Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal Indra Syahrial; Dadan Herdiana
Nagari Law Review Vol 3 No 1 (2019): Nagari Law Review (NALREV)
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.13-26.2019

Abstract

The background of this research problem is the simultaneous regional head elections in 2018 that occurred in several regions, such as the case of "victory" of an empty box against a candidate for mayor of Makassar and the existence of a single regional head candidate in several regions such as Tangerang Regency, Tangerang City and several regions other. In addition, there are also a number of regional head candidates who have been convicted for criminal acts of corruption going forward again in the regional head election in 2018. The purpose of this study is to discuss problems in the simultaneous regional head elections in 2018, specifically regarding the causes of a single candidate and the reasons for the victory of the empty box so that it is expected that the problem can be analyzed in relation to existing laws and regulations. The research is also aimed at studying the budget efficiency which is one of the objectives of holding simultaneous regional elections in Indonesia or not. The research method uses qualitative methods using an empirical juridical approach. The data used are normative data derived from literature studies and empirical data derived from observations and interviews with relevant parties in the 2018 elections. Samples of data are taken from several regions that indicate there are problems in the simultaneous election process in 2018 namely Makassar City, Tangerang Regency, Tangerang City. The results of the study found that the emergence of a single candidate that had implications for empty box wins and budget inefficiencies were caused by the weakness of Law Number 10 of 2016. The results of this study were expected to provide recommendations for the next simultaneous local election improvement, both improvements in regulatory arrangements and improvements in practical arrangements.
PENYULUHAN TENTANG PENCEGAHAN PERILAKU BULLYING DI SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU DARUL QUR’AN MULIA GUNUNG SINDUR, BOGOR Asy Syifa Nuril Jannah; Dian Ekawati; Dadan Herdiana
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2024): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v5i2.39640

Abstract

Bullying umum terjadi pada dunia pendidikan, tercatatat lebih dari 20 kasus bullying atau perundungan di sekolah terjadi pada tahun 2023 lalu. Meskipun kebijakan nasional telah dibuat, praktik di lapangan masih kurang efektif. Sekolah merupakan tempat yang rawan terjadinya bullying. Maka dari itu, sekolah perlu menciptakan kultur aman dan nyaman bagi anak-anak. Sanksi tegas juga diperlukan bagi pelaku bullying apabila ketahuan melakukan perundungan di sekolah, hal itu dilakukan untuk mencegah adanya kasus bullying terjadi lagi dikemudian hari. Selain itu, sekolah juga harus menerapkan aturan Pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Menegah Atas Islam Terpadu Darul Qur’an Mulia ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman dan edukasi kepada para siswa tentang bahayanya praktik bullying sehingga perlu dilakukan pencegahan sejak dini agar praktik bullying tidak terjadi di Sekolah Menegah Atas Darul Qur’an Mulia.
Penyuluhan Tentang Pencegahan Perilaku Bullying Di Sekolah Menengah Atas Bakti Mulya 400 Jakarta Dian Ekawati; Dadan Herdiana; Siti Chadijah; Asy Syifa Nuril Jannah; Fatmah
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2025): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v6i1.47070

Abstract

Bullying umum terjadi pada dunia pendidikan, tercatatat lebih dari 20 kasus bullying atau perundungan di sekolah terjadi pada tahun 2023 lalu. Meskipun kebijakan nasional telah dibuat, praktik di lapangan masih kurang efektif. Sekolah merupakan tempat yang rawan terjadinya bullying. Maka dari itu, sekolah perlu menciptakan kultur aman dan nyaman bagi anak-anak. Sanksi tegas juga diperlukan bagi pelaku bullying apabila ketahuan melakukan perundungan di sekolah, hal itu dilakukan untuk mencegah adanya kasus bullying terjadi lagi dikemudian hari. Selain itu, sekolah juga harus menerapkan aturan yang tegas. Pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Menengah Atas Bakti Mulya 400 Jakarta ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman dan edukasi kepada para siswa tentang bahayanya praktik bullying sehingga perlu dilakukan pencegahan sejak dini agar praktik bullying tidak terjadi di Sekolah Menengah Atas Bakti Mulya 400 Jakarta.
Sosialisasi Cyber Ethict Dalam Rangka Membangun Literasi Digital Yang Aman Dan Sehat Dadan Herdiana; Tubagus Ahmad Ramadan; Nurhayati
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2025): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v6i1.47075

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA PGRI 2 Depok dimana target peserta PKM adalah siswa siswi SMA PGRI 2 Depok di sekitar SMA PGRI 2 Depok yang beralamat di Jl Reni Jaya, Kec Bojongsari, Kota Depok . Persoalan yang terjadi di SMA PGRI 2 Depok adalah seringnya terjadi permasalahan pelajar yang diakibatkan adanya konten di media sosial yang dianggap melanggar hukum. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan solusi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai etika menggunakan media sosial dan pemanfaatannya. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode penyuluhan, dimana tema penyuluhan yang diambil dalam kegiatan PKM ini adalah tentang Sosialisasi Cyber Ethicts Dalam Rangka Membangun Literasi Digital Yang Aman Dan Sehat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan amat lancar karena dukungan dari berbagai pihak, khususnya partisipasi peserta yang sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Siswa siswi yang awalnya kurang memahami terkait pemanfaatan media sosial yang baik, setelah dilakukan penyuluhan ini ada tambahan ilmu dan pengetahuan sehingga dapat menggunakan media sosial dengan bijak dikemudian hari. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dipublikasikan dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dan telah dipublikasikan pada media online.
Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Dadan Herdiana; Dian Ekawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5987

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum perkawinan beda agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, analisis putusan hakim, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung, terdapat perbedaan putusan hakim dalam mengadili permohonan ijin pernikahan beda agama, menciptakan ketidakpastian hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberikan pedoman kepada hakim, diharapkan agar putusan hakim menjadi seragam dalam menolak permohonan ijin pernikahan beda agama. Penelitian ini berkontribusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan implikasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama, Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia