Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Gema Keadilan Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kewarganegaraan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum InEJ: Indonesian Engagement Journal Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Siber International Journal of Advanced Law Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Ismunarno
Faculty Of Law Universitas Sebelas Maret
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DALAM RANGKA MENYELAMATKAN GENERASI MUDA DARI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Supanto Supanto; Tika Andarasni Parwitasari; Ismunarno Ismunarno; Sabar Slamet; Rofikah Rofikah
InEJ: Indonesian Engagement Journal Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (940.63 KB) | DOI: 10.21154/inej.v1i2.2335

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada para siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kegiatan ini bertujuan agar para siswa sebagai generasi muda mengetahui dan memahami bahaya narkotika, sehingga tidak akan melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan terjadinya penyalahgunaan narkotika.Kegiatan pengabdian ini dilandasi pemikiran semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan para generasi muda termasuk para siswa sekolah, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Berdasarkan data survey Badan Narkotika Nasional tahun 2019 ada 2,3 juta pelajar di Indonesia pernah mengkonsumsi narkoba (narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang). Melihat data tersebut dapat dikatakan “Indonesia Darurat Narkotika”. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin banyaknya pengguna narkoba di kalangan pelajar, maka perlu dilakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Metode kegiatan pengabdian ini berbentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilanjutkan dengan dialog interaktif seputar narkoba antara para siswa dengan tim penyuluh hukum yakni para Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Narkoba dari segi agama sudahpasti adalah sesuatu yang haram, dan dari segi masa depan sebuah bangsa, narkoba adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, semakin banyak pelajar yang memiliki wawasan tentang bahaya narkoba.
Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial Tika Andarasni Parwitasari; Supanto Supanto; Ismunarno Ismunarno; Winarno Budyatmojo; Sulistyanta Sulistyanta
Gema Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.16032

Abstract

Pelanggaran dalam penggunaan media sosial di Kabupaten Klaten kian meresahkan kalangan pelajar. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan dan upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab sosial untuk turut mencegah penyalahgunaan teknologi informasi, khususnya dalam hal penggunaan media sosial di masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mempresentasikan tentang kasus-kasus kejahatan dalam penggunaan teknologi informasi khususnya media sosial, menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan teknologi informasi melalui media sosial. Tulisan ini menjelaskan secara komprehensif mengenai kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum dan etika penggunaan media sosial yang dilakukan dengan melibatkan peran serta SMA Muhammadiyah 1 Klaten sebagai salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Klaten.
Legal Protection for Online Loan Customers Itok Dwi Kurniawan; Ismunarno; Suyatno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5154

Abstract

Abstract The era of the industrial revolution 4.0 is marked by convenience in all things through information technology. One of the conveniences experienced by people in this digital era is in the field of Financial Technology. One of the fields in Fintech is online-based cash loans, in online-based lending and borrowing activities cause a problem, namely debtors who experience verbally abusive billing methods and personal data security. The purpose of this study is to provide information regarding how regulations in Indonesia provide legal protection and the role of OJK for online loan customers. The method used in this study uses normative legal research methods, by collecting secondary data that provides an explanation of the primary law used in this study, including books, scientific papers, papers, journal articles, and so on related to this research. . The results of this research are to provide legal protection for online loan debtors by carrying out a technology-based corporate supervision system. The form of protection provided by OJK will require OJK to stop business activities if the violation results in losses. Meanwhile, violations involving data dissemination, illegal access, and intimidation can be followed up through the realm of criminal law and submit a complaint to the Indonesian National Police. Keywords: Legal Protection, Online Loans, Online Loan Customers
Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Muhammad Alvito Dary; Supanto Supanto; Ismunarno Ismunarno
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.151

Abstract

This gratuity is a practice that often occurs in a nation, which is carried out by state administrators or state officials. Gratification is one form given to state administrators or state officials to influence the performance of public officials which can create the potential for creating an economy at high costs and can affect the quality and fairness of services provided to the community. In the development of this gratification, initially gratification only took the form of money and goods, but in fact the practice of gratification has developed in the form of sexual services. This research seeks to answer the issue of limits on gratification as regulated in Article 12 B of the Corruption Eradication Law. Because the existence of gratification for sexual services must be regulated first so that the perpetrator can be subject to criminal sanctions. As a comparison for this research, it uses a comparative method by examining legal regulations regarding gratification in another country, namely Singapore.
Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial Davin Gerald Parsaoran Silalahi; Ismunarno Ismunarno; Diana Lukitasari
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.150

