Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Literasi Hukum Kosmik Hukum Madani : Indonesian Journal of Civil Society Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Rani Pajrin
Universitas Tidar
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Alternatif Model Partisipatif Didalam Pemberdayaan Konsumen Cerdas Di Desa Gondangrejo, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Rani Pajrin; RR Yunita Puspandari; Fathiya Nabila
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 3 No. 1 (2021): Madani, Februari 2021
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v3i1.384

Abstract

Consumers' awareness in Indonesia in fighting for consumer rights is still relatively low, which can be seen from the Consumer Empowerment Index which is still lagging behind other European countries. Community service activities carried out in Gondangrejo Village, Windusari District, Magelang Regency are carried out by providing socialization and education about the importance of being a smart consumer who is aware of the rights and obligations of consumers. Rights and obligations are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this activity is a Participatory Alternative Model which uses Environmental Scanning, through the author's method of building the ability to view programs on an ongoing basis through mapping of related stakeholders. The purpose of this service activity is the participation of the community as consumers so that consumers can fulfill their rights as consumers. On the other hand, the smart consumer group can increase the national consumer empowerment index.
Prinsip Small Claim Court (SCC) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten) Rani Pajrin
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v1i2.47

Abstract

Persoalan mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak bisa lepas dari persoalan ekonomi, sebab identik dengan komersialisasi karya intelektual. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Mahkamah Agung terdapat beberapa perkara yang telah diputus, hak cipta sebanyak 71 perkara, hak merek sebanyak 422 perkara, desain industri sebanyak 50 perkara dan hak paten sebanyak 23 perkara. Masalah dari jurnal ini adalah Pertama, bagaimanakah pengaturan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Kedua, apakah dengan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah sesuai dengan Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan : Statute Approach, Conceptual  Approach serta  Comparative Approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta, Hak Merek dan Hak Paten dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase ,atau pengadilan. Small Claim Court  didalam pelaksanaanya diatur didalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EFISIENSI ANGGARAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 DI INDONESIA Muhammad Ardhi Razaq Abqa; Satrio Ageng Rihardi; Rani Pajrin
Literasi Hukum Vol 6, No 2 (2022): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (964.277 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan besarnya anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024. Prediksi anggaran yang harus digelontorkan oleh pemerintah yakni kisaran Rp. 110 triliun. Hal ini signifikan sekali peningkatannya yaitu meningkat 431,4 persen dari anggaran Pemilu periode sebelumnya tahun 2019. Sehingga terjadi kesenjangan karena anggaran yang besar sangat berpotensi terjadi korupsi dan juga realitas yang terjadi bahwa Indonesia belum stabil dari segi perekonomian, belum optimalnya pelayanan public dan belum meratanya pembangunan infrastuktur. Maka penting dilakukan efisiensi anggaran Pemilu supaya sesuai dengan nilai dan prinsip efisien dalam pemerintahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran Pemilu serentak 2024. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Analisis data pengolahannya dilakukan secara kualitatif dan penyajian data dilakukan secara diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan kebijakan efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan enam strategi kebijakan antara lain; alokasikan anggaran kebutuhan pioritas; masa kampanye dipersingkat; kampanye melalui media sosial, gerakan relawan peduli pemilu, optimalisasi pengawasan TPS dan mulai diterapkan e-voting.
Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak Atas Merek (Hak Eksklusif) Wahyu Prabowo; Rani Pajrin; Erinda Lamonti
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v3i1.1470

Abstract

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki arti penting. Kegiatan usaha yang beragam di Indonesia, sering memunculkan permasalahan seperti adanya persamaan merek pada pokoknya/keseluruhan. Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi dalam kasus yang ada dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, yakni antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan analisis terhadap studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama dalam kasus antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi pemilik merek dari pelanggaran yang terjadi. Banyaknya kasus pelanggaran merek serupa yang terjadi di Indonesia membutuhkan kerjasama yang lebih tinggi antara pemerintah, masyarakat dan juga aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan sistem konstitutif yang dianut oleh Indonesia.
Assessing the Effectiveness of Intellectual Property Law Enforcement in Indonesia: Legal Substance, Institutional Structure, and Legal Culture Rani Pajrin; Rian Saputra; Itok Dwi Kurniawan
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i2.28517

Abstract

This article examines the effectiveness of intellectual property rights law enforcement in Indonesia by analysing three main elements of the legal system: legal substance, legal structure, and legal culture. The study focuses on the enforcement of intellectual property rights through civil mechanisms, criminal proceedings, and alternative dispute resolution. The analysis shows that the effectiveness of intellectual property enforcement is influenced not only by the adequacy of legal norms, but also by the capacity and coordination of law enforcement institutions, procedural efficiency, and public legal awareness. In civil disputes, parties are encouraged to strengthen contractual clauses that refer disputes to alternative dispute resolution or arbitration mechanisms, as these forums may provide faster, more confidential, cost-efficient, and legally certain outcomes. Meanwhile, in criminal enforcement, challenges remain in the technical capacity of law enforcement officials, inter-institutional coordination, and bureaucratic complexity. Therefore, improving intellectual property law enforcement in Indonesia requires strengthening the competence of law enforcement officers, simplifying enforcement procedures, enhancing institutional collaboration, and increasing public awareness of intellectual property protection. These measures are essential to create a more professional, efficient, and practical enforcement system that supports legal certainty and the protection of innovation.
Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Checks and Balances pada Pemerintahan Daerah Anidaul Khanifah; Rani Pajrin; Frista Arisa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 8 (2026): August
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i8.1139

Abstract

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wujud prinsip checks and balances sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan fungsi pengawasan DPRD, mengidentifikasi kelemahan konstruksi hukumnya, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan agar pelaksanaannya lebih optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap APBD dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, perubahan, hingga pertanggungjawaban APBD. Sementara itu, pengawasan terhadap peraturan daerah mencakup pelaksanaan substansi perda, kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana perda, serta evaluasi efektivitas perda sebagai dasar perubahan, pencabutan, atau pembentukan perda baru. Meskipun telah diatur secara normatif, fungsi pengawasan DPRD belum memiliki pedoman rinci mengenai tata cara, tahapan, indikator, dan instrumen pengawasan sebagai tolok ukur keberhasilan, sehingga tiap DPRD menerapkan mekanisme berbeda sesuai tata tertib masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang memuat tahapan dan prosedur pengawasan secara sistematis, standar indikator keberhasilan, kewajiban kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi DPRD dalam jangka waktu tertentu, akibat hukum yang jelas atas hasil pengawasan, pembatasan ruang lingkup antara pengawasan DPRD, pengawasan internal, dan audit eksternal, serta pedoman operasional pengawasan APBD yang lebih rinci
Co-Authors Anidaul Khanifah Erinda Lamonti Fathiya Nabila Frista Arisa Itok Dwi Kurniawan Muhammad Ardhi Razaq Abqa Rian Saputra Rihardi, Satrio Ageng Rr. Yunita Puspandari Wahyu Prabowo