Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DALAM RANGKA MENYELAMATKAN GENERASI MUDA DARI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Supanto Supanto; Tika Andarasni Parwitasari; Ismunarno Ismunarno; Sabar Slamet; Rofikah Rofikah
InEJ: Indonesian Engagement Journal Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (940.63 KB) | DOI: 10.21154/inej.v1i2.2335

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kegiatan ini bertujuan agar para siswa sebagai generasi muda mengetahui dan memahami bahaya narkotika, sehingga tidak akan melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan terjadinya penyalahgunaan narkotika.Kegiatan pengabdian ini dilandasi pemikiran semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para generasi muda termasuk para siswa sekolah, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Berdasarkan data survey Badan Narkotika Nasional tahun 2019 ada 2,3 juta pelajar di Indonesia pernah mengkonsumsi narkoba (narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang). Melihat data tersebut dapat dikatakan “Indonesia Darurat Narkotika”. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya pengguna narkoba di kalangan pelajar, maka perlu dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan tim penyuluh hukum yakni para Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Narkoba dari segi agama sudahpasti adalah sesuatu yang haram, dan dari segi masa depan sebuah bangsa, narkoba adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, semakin banyak pelajar yang memiliki wawasan tentang bahaya narkoba.
Peran Keluarga dalam Menumbuhkan Ketahanan dan Keamanan Bangsa Tika Andarasni Parwitasari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4127

Abstract

Abstrak Sebagai suatu sistem sosial terkecil, keluarga memiliki pengaruh luar biasa dalam hal pembentukan karakter positif individu. Karakter-karakter positif inilah yang akan menciptakan generasi muda bangsa yang cinta tanah air. Keluarga merupakan pilar pendidikan pertama dan utama dalam menumbuhkan sikap mencintai tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, memahami Pancasila sebagai ideologi negara, menumbuhkan rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Artikel ini akan membahas mengenai keterkaitan antara seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi, maka cenderung tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan serta merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam artikel ini juga diuraikan bagaimana keterlibatan dan peran keluarga, khususnya orang tua sangatlah penting dalam menciptakan generasi muda yang berjiwa nasionalis di tengah–tengah arus globalisasi, serta dihadapkan pada gencar nya berbagai macam budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya dan nilai luhur bangsa Indonesia. Generasi muda haruslah diberikan ruang dan sarana untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam masyarakat secara positif, dengan mengarahkan mereka untuk aktif berorganisasi, guna membekali pengetahuan, keterampilan dan karakter yang mengembangkan sikap positif generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata Kunci: Generasi Muda; Karakter, Keluarga, Nasionalisme Abstract As the smallest social system, the family has a tremendous influence in terms of the formation of a positive individual character. These positive characters will create the nation's young generation who love their homeland. The family is the first and main pillar of education in cultivating an attitude of loving the homeland, being aware of the nation and state, understanding Pancasila as the state ideology, fostering a sense of self-sacrifice for the nation and state, and having the initial ability to defend the state. This article will discuss the relationship between someone who grows up in a family who has a high spirit of nationalism, then tends not to do harmful actions and damage the life of the nation and state. This article also describes how the involvement and role of the family, especially parents, is very important in creating a young generation with a nationalist spirit in the midst of globalization, as well as being faced with the incessant variety of foreign cultures that are not in accordance with the culture and noble values ​​of the Indonesian nation. The young generation must be given the space and means to explore their abilities in society in a positive way, by directing them to be active in organizing, in order to provide knowledge, skills and characters that develop positive attitudes of the younger generation in the life of society, nation and state. Keywords: Young Generation, Character, Family, Nationalism
Human Rights Protection and Criminal Liability in the Smuggling of Indonesian Migrant Workers Anita Zulfiani; Muna Ganesya Arya; Nabila Alinka Wibowo; Tika Andarasni Parwitasari; Yussri Sawani
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v19no2.4220

Abstract

This research examines the criminal liability of Indonesian migrant workers involved in migrant smuggling, whether intentionally or unintentionally, within the framework of human rights and criminal law. Using a doctrinal legal approach, the study finds that migrant workers, as victims of human trafficking, cannot be held criminally liable for smuggling since they are treated as objects of the crime, although they may still be accountable for other offenses under applicable law. Criminal liability rests with individuals or organized groups that profit from smuggling activities. The study emphasizes the need to protect the rights of Indonesian migrant workers and to prevent the criminalization of those who become victims of human trafficking.
School Bullying from a Criminal Law Perspective in Indonesia Anita Zulfiani; Nabila Alinka Wibowo; Tika Andarasni Parwitasari
Proceeding International Conference on Digital Education and Social Science Vol. 3 No. 1 (2025): Proceeding International Conference on Digital Education and Social Science 202
Publisher : Asosiasi Pengelola Publikasi Ilmiah (APPI) PT PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55506/icdess.v3i1.175

Abstract

The growing incidence of bullying in schools causes physical and psychological harm to children and demands examination from multiple perspectives. This study analyzes bullying in the school environment from a criminal law perspective, examining how it can be classified as a criminal offense and how criminal liability is imposed on children who engage in bullying. The research employs a normative juridical method, drawing on statutory and conceptual approaches. The findings show that bullying may fulfill the elements of various criminal offenses, including defamation, slander, assault, fighting, group assault, offenses against decency, hate speech, threats of violence, discriminatory acts, and physical, psychological, and social violence, as well as indecent acts. These offenses are regulated in the Criminal Code, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, the Law on Electronic Information and Transactions, and the Child Protection Law. The forms of criminal liability for children who commit bullying include: (1) settlement through restorative justice -implemented via diversion - that ensures the restoration of victims’ rights and a deterrent effect on perpetrators, where the offense is punishable by imprisonment of less than seven years and is not a repeat offense; and (2) main penalty and ancillary penalty for children aged 14, as well as a sanction in the form of a measure for children under 14 who commit crimes with a threat of less than 7 years. This study implies that a deeper understanding of the criminal law dimensions of bullying can enhance awareness and encourage more effective prevention and intervention in schools.
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DI INDONESIA Tika Andarasni Parwitasari; Supanto Supanto; Ismunarno Ismunarno; Riska Andi Fitriono; Winarno Budyatmojo
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v15i2.25330

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial telah mempengaruhi perilaku komunikasi remaja di Indonesia, menyebabkan peningkatan kasus cyberbullying. Pengguna media sosial meningkat drastis dari 10 juta pada 2019 menjadi 160 juta pada 2020, dengan remaja usia 13-17 tahun menghabiskan rata-rata 3 jam 26 menit setiap hari di media sosial. Cyberbullying, yaitu perilaku agresif melalui media elektronik, berdampak negatif seperti kesedihan dan kecemasan pada korban. Meskipun regulasi ini tepat, diperlukan modifikasi dan upaya lebih menyeluruh untuk meningkatkan pencegahan cyberbullying. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital sangat penting. Langkah-langkah krusial meliputi pendidikan etika digital di sekolah, program konseling bagi korban, dan pengawasan orang tua. Implementasi Undang-Undang ini membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi remaja. Makalah ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, dan analisis literatur hukum untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur etika dan perilaku siswa dalam penggunaan media sosial serta pencegahan cyberbullying. Undang - Undang ini menetapkan sanksi bagi pelaku cyberbullying, termasuk pidana penjara dan denda, serta mengatur distribusi informasi yang menghina atau mengancam.