Abstract

This article analyzes the criminal offense of promoting online gambling, which is currently widespread on social media. The purpose of this article is to understand the legal frameworks regarding online gambling promotion on social media. The findings indicate that the regulations are found in Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Article 303 Bis, Article 426 of the New Indonesian Criminal Code (KUHP Baru), and Article 27 paragraph 2, Article 427 of the New Indonesian Criminal Code (KUHP Baru), and Article 45 paragraph 3 of the Indonesian Information Technology Law (UU ITE). The research method used in this writing is legal normative research with a statutory approach and a case approach. The legal sources in this research are primary and secondary legal sources, based on various regulations and various journals and academic writings. The result of the research is that within the online gambling regulations, there is a loophole, which is referred to as the "license" in the KUHP. The online gambling regulations in the Indonesian Information Technology Law are already in accordance with this.
Liability of the Land Deed Official for the Forgery of Information and Documents Committed by the Parties Involved in the Creation of Deeds Rakeen Putra Abdi; Ismunarno Ismunarno; Noor Saptanti
Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL) Vol. 2 No. 3 (2025): Siber International Journal of Advanced Law (January - March 2025)
Publisher : Siber Nusantara Review & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/sijal.v2i3.136

Abstract

This legal research aims to find out the responsibility of the Land Deed Official for falsifying information and documents committed by the applicant in making the deed. The type of research used by the author is normative legal research. This research uses primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are obtained from legislation, official records or minutes in making legislation and judges' decisions, while secondary legal materials are obtained from legal dictionaries, books, journals and so on. The data collection technique used is literature study. The research results show that in making deeds, Land Deed Official must apply the principle of caution and ensure the validity of the documents submitted, as well as understand the legal implications of the information provided by the parties. Land Deed Official can be held accountable administratively, civilly or criminally if it is proven that it was negligent or participated in falsifying information and documents in making the deed.
Implementation of Drug (Narcotics) Convicts Development Models in The Correctional Institution Supanto Supanto; Ismunarno Ismunarno; Sabar Slamet; Tika Andarasni Parwitasari; Rofikah Rofikah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 20, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2020.20.2.2938

Abstract

This research aims to examine the answers to problems related to the studyof the differences in the development of the drug convicts as regulated in LawNumber 12 of 1995 concerning Corrections. Accompanied by the implementationof guidance carried out by correctional officers for the drug (narcotics) assistedresidents, especially drug users so that these assisted residents can be re-socialized in order to realize restorative justice and the public can accept their presence again. There are several obstacles to coaching drug convicts, especially narcotics users. This study uses primary and secondary data. Direct interviews obtained primary data because during the Covid 19 pandemic; interviews were conducted online with the Cipinang Penitentiary's narcotics. Secondary data is taken from books, magazines, journals on the development of narcotics convicts. After the data has been collected, data processing and analysis are carried out and presented in the form of a report resulting from the research. From the research, it is concluded that there are differences in the coaching of the Narcotics criminal offenders concerning the intentions, the health conditions of the perpetrators and some of the coaching carried out in Correctional Institutions, especially medical, social, psychological rehabilitation, several things become obstacles in coaching, including the problem of apparatuses coordination, differences the understanding of the judge tends to punish, not rehabilitation, neglect of assessment. Keywords: Model, Development, Convict, Narcotics.
THE PREVENTION OF NEGATIVE CONTENT BY USING VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) TOWARDS WEBSITE THAT IS BLOCKED BY THE GOVERNMENT Wahyu Nugroho; Ismunarno Ismunarno; Budi Setyanto
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 4 No. 2 (2019): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2019)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v4i2.36297

