Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.259

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Literasi Hukum Journal of Public Administration and Local Governance Madani : Indonesian Journal of Civil Society Community Empowerment Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi

Rr. Yunita Puspandari

Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar

Author-ID : 2463024

Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Implementasi Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Satrio Ageng Rihardi; Suwandoko -; Rr. Yunita Puspandari; Rafi Setiawan
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5650

Usaha di sektor pertambangan menjadi salah satu usaha yang menggiurkan di Kabupaten Magelang, khususnya di kawasan lereng Gunung Merapi. Bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam harus memegang teguh pada sustainable development serta mampu berwasasan lingkungan untuk menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan dan model pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Magelang. Jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan meliputi tahap prabencana dan tahap tanggap darurat. Model pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Magelang yakni perumusan kebijakan, hasil kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan.

ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL Rr Yunita Puspandari; Fathiya Nabila; Abdul Aziz
Literasi Hukum Vol 4, No 2 (2020): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.625 KB)

Setelah dikeluarkannya SEMA (Surat Edaran Makamah Agung) pada tahun 1963 yang mengesampingkan pasal 108 s.d 110 kitab undang-undang hukum perdata (BW) bahwa perempuan atau istri telah cakap melakukan hukum dan dianggap sebagai subjek hukum. Hal tersebut menjadi salah satu bukti adanya kesetaraan gender. Melalui Inpres No 9 Tahun 2000 menjelaskan kesetaraan gender sebagai hal yang utama untuk mendukung pembangunan.nasional. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pengetahuan tentang peran kesetaraan gender dalam pembangunan nasiona, serta pengetahuan tentang kesetaraan gender dalam perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut secara deskriptif kualitatif. Dalam penulisan ini penulis mendapatkan hasil bahwa, kesetaraan gender sangat berkaitan dengan pembangunan disuatu negara. Kesetaraan gender mempengaruhi aspek moralitas dan aspek keadilan sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu penulis juga melakukan perbandingan kesetaraan gender dalam hukum perdata dan hukum islam. Dalam hukum perdata kedudukan suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam melakukan perbuataan hukum. sedangkan dalam hukum islam kedudukan suami dan istri mempunyai kedudukan sama dan dibedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal ketakwaan kepada Allah

Alternatif Model Partisipatif Didalam Pemberdayaan Konsumen Cerdas Di Desa Gondangrejo, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Rani Pajrin; RR Yunita Puspandari; Fathiya Nabila
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 3 No. 1 (2021): Madani, Februari 2021
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v3i1.384

Consumers' awareness in Indonesia in fighting for consumer rights is still relatively low, which can be seen from the Consumer Empowerment Index which is still lagging behind other European countries. Community service activities carried out in Gondangrejo Village, Windusari District, Magelang Regency are carried out by providing socialization and education about the importance of being a smart consumer who is aware of the rights and obligations of consumers. Rights and obligations are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this activity is a Participatory Alternative Model which uses Environmental Scanning, through the author's method of building the ability to view programs on an ongoing basis through mapping of related stakeholders. The purpose of this service activity is the participation of the community as consumers so that consumers can fulfill their rights as consumers. On the other hand, the smart consumer group can increase the national consumer empowerment index.

Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan Wahyu Prabowo; Kurnia Tri Latifa; Rr Yunita Puspandari
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 5 Issue 1 (2022) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

This study aims to examine the existence of misleading advertising information reviewed from the law perspective as well as the role of the government in providing legal protection to consumers. This study implemented conceptual and legal approaches. The results of the research show that advertisement is stated to be misleading if it violates Article 9 of The Consumer Protection (UUPK). As for the legal consequences, the advertisment’s owners may be subject to administrative, criminal, civil, and additional penalties. Consumers who suffer from misleading advertising information receive preventive legal protection in the form of making legal rules that guarantee legal protection and supervision of customers. In addition, consumers also get repressive legal protection through the courts of the justice so that costumers can file claims to the court or through channels outside the court thant are managed by The Consumer Dispute Settlement Board (BPSK). Based on the research results, its concluded that forms of misleading advertisements are misleading, deceptive, omission, and puffery. Businesses that are dishonest in advertising their products will be subject to sanctions. The advertising legal protection is contained in the UUPK, KUHPer, and the 2020’s Amendment of Indonesian Pariwara Ethics.

