Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0 Inne Risnaningsih; Siti Nurhayati
Jurnal Co Management Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial : Co-Management
Publisher : IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.63 KB) | DOI: 10.32670/comanagement.v3i1.191

Abstract

Research was conducted to elaborate the development problematics through sharia cooperative as the Sharia financial institution of Waqf money (LKS PWU) in the 4.0 era. The potential waqf of money is not yet rolled out and the maximum benefit is so that waqf of money has not been able to contribute significantly to national development. This research is a qualitative research (qualitative research) that is descriptive normative that is the depiction of the true state based on data obtained either through literature studies and field studies associated with existing laws and regulations. The results concluded that the existence of sharia cooperative in its role as LKS PWU is indeed quite well established with the support of existing legislation with the record of continuing the Repair process (Amendment) to support the development of waqf productivity. However, at the level of practice, it turns out that the authority is not fully usable, so mathematically the potential of waqf money so large has not been maximally absorbed by the LKS PWU on sharia banking institutions and sharia cooperatives where the level of literacy and community inclusion regarding Waqf money is very low plus the preference of community in choosing Sharia cooperative as LKS PWU is also very low so it takes integrated effort involving all stakeholders in raising these three qualifications and The Waqf law to better accommodate the role of LKS PWU including sharia cooperative in bridging the community to Waqf.
URGENSI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT Inne Risnaningsih; Nurjamil Nurjamil; Dadi Nurpadi; Siti Nurhayati; Dewi Mulyani
Jurnal Co Management Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial : Co-Management
Publisher : IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.363 KB) | DOI: 10.32670/comanagement.v3i2.430

Abstract

Pada dasarnya pembiayaan Mudharabah dirancang sebagai suatu sistem bagi hasil dan prinsip operasional Lembaga Keuangan Syari’ah, namun pada praktiknya penyaluran pembiayaan Mudharabah masih rendah. Hal ini terjadi pada BMT yang menyalurkan pembiayaan Mudharabah hanya 2% sehingga pembiayaan Mudharabah menjadi pembiayaan yang paling rendah penyalurannya dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah pada BMT. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah pada BMT yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari ke dua faktor tersebut peneliti menyimpulkan bahwa satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah ialah faktor internal yaitu karena kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembiayaan Mudharabah.
Implementation of Prudential Principles in Ba’i Bitsaman Ajil Financing and It Problem Mitigation in Baitul Maal Wattamwil Heri Nugraha; Inne Risnaningsih; Siti Nurhayati; Resmi Sri Utami; Nurjamil Nurjamil2
International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Vol. 2 No. 1 (2021): International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science (Mar
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/ijesss.v2i1.45

Abstract

The research objective was to determine the Application of Prudential Principles in Ba'i Bitsaman Ajil Financing and its Problem Mitigation in Baitul Maal Wattamwil. Descriptive data using a qualitative approach. Collecting data collected through interviews, observation and documentation on the data at BMT Dana Ukhuwah. The results show that the application of the principle of prudence in the financing of Ba'i Bitsaman Ajil at BMT Dana Ukhuwah involves aspects of maximum funding limits and the principles of 5C and 1S in the guidelines for financing BMT Dana Ukhuwah practically only 3C (character, capacity, collateral). In addition, BMT Dana Ukhuwah asked Nomort to introduce a pension scheme to fix problematic financing as one of the triggers and increase Bai Bitsaman Ajil's support. The benefits of research for scientific progress and actual data on Islamic economics are related to the application of the precautionary principle to the funding of Ba'i Bitsaman Ajil, and serve as guidelines. Apart from being useful as information and input for further evaluation of the application of the precautionary principle in Ba'i Bitsaman Ajil funding so that it can be used as an assessment material by BMT Dana Ukhuwah and other cooperatives to mitigate probelamtic financing.
PROSPEK PENGELOLAAN DANA FILANTROPI MELALUI BAITUL MAAL KAMPUS IKOPIN Nurjamil; Siti Nurhayati
Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Tabarru' : Islamic Bangking and Finance
Publisher : Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Riau (UIR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jtb.2020.vol3(2).5763

