Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Administration and Local Governance SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Journal of Innovation and Sustainable Empowerment Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Wahyu Prabowo
Universitas Tidar
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19 Sukron Mazid; Rumawi Rumawi; Wahyu Prabowo; Sholihul Hakim
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3859

Abstract

Tugas penyuluh agama yakni untuk melaksanakan bimbingan, penerangan dan pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Penyuluhan bermaksud untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait ajaran agama serta mendorong untuk menjalankan dengan sebaiknya. Adapun masalah sosial kemasyarakatan, penyuluh memberikan bimbingan dan motivasi agar masyarakat paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah demi kemajun dan kesejahteraan serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut serta mensukseskan pembangunan peradaban luhur bangsa. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data melalui trianggulasi (sumber dan metode). Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama adalah peran penyuluh agama Islam adalah memberikan pembinaan bentuknya yaitu kegiatan keagamaan seperti melaksanakan pengajian, tadarusan, dan kajian keislaman. Kedua, Pelayan masyarakat di era pandemi Covid 19 saat ini sebagai motivator yang mampu memberikan jalan penuntun kearah penerangan. Penelitian ini masih harus dikaji lebih dalam terutama kepada penyuluh agama terutama dalam pelayanan pembangunan spiritual masyarakat di era pandemi Covid 19.
Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Penyalahagunaan Kebebasan Pers Wahyu Prabowo; Indira Swasti Gama Bhakti
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5653

Abstract

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) mengatakan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kebebasan pers merupakan kondisi dimana peran pers tidak boleh dihalangi baik dalam hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Seperti yang telah disebutkan di atas pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasinya. Hal ini bisa dilakukan apabila sejalan dengan kepentingan pers dan tidak merugikan pihak lain baik itu narasumber, korban, pelaku, saksi atau bahkan pembaca. Perlindungan hukum bagi narasumber terhadap kebebasan pers diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu pengaturan mengenai Kewajiban Koreksi dan Hak Koreksi.Adanya peran pimpinan redaksi Surat Kabar Jawa Pos dalam perlindungan narasumber terhadap kebebasan pers yakni peran dewan pers yang mendampingi narasumber dalam pelaporan atas kasus-kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh narasumber. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah key informan, informan, tempat penelitian dan dokumen.
Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan Wahyu Prabowo; Kurnia Tri Latifa; Rr Yunita Puspandari
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 5 Issue 1 (2022) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.571 KB) | DOI: 10.24090/volksgeist.v5i1.6184

Abstract

This study aims to examine the existence of misleading advertising information reviewed from the law perspective as well as the role of the government in providing legal protection to consumers. This study implemented conceptual and legal approaches. The results of the research show that advertisement is stated to be misleading if it violates Article 9 of The Consumer Protection (UUPK). As for the legal consequences, the advertisment’s owners may be subject to administrative, criminal, civil, and additional penalties. Consumers who suffer from misleading advertising information receive preventive legal protection in the form of making legal rules that guarantee legal protection and supervision of customers. In addition, consumers also get repressive legal protection through the courts of the justice so that costumers can file claims to the court or through channels outside the court thant are managed by The Consumer Dispute Settlement Board (BPSK). Based on the research results, its concluded that forms of misleading advertisements are misleading, deceptive, omission, and puffery. Businesses that are dishonest in advertising their products will be subject to sanctions. The advertising legal protection is contained in the UUPK, KUHPer, and the 2020’s Amendment of Indonesian Pariwara Ethics.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA KEWARGANEGARAAN DAN AGAMA) HASIL DARI PERJANJIAN KAWIN KONTRAK DI KABUPATEN JEPARA Amelia Fidela Rahmadita; Indira Swasti Gama Bhakti; Wahyu Prabowo
LONTAR MERAH Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah keluarga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan campuran yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perkawinan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan dan salah satu pihaknya merupakan seorang warga negara Indonesia. Pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan atas dasar perjanjian kontrak mengenai kesepakatan bersama yang bertujuan mencari keuntungan para pihak yang melakukannya merupakaan penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui keabsahan suatu perkawinan campuran yang dilakukan berdasar pada perjanjian kontrak dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul ketika perkawinan berakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang dicapai ialah bahwa perkawinan campuran yang dilakukan tanpa dihadapan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak terjadi. Hal tersebut berdampak pada hilangnya perlindungan berkaitan dengan akibat hukum yang timbul karena adanya suatu perkawinan bagi suami, istri maupun anak
Pengawasan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Magelang Wahyu Prabowo; Suwandoko Suwandoko; Rena Radityawati
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4542

Abstract

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan selama perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 2037 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2021. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa pentingnya pengawasan ketenagakerjaan dan model implementasi pengawasan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan khususnya pada hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, fokus penelitian terletak pada pengawaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alasan diperlukannya pengawasan ketenagakerjaan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosilogis karena merupakan hal penting yang dilakukan pemerintah bersama perusahaan guna memperoleh perlindungan hukum dan upaya penegakan hukum ketenagakerjaan. Hambatan minimnya jumlah pegawai pengawas, kurangnya sarana dan prasarana, dan K3 di perusahaan. Upaya pencegahannya kerja dengan perbaikan sistem management, meningkatkan sarana dan prasarana, dan mengoptimalkan K3 di perusahaan.
Pendampingan Kesadaran Hukum Berbasis Kontekstual bagi Masyarakat KSPN Borobudur, Kelurahan Mendut, Kabupaten Magelang Indira Swasti Gama Bhakti; Sri Mulyani; Wahyu Prabowo; Rr. Yunita Puspandari
Journal of Innovation and Sustainable Empowerment Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/jise.v5i2.208

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kawasan Kelurahan Mendut yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya terkait wawasan kebangsaan, pencegahan perkawinan dini, serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif melalui sosialisasi, diskusi, dan pendampingan dengan menggunakan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning). Sasaran kegiatan meliputi pemuda, pelaku usaha, serta pengelola wisata di wilayah setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum dalam mendukung terciptanya lingkungan wisata yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Masyarakat mulai memahami risiko perkawinan dini, pentingnya wawasan kebangsaan, serta kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam membangun model awal pendampingan kesadaran hukum berbasis masyarakat yang dapat mendukung penguatan kawasan wisata berbasis hukum. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam membangun model awal pendampingan kesadaran hukum berbasis masyarakat yang dapat mendukung penguatan kawasan wisata berbasis hukum. Implikasi kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat penting bagi terciptanya ekosistem pariwisata berkelanjutan yang mendukung tata kelola KSPN secara adaptif dan partisipatif.
Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama Hak Atas Merek (Hak Eksklusif) Wahyu Prabowo; Rani Pajrin; Erinda Lamonti
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v3i1.1470

Abstract

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki arti penting. Kegiatan usaha yang beragam di Indonesia, sering memunculkan permasalahan seperti adanya persamaan merek pada pokoknya/keseluruhan. Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi dalam kasus yang ada dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, yakni antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama yang memiliki hak eksklusif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan analisis terhadap studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama dalam kasus antara Ruben Samuel Onsu dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi pemilik merek dari pelanggaran yang terjadi. Banyaknya kasus pelanggaran merek serupa yang terjadi di Indonesia membutuhkan kerjasama yang lebih tinggi antara pemerintah, masyarakat dan juga aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan sistem konstitutif yang dianut oleh Indonesia.
Co-Authors Amelia Fidela Rahmadita Erinda Lamonti Hakim, Sholihul Indira Swasti Gama Bhakti Kurnia Tri Latifa Mazid, Sukron Nur Rofiq Rani Pajrin Rena Radityawati Rr. Yunita Puspandari Rumawi Rumawi Sri Mulyani Suwandoko