Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review JURNAL YURIDIS UNAJA BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Asiyah Jamilah
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kandungan Non-Halal Pada Produk Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Asiyah Jamilah; Hari Sutra Disemadi; Nyoman Serikat Putra Jaya
Nagari Law Review Vol 3 No 2 (2020): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.14-31.2020

Abstract

The development of the corporate function as a means of organizing socially oriented societies towards profit-seeking activities not least triggers negative impacts. One of the negative impacts is the emergence of criminal acts committed by corporations. In order to get as much profit as possible, corporations take actions that can cause losses to consumers, one of which is by mixing non-halal content into products labeled as halal. The purpose of this article are, First, to provide an overview of corporate legal policy as a criminal law subject and Second, to be able to know the corporate responsibility for non-halal content in halal-certified food products as an effort to protect consumers. The results of this study are policies regarding corporations as subjects of criminal law in which their actions can be prosecuted and held criminal liability are contained in special legislation outside the criminal code. Corporate liability regarding non-halal content in halal-certified food products follows a direct accountability system. This means that criminal liability for violations of the halal label can be addressed either to individuals or corporations where corporate responsibility is imposed on its management as stipulated in Article 61 of The Consumer Protection Laws
Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Sebagai Kejahatan Politik Asiyah Jamilah; Wahyuningrum, Candra Ulfatun Nisa
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i1.515

Abstract

Terorisme yang diatur dalam UU tindak pidana terorisme beserta bentuk-bentuk tindak pidana terorisme yang ada di dalamnya, dapat dikatakan bahwa kejahatan terorisme masuk ke dalam kategori kejahatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Sebagai Kejahatan Politik. Jenis penelitian pustaka ini berupa pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni melakukan telaah terhadap undang-undang mengenai Undang Tindak Pidana Terorisme. Dari penelitian di atas, terorisme diciptakan dengan sengaja untuk menyebarkan rasa takut melalui kekerasan atau ancaman kekerasan demi mengejar suatu perubahan politik atau sebagai usaha memperoleh kekuasaan politik. Usaha tersebut seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan dari segi politik. Hal ini terjadi mengingat terorisme sebagai gerakan radikal yang berarti gerakan yang “mengakar” karena suatu ideologi yang ditanamkan, cara-cara ekstrem yang digunakan, dan tujuan yang ingin dicapai khususnya tujuan politik
Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram Asiyah Jamilah; Candra Ulfatun Nisa; wahyuningrum , Kartika Sasi
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i2.519

Abstract

Pemanfaatan Instagram dalam berkampanye seringkali disalahgunakan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang mudahnya menyisipkan black campaign sekaligus membuat situasi semakin memanas antara peserta pemilu satu dengan lainnya.Efek-efek yang dapat ditimbulkan oleh media sosial tersebut tidak bisa dianggap remeh, sehingga perlu adanya aturan khusus yang tegas untuk menghadapi black campaign yang dilakukan di media sosial, salah satunya media sosial Instagram.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach).1. Tatanan Hukum Indonesia Dalam Mengatur Black Campaign, 2. Akibat Hukum Terhadap Black Campaign Yang Dilakukan Di Platform Media Sosial Instagram Black Campaign yang dilakukan melalui media sosial Instagram dapat dijerat dengan UU 7/2017 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).Mengingat black campaign melalui media sosial Instagram termasuk dalam tindak pidana pemilu disamping pula merupakan tindak pidana siber karena erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi.
Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan: When Children Injures: Islamic Law Perspective on the Criminal Responsibility of Children in Violence Case Asiyah Jamilah
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 6 No. 1 (2025): BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/bustanul.v6i1.2054

Abstract

This research aims to find out how the law is enforced against children who commit violent crimes from the perspective of Islamic law. The research method used in this research is normative research using library study techniques. The results of the research show that in Islamic law, minors who commit criminal acts cannot be sentenced to kisas because they have not yet reached the age of taklif. However, they can be subject to sanctions in the form of ta'zir as a form of warning and education. Criminal responsibility for children is considered incomplete because they do not yet have full legal capacity. Imposing sanctions takes into account aspects of age, psychological, mental, spiritual maturity and the overall welfare of the child.
Co-Authors Candra Ulfatun Nisa Disemadi, Hari Sutra Nyoman Serikat Putra Jaya wahyuningrum , Kartika Sasi Wahyuningrum, Candra Ulfatun Nisa