Novaria Maulina
Prodi Ilmu Komunikasi Fisip, Universitas Lambung Mangkurat

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Sentimen Dan Opini Publik Sasaran Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip – K) Di Media Sosial Nur Amalia; Adyatma Ferdi Saputra; Aisy Salsabila; Raditya Aditama; Tifza Fadia Salsabila; Wulandari Nurkhazanah; Aulia Kamalia; Novaria Maulina; Yuanita Setyastuti
PAWITRA KOMUNIKA : Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora Vol 7 No 1 (2026): Volume 7 Nomor 1 Juni 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/pawitrakomunika.v7i1.4724

Abstract

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program beasiswa pemerintah yang ditujukan bagi lulusan SMA/sederajat dari keluarga kurang mampu namun berprestasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun, program ini menuai protes publik karena dianggap tidak tepat sasaran. Banyak penerima KIP-K dinilai memiliki gaya hidup mewah, sementara mahasiswa yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi distribusi sentimen publik terhadap program KIP-K di media sosial dan opini dominan yang muncul dalam percakapan publik terkait KIP-K. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan Brand24. Hasil penelitian menunjukkan dominasi sentimen positif sekitar 44% dengan 193 percakapan dari 440 percakapan mengenai KIP-K, dengan total volume penyebutan mencapai 440 akun dan jangkauan media sosial mencapai 6.513.435 pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak masyarakat yang memberikan tanggapan baik terhadap pelaksanaan KIP-K, khususnya terkait manfaat dan ketepatan sasaran penerimanya. Selain itu, jangkauan percakapan menunjukkan bahwa pembahasan mengenai KIP-K tersebar luas dan menjadi perhatian masyarakat, memperlihatkan bahwa program KIP-K memiliki penerimaan yang cukup baik di ruang publik karena dianggap mampu membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan program KIP-K tetap dipandang sebagai kebijakan sosial yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat apabila dijalankan secara tepat sasaran dan transparan, serta peran penting media sosial dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah dan diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih responsif, terbuka, dan partisipatif agar kepercayaan masyarakat terhadap program KIP-K dapat terus terjaga serta mampu meminimalkan berkembangnya sentimen negatif di ruang digital.
Analisis Sentimen Publik Mengenai Kebijakan Penggunaan Hp Di Bawah Umur Melalui Hastag #Pptunas Farida Hayati; Basma Fathimah; Syakira Azzahra; Verrel Nathanael; Wedly Junanda Situmorang; Raja Rafli Putra Samudra; Novaria Maulina; Yuanita Setyastuti
PAWITRA KOMUNIKA : Jurnal Komunikasi dan Sosial Humaniora Vol 7 No 1 (2026): Volume 7 Nomor 1 Juni 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Majapahit

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/pawitrakomunika.v7i1.4725

Abstract

This study aims to analyze public sentiment toward the PP Tunas policy regarding child protection in digital spaces through the hashtag #PPTunas on social media. The research employed a descriptive qualitative method with a netnographic approach. Data were collected using Brand24 from conversations on X and TikTok during March - April 2026. The findings show that positive sentiment dominated at 59%, while negative sentiment reached 41%. Positive sentiment was mainly driven by official institutions and mass media that framed support for the policy. In contrast, negative sentiment emerged from personal accounts highlighting concerns about privacy, digital surveillance, and the importance of digital literacy for children and parents. The study indicates that public opinion regarding PP Tunas is strongly influenced by media roles and government communication strategies in shaping perceptions within digital spaces.