Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19 Sukron Mazid; Rumawi Rumawi; Wahyu Prabowo; Sholihul Hakim
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 1 (2021): Prioritizing Public Service in an Uncertain Era
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3859

Abstract

Tugas penyuluh agama yakni untuk melaksanakan bimbingan, penerangan dan pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Penyuluhan bermaksud untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait ajaran agama serta mendorong untuk menjalankan dengan sebaiknya. Adapun masalah sosial kemasyarakatan, penyuluh memberikan bimbingan dan motivasi agar masyarakat paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah demi kemajun dan kesejahteraan serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut serta mensukseskan pembangunan peradaban luhur bangsa. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data melalui trianggulasi (sumber dan metode). Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama adalah peran penyuluh agama Islam adalah memberikan pembinaan bentuknya yaitu kegiatan keagamaan seperti melaksanakan pengajian, tadarusan, dan kajian keislaman. Kedua, Pelayan masyarakat di era pandemi Covid 19 saat ini sebagai motivator yang mampu memberikan jalan penuntun kearah penerangan. Penelitian ini masih harus dikaji lebih dalam terutama kepada penyuluh agama terutama dalam pelayanan pembangunan spiritual masyarakat di era pandemi Covid 19.
Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Penyalahagunaan Kebebasan Pers Wahyu Prabowo; Indira Swasti Gama Bhakti
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5653

Abstract

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) mengatakan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kebebasan pers merupakan kondisi dimana peran pers tidak boleh dihalangi baik dalam hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Seperti yang telah disebutkan di atas pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasinya. Hal ini bisa dilakukan apabila sejalan dengan kepentingan pers dan tidak merugikan pihak lain baik itu narasumber, korban, pelaku, saksi atau bahkan pembaca. Perlindungan hukum bagi narasumber terhadap kebebasan pers diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu pengaturan mengenai Kewajiban Koreksi dan Hak Koreksi.Adanya peran pimpinan redaksi Surat Kabar Jawa Pos dalam perlindungan narasumber terhadap kebebasan pers yakni peran dewan pers yang mendampingi narasumber dalam pelaporan atas kasus-kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh narasumber. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah key informan, informan, tempat penelitian dan dokumen.
PERSPEKTIF KYAI PONDOK PESANTREN SALAF DI JAWA TENGAH MENGENAI ZAKAT BERFUNGSI SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN Nur Rofiq; Wahyu Prabowo
TA'DIB: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM Vol 8, No 2 (2019): Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Pusat Penerbitan Universitas (P2U) Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tjpi.v8i2.5226

Abstract

AbstractPaying alms is an obligation for Moslem who has completed the requirement and pillars. While paying income tax (PPh) is an obligation for Moslem as citizens. Therefore, Moslem bear double taxes that have to be paid. Does this research aim to prove how is the perspective of Kyai of Salaf’s Islamic Boarding School in Central Java relates to alms which has function to decrease the income tax? This research uses descriptive-qualitative. The respondents are Kyai of Salaf’s Islamic Boarding School in Central Java. The data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis uses synthesis descriptive method. This research shows the perspective of Kyai of Salaf’s Islamic Boarding School in Central Java generally agree that the paid of alms by Moslem through BAZNAS (National Alms Agency) has a function to decrease the income tax (PPh), because the alms of profession or income can be for all professionalism skills or job, the job can be in individual or group or other organizations that have halal income and already have reached minimum, so they have to pay the alms (nishab). Meanwhile the almsgiving distribution, better it is diverted from something consumptive to productive. Then the management of almsgiving uses transparent, accountable, and professional management. Keywords: Kyai of Salaf’s Islamic Boarding School; Alms; Income Tax. Abstrak Membayar zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan membayar Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kewajiban umat Islam sebagai warga negara . Dengan demikian, umat Islam menanggung beban ganda (double tax) yang wajib dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bagaimana Perspektif Kyai Pondok Pesantren Salaf di Jawa Tengah Mengenai Zakat Berfungsi Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan? Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Responden penelitiannya Kyai Pondok Pesantren Salaf di Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data digunakan metode deskriptif sintesis. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum perspektif Kyai Pondok Pesantren Salaf di Jawa Tengah sepakat jika zakat yang dibayarkan oleh umat Islam lewat BAZNAS dapat berfungsi sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPh), karena zakat profesi atau penghasilan merupakan zakat yang dapat dikenakan kepada setiap keahlian tertentu atau pekerjaan tertentu yang sifatnya profesionalitas, bisa juga pekerjaan tersebut dikerjakan secara sendiri atau dilakukan secara bersama-sama maupun lembaga lain yang dapat menghasilkan pendapatan yang halal serta sudah mencapai tenggat minimal, maka berkewajiban mengeluarkan zakat (nishab). Sedangkan penyaluran zakat sebaiknya dialihkan dari bentuk konsumtif ke dalam bentuk produktif. Serta pengelolaan zakat menggunakan manajemen zakat yang transparan, akuntabel dan profesional. Kata Kunci: Kyai Ponpes Salaf, Zakat; PPh.
Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan Wahyu Prabowo; Kurnia Tri Latifa; Rr Yunita Puspandari
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 5 Issue 1 (2022) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.571 KB) | DOI: 10.24090/volksgeist.v5i1.6184

