce an argumentation based on the theory as prescript in finishing theproblem faced. Acording to the author, the principle of legal norm is used as a materialof the consideration by the legislature in the formation a rule of legislation. Therefore,the law makers should not make a principle of legal norm to be a rule of law in articlesof the law.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR DALAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA ALAM AIR TERJUN ]]>
<![CDATA[Kadek Novi Pitria Handayani]]>;
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.723 KB)
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam Air Terjun Tegenungan, dalam mengembangkan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan dalam pelaksanaannya melibatkan segenap perangkat Pemerintah, badan-badan usaha dan masyarakat. Sehingga menarik sekali untuk diteliti lebih lanjut mengenai dasar kewenangan yang digunakan Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata alam ini, serta faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pengembangan Daya tarik wisata air terjun Tegenungan memperoleh kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengembangan DTW ini adalah adanya faktor pendukung yaitu, mempunyai Peraturan yang sudah jelas, yang dijadikan dasar kewenangan dalam pengembangan Daya tarik wisata alam air terjun Tegenungan serta Faktor alamnya yang masih indah dan asri. Faktor penghambatnya yaitu, Fasilitas Sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENERIMAAN TENAGA KERJA ]]>
<![CDATA[I Gede Kusnawan]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Wairocana]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.992 KB)
<![CDATA[Jurnal ini bejudul “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Tenaga Kerja”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat empiris dengan mengkaji permasalahan berdasarkan praktek atau kenyataan yang ada dalam masyarakiat. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terkait penerimaan tenaga kerja belum berlaku secara efektif karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakiat dan faktor budaya. Terdapat pula hambatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut yaitu adanya penerapan sanksinya belum dijalankan secara efektif, peraturan perlu disosialisasikan kembali, kurangnya pemahaman perusahaan dan penyandang disabilitas terhadap peraturan yang berlaku.]]>