Abstract

This research aims to know how is the prevention of negative content that is accessed by using VPN towards website that is blocked by the government through Indonesian National Police and the obstacle of its prevention. The research conducted is non-doctrinal research, which is a research to know some practical situations. This research uses primary and secondary data. Primary data is direct interviews with the Indonesian National Police and Ministry of Communication and Informatics to know blocking efforts and regulations of applications missuse. Secondary data is obtained by literature studies. The government has blocked websites with negative content based on Minister of Communication and Informatics Regulations Article 19 years of 2014 about Handling of Websites with Negative Content. Government-blocked websites can be opened with VPN applications. Indonesian National Police's step in handling the missuse of VPN applications to access negative content is with the prevention efforts. There is no device missuse regulations yet makes an obstacle to prevent represively. Ministry of Communication and Informatics begins to regulate the utilization of VPN application in the terms of licensing.
URGENCY OF REGULATION REFORM OF BRIBERY OFFENCE AT PRIVATE SECTOR IN INDONESIA Nabila Ayu Umari; Diana Lukitasari; Ismunarno Ismunarno
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 4 No. 2 (2019): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2019)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v4i2.36300

Abstract

This research aims to assess the urgency of regulation reform of bribery offence at private sector in Indonesia. This study used doctrinal research methods with prescriptive characteristic. The approach used is legal approach. The legal substances used in this study are primary and secondary legal materials. The techniques of collecting legal materials are by library research and analysis techniques of legal materials using deduction methods. The results showed that the arrangement of bribery in private sector offences in Indonesia still has various problems with the unenactment of Law Number 11 of 1980 on Bribery Offences effectively and impressed forgotten. KPK has attempted to revise the Corruption Act through the Corruption Criminal Act Draft which included articles relating to bribery in private sector offences by adopting the provisions of Article 21 UNCAC. However, the Corruption Criminal Act Draft still lacked a shortage of passive bribery offences.
Juridical Analysis of the Judge's Reasons for Not Imposing Criminal Liability on a Notary in a Case of Forgery of a Will Deed Popi Yoniawati; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Ismunarno Ismunarno
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 03 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explain the juridical reasons why the Surabaya High Court Decision No. 920/PID/2024/PT.SBY did not impose criminal liability on Notary Dedi Wijaya in a case involving the forgery of a will deed committed by the defendant, King Finder Wong. This research employed a prescriptive normative legal method using statutory and case approaches. The analysis focused on the coherence of legal norms, principles, and their application in the court's decision. The primary legal materials consisted of the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Law on the Office of Notary (UU Jabatan Notaris), the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP), and relevant court decisions, while the secondary legal materials included legal doctrines concerning authority and criminal liability. The findings indicate that the panel of judges concentrated its examination and ruling on the defendant as the accused party, whereas the notary was considered only within the factual evidentiary context concerning the deed-making process and the circumstances subsequently revealed, without establishing any element of criminal intent on the part of the notary. Procedural irregularities during the verification of identity and supporting documents were deemed more appropriately classified as breaches of professional prudence and disciplinary obligations rather than as fulfillment of the constituent elements of a criminal offense required for criminal punishment. The study recommends strengthening minimum verification standards for high-risk notarial deeds, requiring adequate documentation of clients' identities, postponing the execution of deeds when risk indicators arise, and enhancing professional supervision through continuous guidance and compliance audits. These findings provide guidance on the limits of a notary's criminal liability and offer directions for strengthening professional disciplinary enforcement to better protect users of notarial services.
Co-Authors -, Rofikah Annisa Risqi Handayani Aulia Syafikra Nur Izza Budi Setyanto Davin Gerald Parsaoran Silalahi Diana Lukitasari, Diana Hartiwiningsih I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Itok Dwi Kurniawan Jessica Trisna Febriantika Muhammad Alvito Dary Nabila Ayu Umari Noor Saptanti Popi Yoniawati Rakeen Putra Abdi Riska Andi Fitriono Rofikah Rofikah Rofikah Rofikah Sabar Slamet Sabar Slamet Sabar Slamet Sri Budi Raharjo Sulistyanta Sulistyanta Supanto Supanto Supanto Supanto Supanto Supanto Suyatno Tika Andarasni Parwitasari Tika Andarasni Parwitasari Tika Andarasni Parwitasari Wahyu Nugroho Winarno MS SH Budyatmojo