Counseling on paying zakat as a deduction from income tax in Sukosari Village, Bandongan, Magelang Regency Nur Rofiq; Yulia Eko Susilowati; Rr. Yunita Puspandari
Community Empowerment Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Zakat is the third pillar of Islam that all Muslims must follow. Meanwhile, taxes are one of the most important sources of revenue for the Indonesian government, with income tax (PPh) being one of them. Therefore, Indonesian Muslims are required to pay both, taxes and zakat, known as dual responsibility. In Sukosari Village, Bandongan District, Magelang Regency, this program is carried out in the form of counseling and simulation using lecture, discussion, and practice methods. As a result of the community service, participants able to demonstrate the zakat mechanism as a income tax (PPh) deduction. Furthermore, residents of Sukosari Village, in particular, can avoid double taxation (the obligation to pay zakat and taxes).

Assistance Assistance in revitalizing the Water Park KTH Wana Tirta in Bunder Village, Gunungkidul Regency towards a child-friendly tourist park Nur Rofiq; Kuswan Hadji; Rr. Yunita Puspandari; Tri Agus Gunawan; Satrio Ageng Rihardi
Community Empowerment Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Gunungkidul Regency is one of several regions in Indonesia that is actively developing the tourism sector in order to support the regional economic sector. At the Water Park KTH Wana Tirta, Bunder Village, Kapanewon Petuk, Gunungkidul Regency, this community service is carried out in the form of counseling and simulation using lecture, discussion, and practice methods. This program resulted in the design of a revitalized child-friendly water park in order to increase the attraction of tourists to the area. In addition, the service team identifies the benefits and drawbacks of water parks, so that it can be used as feedback for better governance and to improve the economy of the surrounding community.

Edukasi Media Sosial Dalam Mewujudkan Pariwisata Humanis di Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Rr Yunita Puspandari; Suwandoko; Rizza Arge Winanta
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 5 No. 1 (2023): Madani, Februari 2023
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v5i1.1613

Media sosial merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan informasi elektronik baik dalam bentuk gambar, video, musik dan lain sebagainya. Media sosial yang sering ditemui di sekitar kita yaitu, instagram, whatsapp, twitter, dan lain sebagainya. Media sosial bisa menjadi sarana penyampaian informasi elektronik yang efektif dan efisien jika digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan, tetapi jika penggunaanya salah ataupun mengandung konten yang negatif, maka bisa menimbulkan masalah baik bagi pengguna sendiri ataupun pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya. Manusia sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal, salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya. Situs komunitas seperti twitter, whatsapp, telegram, instagram, facebook dan lain sebagainya dibuat untuk promosi dan meningkatkan minat untuk berkunjung ke lokasi pariwisata. Namun para pengguna media sosial tersebut sangat minim mendapat informasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar hukum tersebut memuat berbagai pasal yang mengatur seseorang untuk bijak dalam menggunakan media sosial dalam hal ini penyampaian informasi elektronik. Dalam hal ini, diperlukan edukasi berkaitan dengan pemahaman peraturan perundangan yang mengatur tentang penyampaian informasi melalui media sosial serta memberikan edukasi nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat demi meningkatkan potensi pariwisata yang humanis. Tahapan kegiatan edukasi yang dilaksanakan yakni 1). kajian hukum media sosial dan pariwisata, 2). kebijakan peraturan desa tentang pariwisata humanis, 3). permainan tradisional dalam mewujudkan pariwisata humanis, 4). Pembuatan dan penggunan media sosial yang humanis. Adanya kegiatan edukasi media sosial dalam mewujudkan pariwisata yang humanis ini telah memberikan banyak pengetahuan bagi masyarakat di lingkungan mitra untuk tetap menjaga dan melestarikan pariwisata yang humanis.

Co-Authors Abdul Aziz Fathiya Nabila Fathiya Nabila Kurnia Tri Latifa Kuswan Hadji Nur Rofiq Rafi Setiawan Rani Pajrin Rihardi, Satrio Ageng Suwandoko Tri Agus Gunawan Wahyu Prabowo Winanta, Rizza Arge Yulia Eko Susilowati

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search