Abstract

This study aims to examine the existence of misleading advertising information reviewed from the law perspective as well as the role of the government in providing legal protection to consumers. This study implemented conceptual and legal approaches. The results of the research show that advertisement is stated to be misleading if it violates Article 9 of The Consumer Protection (UUPK). As for the legal consequences, the advertisment’s owners may be subject to administrative, criminal, civil, and additional penalties. Consumers who suffer from misleading advertising information receive preventive legal protection in the form of making legal rules that guarantee legal protection and supervision of customers. In addition, consumers also get repressive legal protection through the courts of the justice so that costumers can file claims to the court or through channels outside the court thant are managed by The Consumer Dispute Settlement Board (BPSK). Based on the research results, its concluded that forms of misleading advertisements are misleading, deceptive, omission, and puffery. Businesses that are dishonest in advertising their products will be subject to sanctions. The advertising legal protection is contained in the UUPK, KUHPer, and the 2020’s Amendment of Indonesian Pariwara Ethics.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA KEWARGANEGARAAN DAN AGAMA) HASIL DARI PERJANJIAN KAWIN KONTRAK DI KABUPATEN JEPARA Amelia Fidela Rahmadita; Indira Swasti Gama Bhakti; Wahyu Prabowo
LONTAR MERAH Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah keluarga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan campuran yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perkawinan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan dan salah satu pihaknya merupakan seorang warga negara Indonesia. Pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan atas dasar perjanjian kontrak mengenai kesepakatan bersama yang bertujuan mencari keuntungan para pihak yang melakukannya merupakaan penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui keabsahan suatu perkawinan campuran yang dilakukan berdasar pada perjanjian kontrak dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul ketika perkawinan berakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang dicapai ialah bahwa perkawinan campuran yang dilakukan tanpa dihadapan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak terjadi. Hal tersebut berdampak pada hilangnya perlindungan berkaitan dengan akibat hukum yang timbul karena adanya suatu perkawinan bagi suami, istri maupun anak
Pengawasan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Magelang Wahyu Prabowo; Suwandoko Suwandoko; Rena Radityawati
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4542

Abstract

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan selama perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 2037 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2021. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa pentingnya pengawasan ketenagakerjaan dan model implementasi pengawasan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan khususnya pada hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, fokus penelitian terletak pada pengawaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alasan diperlukannya pengawasan ketenagakerjaan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosilogis karena merupakan hal penting yang dilakukan pemerintah bersama perusahaan guna memperoleh perlindungan hukum dan upaya penegakan hukum ketenagakerjaan. Hambatan minimnya jumlah pegawai pengawas, kurangnya sarana dan prasarana, dan K3 di perusahaan. Upaya pencegahannya kerja dengan perbaikan sistem management, meningkatkan sarana dan prasarana, dan mengoptimalkan K3 di perusahaan.