Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Protection of Children as Perpetrators of Criminal Act Stimulated by Pornography Based on Indonesian Laws Syarif Saddam Rivanie; Avelyn Pingkan Komuna; Alif Arhanda Putra; Putera Fardhi Utama; Abd. Kahar Muzakkir
Musamus Law Review Vol 4 No 1 (2021): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v4i1.3759

Abstract

This study aims to find out what laws and regulations in Indonesia protect children as criminals due to being stimulated by pornography. This research uses normative legal research methods. The data used in this study are primary data and secondary data. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The study results indicate that several laws in Indonesia protect children as perpetrators of criminal act due to being stimulated by pornography. In this case, it consists of Law No. 4 of 1979, Law No. 39 of 1999, Law No. 17 of 2016, Law No. 44 of 2008, and Law No. 11 of 2012. This can be seen from all the considerations of the Panel of Juvenile Judges in deciding the criminal case of sexual intercourse committed by the perpetrator YY against the victim of FH. Therefore, it is hoped that law enforcers regarding the handling of children who commit criminal acts resulting from being stimulated by pornography can distinguish their treatment from criminal acts in general, such as theft. In addition, children who commit crimes due to being stimulated by pornography must also be accompanied by a psychologist to ensure that the child's mental condition can return to normal. Assistance by religious leaders must also be done so that children can return to the right path and be blessed by God.
Pelanggaran Hak Cipta Nonliteral Terhadap Karya Sinematografi Di Indonesia Avelyn Pingkan Komuna; Alif Arhanda Putra
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.16755

Abstract

Pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi bukan hanya pembajakan tetapi terdapat pula pelanggaran nonliteral berupa peniruan cerita. Berbeda dengan pembajakan, pelanggaran hak cipta nonliteral sulit diidentifikasi karena batasan yang tipis antara ide yang tidak dilindungi hak cipta dan ekpresi yang dilindungi hak cipta. Beberapa sinetron dan film di Indonesia terindikasi memiliki kesamaan cerita dan konten dengan sinetron, film dan karya sinematografi dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria pelanggaran hak cipta berupa peniruan cerita karya sinematografi dan bagaimana regulasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniruan cerita terhadap karya sinematografi merupakan pelanggaran hak cipta
Protection of Children as Perpetrators of Criminal Act Stimulated by Pornography Based on Indonesian Laws Syarif Saddam Rivanie; Avelyn Pingkan Komuna; Alif Arhanda Putra; Putera Fardhi Utama; Abd. Kahar Muzakkir
Musamus Law Review Vol 4 No 1 (2021): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v4i1.3759

Abstract

This study aims to find out what laws and regulations in Indonesia protect children as criminals due to being stimulated by pornography. This research uses normative legal research methods. The data used in this study are primary data and secondary data. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The study results indicate that several laws in Indonesia protect children as perpetrators of criminal act due to being stimulated by pornography. In this case, it consists of Law No. 4 of 1979, Law No. 39 of 1999, Law No. 17 of 2016, Law No. 44 of 2008, and Law No. 11 of 2012. This can be seen from all the considerations of the Panel of Juvenile Judges in deciding the criminal case of sexual intercourse committed by the perpetrator YY against the victim of FH. Therefore, it is hoped that law enforcers regarding the handling of children who commit criminal acts resulting from being stimulated by pornography can distinguish their treatment from criminal acts in general, such as theft. In addition, children who commit crimes due to being stimulated by pornography must also be accompanied by a psychologist to ensure that the child's mental condition can return to normal. Assistance by religious leaders must also be done so that children can return to the right path and be blessed by God.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN MODUL AJAR UNTUK GURU BAHASA INGGRIS KOTA MAKASSAR Nuraziza Aliah; Avelyn Pingkan Komuna
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.26717

Abstract

Kebijakan baru kementerian dengan menerapkan kurikulum merdeka sebagai upaya pemulihan pembelajaran berimplikasi pada berubahnya tuntutan manajemen pembelajaran. Perubahan ini salah satunya terlihat pada bentuk RPP yang dalam penerapan kurikulum merdeka berbentuk modul aja.r. Dalam penyusunannya, guru diberi keleluasaan untuk memilih, membuat dan mengembangkan format modul ajar yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan pembelajaran. Idealnya guru dapat membuat modul ajar yang terdiferensiasi berdasarkan kondisi lingkungan pembelajaran masing-masing guru. Namun pada kenyataannya, banyak guru yang masih merasa kesulitan dalam penyusunan dan pengembangan modul ajar. Terutama untuk menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran (ATP) dan menuangkannya ke dalam bentuk modul. Oleh karena itu, sebagai sumbangsi dosen dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (program pengabdian kepada masyarakat) maka dilaksanakan pendampingan penyusunan e-modul Bahasa Inggris kepada anggota MGMP Bahasa Inggris Kota Makassar. Kegiatan PkM ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode participatory learning and action (PLA). Metode ini merupakan pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada hasil dan mengutamakan proses belajar bersama. Berdasarkan hasil pelaksanaan pendampingan dan wawancara dengan guru-guru peserta pelatihan, semua guru telah memahami komponen dan langkah-langkah penyusunan modul ajar. Adapun luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah modul ajar yang dapat langsung digunakan oleh guru-guru di sekolah masing-masing.