Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara University Of Bengkulu Law Journal Journal of Law and Security Studies
Melanie Pita Lestari
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Keberadaan Rumah Singgah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan Fransiska Novita Eleanora; Melanie Pita Lestari; Zulkifli Ismail
Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v35i3.259

Abstract

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui keberadaan rumah singgah dalam memberikan perlindungan terhadap hak ahak anak jalanan, serta kendala yang dihadapinya. Dikarenakan anak-anak jalanan yang hidup dijalanan dengan kekerasan, dan sering diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, mendapatkan perlakuan yang tidak layak dan harus diberikan perlindungan akan hak-haknya secara memadai termasuk perlindungannya dalam bidang hukum, baik anak jalanan dalam kapasitas sebagai pelaku dan juga korban, perlu diberikan pendampingan akan hak-haknya, dan tidak dibedakan dengan hak anak pada umumnya, secara khusus untuk membina agar anak-anak jalanan selalu mendapatkan hak-haknya terutama hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan selama berada dirumah singgah. Metode dalam Penelitian yang diguakan berupa penelitian yang yuridis dan normatif serta berdasarkan pada konsep, dan asas serta mengacu pada literatur-literatur dan peraturan akan perundang-undangan, dimana hasilnya bahwa keberadaan rumah singgah terhadap anak-anak jalanan dapat memberikan perlindungan hak-haknya terutama hak untuk menerima pengajaran, juga menerima pendidikan guna menghindari kehidupan akan kekerasan di jalanan.
Analisis Kekerasan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) Perempuan di Indonesia Melanie Pita Lestari; Fransiska Novita Eleanora; Zulkifli Ismail
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.8.1.1-14

Abstract

The problem of violence against women in Indonesia is basically still a mystery that has not been fully resolved by either the government or social organizations concerned with the issue. Violence against women is one of the main problems in the study of Anthropology which also intersects with the studies of feminism, gender equality and gerontology. This problem actually does not only occur in Indonesia, but also throughout the world. At present, violence against women is considered a serious case in Indonesia, because until now these cases of violence are still occurring and even tend to increase and are more varied. Therefore, in this paper, we will discuss violence against elderly women in Indonesia. This study uses a normative juridical research method with a conceptual approach. The results of this study are that elderly women are considered more likely to be victims of violence than elderly men, because elderly women are considered weak, very dependent on other people, unproductive and a burden on the family. The forms of violence against the elderly in Indonesia include; Physical violence, Psychological violence or Emotional violence, Sexual violence, Financial exploitation and Neglect. Violence against elderly women in Indonesia itself is difficult to reveal because it is in the domestic realm of the household which is personal in nature. Keywords: violence, elderly, women
Pertanggungjawaban Pidana Secara Deelneming Dalam Perdagangan Souvenir Berbahan Satwa Penyu Sisik Meitsa Ullinuha Assalwa; Melanie Pita Lestari
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/cffkvk27

Abstract

Indonesia memiliki satwa seperti penyu sisik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, keberadaan habitat penyu menunjukkan kekayaan laut yang melimpah. Regenerasi penyu sisik tergolong rendah, sedangkan perburuan liar oleh manusia dan predator alami mengancam keberlangsungan hidupnya. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah diundangkan, namun perdagangan penyu sisik masih marak terjadi, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. menunjukkan adanya tindakan seperti perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar hewan penyu sisik dan untuk mengetahui alasan mengapa penyu sisik diburu dan dijadikan cinderamata sedangkan penyu sisik merupakan satwa yang dilindungi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus. Yang mengkaji berdasarkan norma dan aturan hukum terkait dengan kasus pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, namun pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal belum optimal, dan perlindungan penyu sisik dari perburuan liar dan perdagangan cinderamata masih terjadi di berbagai lingkungan.
Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Dalam Program Magang Mahasiswa di Jerman Mutiara Nurillah; Aly Ashghor; Melanie Pita Lestari
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/aj63pe40

Abstract

Fenomena globalisasi telah meningkatkan mobilitas manusia secara signifikan, termasuk maraknya program pertukaran pelajar dan magang di luar negeri. Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam program magang mahasiswa di Jerman memunculkan kekhawatiran terkait eksploitasi dengan modus program magang mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kasus ini memenuhi unsur-unsur TPPO berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis hukum terhadap peraturan-peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur perekrutan, penipuan dan eksploitasi dalam kasus ini berpotensi memenuhi unsur-unsur TPPO sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi korban dan memperketat regulasi program magang di luar negeri serta melakukan pengawasan terkait program magang yang dilakukan oleh mahasiswa di luar negeri.
Co-Authors Aly Ashghor Fransiska Novita Eleanora Meitsa Ullinuha Assalwa Mutiara Nurillah Zulkifli Ismail