Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Kapita Selekta Terhadap Kebijakan Kejaksaan dalam Mengeksekusi Aset Terpidana Perkara Korupsi yang Telah Habis Nilma Suryani; Aditya Cakra Fajar
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/qjeyfm31

Abstract

Artikel ini membahas Kapita Selekta Terhadap Kebijakan Kejaksaan dalam Mengeksekusi Aset Terpidana Perkara Korupsi yang Telah Habis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya ketika aset terpidana telah habis atau berpindah tangan sehingga eksekusi putusan pengadilan oleh Kejaksaan mengalami kendala. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Kejaksaan dalam mengeksekusi aset terpidana tindak pidana korupsi yang telah habis serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif kapita selekta hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang ada belum memberikan instrumen yang efektif bagi Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara ketika aset terpidana tidak lagi tersedia, sehingga pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti belum mencapai tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan aset guna menjamin efektivitas eksekusi putusan perkara korupsi.
The Influence of Power on Decisions Constitutional Court (MK) Concerning the Age Limit for Vice Presidential Candidates in 2023 Azhari M. Hadi Putra; Doni Hendrik; Nilma Suryani
Jurnal Hukum Prasada Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.11.1.2024.37-45

Abstract

There are so many irregularities in the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for presidential candidates. The author suspects that there is interference from the ruling elite who have an interest in maintaining the current power status quo. The analysis of this writing will be dissected using an understanding of elite theory and patterns White Collars Criminal. Jokowi and the current ruling elite group have an interest in remaining is within the scope of power. Meanwhile, regulations to continue being in power no longer provide space. Therefore, Jokowi and his group need to extend their hand in the circle of power in the future after he steps down, through legal manipulation so that his son can advance as a state official. Jokowi's efforts together with other elite groups behind this political attitude that is contrary to democratic values, is suspected to be an inevitability that can arise from those in power. The state government's grip on power, which has been going on for almost a decade, is starting to show that it is mentally and psychologically unprepared for its end. This pattern of efforts has led to a series of irregularities in political and legal events over the past year or so. In the end, it all boils down to Gibran's official step forward as vice presidential candidate. This article was written using a qualitative approach with descriptive analysis methods. The data collection technique used is literature study, which is related to theoretical studies and several references.