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji prospek pengelolaan dana filantropi melalui Baitul Maal Kampus IKOPIN dengan terlebih dahulu menggambarkan peta potensi dana filantropi yang dapat digali baik dari dana zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf yang bersumber dari seluruh elemen pegawai IKOPIN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriprif kuantitatif dan metode non experiment yakni metode deskriptif dengan teknik survey dalam rangka mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui kuesioner yang disebar kepada 143 orang pegawai IKOPIN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana filantropi yang dapat digali dan dikelola di lingkungan Kampus IKOPIN dapat dikatakan cukup potensial, dari 143 responden 67% responden memiliki kebiasaan untuk mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sebanyak 83% mempunyai pemahaman yang baik mengenai dana filantropi. Berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari 86 pegawai Kampus IKOPIN pada lingkup pekerjaan Tenaga Edukatif Tetap, DPK dan Tenaga Administrasi Tetap 76,7 % memiliki penghasilan di atas batas nishab zakat. Preferensi masyarakat Kampus IKOPIN, sebanyak 87 orang atau 60,8% responden menyatakan setuju apabila didirikan Baitul Maal Kampus IKOPIN dan 103 orang atau 72 % responden menyatakan bersedia menyalurkan dana filantropi mereka melalui Baitul Maal Kampus IKOPIN sehingga pengelolaan dana filantropi melalui Baitul Maal di Kampus IKOPIN dapat dikatakan cukup prospektif.
MENAKAR PELUANG DAN TANTANGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS FINTECH SYARIAH MELALUI LAPS Siti Nurhayati; Nurjamil; Muhammad Haris Fadhillah
Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance
Publisher : Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Riau (UIR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan peluang dan tantangan penyelesaain sengketa bisnis fintech melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan legal research dan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengkaji sumber data primer dan sekunder terkait peraturan-peraturan tentang penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan fintech berperan dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat khususnya sebagai alternatif pembiayaan. LAPS berperan sebagai solusi penyelesaian sengketa para pelaku bisnis di Indonesia lembaga ini dipilih karena lebih efektif dan efisien, putusan bersifat final dan binding yang bertolak belakang dengan jalur litigasi yang terkesan memakan waktu dan biaya yang mahal. Peluang LAPS sangat besar mengungat maraknya bisnis dan pembayaran berbasis digital yang masih menyisakan banyak masalah hukum sementara LAPS khsusus fintech belum tersedia dimana LAPS menyediakan layanan yang sejalan dengan bisnis digital; penyelesaiannya yang bersifat win-win solution, yang sesuai dengan karakter dunia usaha, yang wajib mengelola resiko, termasuk resiko reputasi, resiko operasional dan resiko hukum. Sedangkan tantangan yang dihadapi LAPS pada fintech antara lain : Dualisme alternatif penyelesaian sengketa fintech bisa melalui LAPS dan bisa juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Terbatasnya infrastruktur hukum jumlah transaksi fintech yang terus meningkat sejalan dengan potensi sengketa yangakan terjadi; Ketersediaan mediator dan arbiter LAPS sektor jasa keuangan.
Build Operate And Transfer Agreements (Bot) On The Use Of Productive Waqf Hak Guna Bangun (HGB) In The National Islamic Economic Law Development Nurjamil Nurjamil; Siti Nurhayati
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol 11 No 2 (2018): Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Publisher : Badan Wakaf Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.014 KB) | DOI: 10.47411/al-awqaf.v11i2.17

Abstract

Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) merupakan perjanjian baru yang tidak dikenal sebelumnya di dalam hukum perjanjian Indonesia. BOT tidak diatur secara jelas di dalam Buku III KUHPerdata sehingga dapat dikatakan sebagi perjanjian tidak bernama. Di beberapa negara yang pengelolaan wakafnya sudah maju, seperti Singapura, Malaysia, Mesir, dan lain-lain, pengelolaan aset tanah wakaf produktif dilakukan dengan membangun infrastruktur yang bernilai ekonomi tinggi melalui perjanjian BOT. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengelolaan wakaf diarahkan kepada pengelolaan yang produktif termasuk hak atas tanah berupa HGB yang secara khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf. HGB dapat diwakafkan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu. HGB yang diwakafkan sementara, dan dikelola oleh nazhir melalui perjanjian BOT dapat menimbulkan masalah hukum, terutama mengenai status perjanjian dan perlindungan hukum investor, khususnya ketika wakaf HGB itu berakhir lebih dulu daripada perjanjian BOT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, dan melakukan wawancara terhadap BWI, BPN dan MUI untuk mendapatkan keterangan secara nyata mengenai wakaf produktif. Dalam kasus ini, setelah dilakukan penelitian penulis menyimpulkan bahwa maka status perjanjian BOT atas tanah wakaf HGB yang sudah berakhir masa berlakunya dapat dianggap batal karena hilangnya kewenangan nazhir sebagai pihak pengelola wakaf, akan tetapi perjanjian BOT tetap dapat dilangsungkan dengan dibuatnya addendum yang mengatur bahwa nazhir sebagai pihak dalam perjanjian BOT kemudian digantikan dengan pihak pemegang hak atas tanah HGB dengan konsekuensi hak nazhir yang berupa bagi hasil pengelolaan infrastruktur selama sisa waktu perjanjian serta kepemilikan infrastruktur setelah masa perjanjian BOT berakhir, menjadi milik pemegang hak atas tanah kecuali ditentukan lain dalam addendum. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor, investor tetap dapat mengelola infrastruktur berikut segala manfaat ekonominya sampai dengan waktu yang ditentukan. Apabila terjadi kerugian bagi investor dan kesalahan nazhir dapat dibuktikan, berdasarkan prinsip tanggungjawab berdasarkan atas kesalahan, maka investor dapat meminta ganti rugi, apabila tidak terbukti ada kesalahan, maka kerugian ditanggung investor sendiri. Kata Kunci: BOT, Wakaf, HGB, Nazhir, Addendum
Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung Nurjamil; Siti Nurhayati
Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 12 No. 2 (2021): Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen
Publisher : Program Studi Magister Manajemen, Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/coopetition.v12i2.435

