Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan Rilda Murniati
Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1176.531 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i3.184

Abstract

Every marriage will give birth the union of assets that can be obtained by husband and wife during the marriage if not excluded by the marriage agreement. However, the Marriage Law explicitly and clearly stipulates that the marriage agreement must be made before the marriage takes place or at the time the marriage takes place. The existence of these legal provisions, in fact, is not entirely known by every prospective husband and wife and raises new problems related to land law that limits ownership rights to land and buildings for Indonesian citizens who marry other citizens without marriage agreements. This is the reason for the birth of a material test suit against the provisions of the Marriage Law contained in the Decision of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XII / 2015. This decision forms the basis and legal basis for new arrangements as a source of legal renewal on the procedures for marriage agreements and their legal consequences for joint assets acquired in marriage. The born of legal renewal is the marriage agreement that can be made any time during the marriage in the form of an authentic deed at the notary and can be retroactive from the date the marriage takes place as long as the husband and wife agree and bind as a law to the parties. For this reason, the legal consequences of the legal status of joint assets acquired during marriage are the personal property of each husband and wife and their contents are binding on third parties as long as the third party has an interest.
CEGAH STUNTING DENGAN MENUNDA PERNIKAHAN DINI MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI DI DESA TALANG MULYA Kusuma Wardani, Yulia; Rilda Murniati; Elly Nurlaili; Selvia Oktaviana; Sekar Dewi Kulsum, Sayyidah; Dora Mustika
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v6n1.3373

Abstract

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak serius terhadap kualitas tumbuh kembang anak dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting adalah praktik pernikahan dini yang masih terjadi di banyak wilayah, termasuk di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Pernikahan dini menyebabkan kehamilan berisiko pada usia yang belum matang secara biologis dan psikologis, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak. Rendahnya literasi hukum dan kesehatan masyarakat menjadi faktor utama yang memperkuat praktik tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, edukasi, diskusi, dan pendampingan, dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta remaja dan keluarga di desa tersebut. Materi yang disampaikan meliputi aspek hukum pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hubungan antara pernikahan dini dan risiko stunting, serta pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mendukung penundaan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis masyarakat, diharapkan kegiatan ini dapat mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Talang Mulya.