Abstract

This study aims at providing an insight into the legal status of waqf through application in fintech pursuant to Law No41 of 2004 and Law no 11 of 2008 on Information and electronic transactions, a form of nadzir responsibility for managing waqf assets through fintech applications and then seeking a model for the economic empowerment of individuals through through the use of fintech applications. The method employed in this study is a method of regulation, referring to qualitative legal research. The results found that the application of fintech applications in the management of cash waqf is not specifically governed by Waqf or ITE Law, but still permitted as long as the applicable law is not in contravention. In the management of waqf nazhir, the management of waqf properties shall be responsible and legal proceedings can be taken in the event that waqf property is lost due to negligence. In collaboration with Bandung's city of fintech companies, the sharia cooperative registered as Nazhir waqf cash is owned only by KSPPS BMT ITQAN where, in the form of SME finance for members based on waqf funds, the model of waqf management is used through the Rumah Pembiayaan Majelis (RPM) empowerment program, based on a fintech application called itQanmobile and kitawakaf.com, a social crowdfunding platform fintech
Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren: (STUDI KASUS LKM SYARIAH RANAH INDAH DARUSSALAM CIAMIS) Siti Nurhayati; Nurjamil
Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2019): Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ecoiqtishodi.v1i1.37

Abstract

This research was conducted to find out the model of empowerment of the poor through a pesantren-based Micro-Wakaf Bank (BWM) financing scheme in Islamic Microfinance Institutions (LKMS) Ranah Indah Darussalam Ciamis. The existence of BWM in the Indonesian legal system is under three different legal protections, namely Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions and POJK No. 12 / POJK. 5/2014 concerning Business Licensing and Institutions of Microfinance Institutions. The empowerment model carried out by BWM Ranah Indah Darussalam in the form of financing business capital using the Al-Qardh contract by prioritizing education (tauhid, discipline, tepo sliro) and mentoring (business and management development).
Measuring Opportunities and Challenges in Dispute Resolution of Fintech Sharia Business Through LAPS Siti Nurhayati; Nurjamil Nurjamil; Muhammad Haris Fadhillah
Batulis Civil Law Review Vol 3, No 1 (2022): VOLUME 3 NOMOR 1, MEI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v3i1.929

Abstract

This research was conducted to outline the opportunities and challenges of resolving fintech business disputes through the Alternative Dispute Resolution Institute (LAPS) in Indonesia. The research method used in this research is a legal reasearch approach and qualitative approach that is to review primary and secondary data sources related to regulations on business dispute resolution in Indonesia. The results show that fintech plays a role in encouraging the economic development of the community, especially as an alternative to financing. LAPS serves as a solution to dispute resolution of business people in Indonesia this institution was chosen because it is more effective and efficient, the verdict is final and binding that is contrary to litigation lines that seem time-consuming and expensive costs. LAPS opportunities are very large for the rise of digital-based businesses and payments that still leave many legal problems while LAPS khsusus fintech is not yet available where LAPS provides services that are in line with digital business; the settlement is a win-win solution, which is in accordance with the character of the business world, which is obliged to manage risks, including reputational risk, operational risk and legal risk. While the challenges faced by LAPS in fintech include: Dualism alternative fintech dispute resolution can be through LAPS and can also through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK); Limited Legal Infrastructure The number of fintech transactions that continue to increase in line with the potential for disputes that will occur; Availability of Mediators and Arbitrators of LAPS Financial Services Sector.
POLITIK HUKUM ISLAM KULTURAL DALAM PERATURAN TENTANG KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA Nurjamil Nurjamil; Siti Nurhayati
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.494 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v3i2.4807

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi ajaran Islam kulutral dan pengaruhnya dalam membentuk corak politik hukum Islam di Indonesia serta menentukan arah kebijakan politik hukum Islam di Indonesia dihubungkan dengan diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi Syariah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan bahwa ajaran Islam kulutral mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam memberi bentuk corak politik hukum Islam di Indonesia yang bersifat heterogen akan tetapi ajaran Islam kultural tidak terlihat begitu kental dalam Undang-Undang Koperasi, justru nilai-nilai Islam diterapkan dalam peraturan-peraturan yang sifatnya lebih rendah dan teknis, yakni peraturan menteri dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI.