Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JURNAL EKSEKUTIF
Arpi Rondonuwu
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA .., Bustamin; Sambiran, Sarah; Rondonuwu, Arpi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractEach region in Indonesia has a unique in terms of beauty and customs that exist in the area so as to attract tourists to visit it. To enhance the role of tourism, it is closely related among the goods in the form of own attractions that can be sold by means and infrastructure that support it related in the tourism industry. Enterprises to develop a tourist destination should pay attention to various factors that affect the existence of a tourist destination. North Sulawesi Province which used to have the nickname "Torang Samua Basudara" and now changed to "Torang Samua Ciptaan Tuhan". has four Municipalities and eleven Regencies, one of them is Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Currently, the management of tourist attraction in Bolaang Mongondow Utara Regency has not been well managed, such as management management is still not professional, lack of tourism activity, facilities and infrastructure is still inadequate, the process of providing information has not been organized or delivered properly. By looking at the situation is required a management role for the delivery of good information will be a tourist attraction in the District of North Bolaang Mongondow to the outside community to know and can enjoy the facilities provided in the attraction.Keywords : Strategy, Local Government, North Bolaang Mongondow, Tourism Object
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara) Lanto, Jenifer; Rondonuwu, Arpi; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProgram raskin (program penyaluran beras untuk keluarga miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Penyaluran raskin (beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang betujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang difokuskan pada peran pemerintah desa menunjang Kebijakan Program Raskin di Desa Bawoleu dilihat dari aspek keberhasilan pelaksauaan program Raskin, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Informan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa dan pengurus serta anggota BPD dan masyarakat (KK). Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci juga dilakukan pengumpulan data-data statistic di kantor desa, dengan mengadakan uraian secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulanadang Utara. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menemui kendala pendataan yang tidak terdata dengan baik, lokasi geografis yang letak Desanya berjauhan yang sulit dijangkau, dan keadaan sumber daya aparat pelaksana di tingkat Desa yang perlu lebih diberdayakan serta prilaku pemimpin yang bersifat subyektif dalam penentuan penerima manfaat dari program raskin.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat.
PERANAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN (Studi di Desa Goruang Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara) Dipong, Yesau; Lumolos, Johny; Rondonuwu, Arpi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa atau yang di singkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi di kaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah desa kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa di desa goruangtidak bermanfaat karena BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung,menyalurkan dan membuat peraturan desa, Badan Permuyawaratan Desa juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan bentuknya Badan Permustawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tidak membawa perubahan mendasar dalam penyelengaraan pemerintah desa Goruang.Kata Kunci: Peranan, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa.
KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT Golla, Julen; Rondonuwu, Arpi; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terwjudnya pelayanan pelayanan publik yang berkualitas (prima) menjadi salah satu ciri dari tata Pemerintahan yang baik. Kinerja Pelayanan public sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dalam system Pemerintahan di Indonesia, Kecamatan merupakam wilayah administrasi dibawa pemerintahan Kabupaten/Kota. Kecamatan terdiri dari Desa-desa atau kelurahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang dialamiah dimana peneliti sebagai instrument utama. Disebut sebagai metode kualitatif karena hanya ada satu variable dan data yang terkumpul lebih bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didalam pemberian layanan public ada 5 aspek yaitu: Bukti nyata, Kehandalan, Daya tanggap, Kepastian, Empati. Produktivitas diukur dari kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan hasil yang dicapai.Keterbatasan pencapaian sasaran dan tujuan tidak terlepas dari kinerja Pemerinta Kecamatan dalam menetapakan satu cara melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan.Kinerja dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan masing-masing bidang. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas dapat memacu dari para pegawai untuk lebih dapat meningkatakan kemampuannya.Berkaitan dengan pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemberi kebijakan tetapi harus dilaksanakan juga secara legal. Oleh karena itu, kecamatan menjadi ujung tombak lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, mengingat banyaknya tugas dari dinas-dinas kabupaten/kota yang secara rill justru bisa dilakukan/dilaksanakan karena adanya fungsi kewilayahan yang dimiliki kecamatan. Kedekatan perangkat kecamatan terhadap permasalahan yang berkembang di wilayahnya membuat kecamatan menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat atas apa yang mereka hadapi. Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan Publik, Pemerintah Kecamatan.
EVALUASI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA MANADO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2016 Saroinsong, Rivan Johanis; Rondonuwu, Arpi; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Umum merupakan sarana penyaluran hak politik rakyat untuk dipilih atau memilih pemimpin pemerintahan secara langsung menurut prinsip-prinsip demokrasi, di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Hak memilih dan dipilih yang dimiliki oleh rakyat tersebut tercantum secara tegas dalam UUD 1945, sehingga hak tersebut sejatinya adalah hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh negara, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan banyak dinamika ada yang sesuai harapan namun ada juga yang masih jauh dari harapan, terutama dari penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja komisi pemilihan umum daerah Kota Manado pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih mengeksplorasi masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dalam melaksanakan pesta demokrasi di Kota Manado berada dalam taraf yang masih kurang baik, hal ini dilihat dari produktivitas yaitu hasil kerja yang sesuai dengan rencana sebelumnya belum dapat tercapai dengan efektif, dimana masih terdapat beberapa kendala dalam hal kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam menterjemahkan aturan-aturan yang berlaku, sehingga harus melalui beberapa kali proses penentuan kandidat memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, namun dilain pihak rfisiensi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melaksanakan pemilu yang adil, efisien, dan demokratis telah berjalan dengan yang sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Walikota.
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN Rondonuwu, Arpi
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 028 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baikdalam pelkasanaan pelayanan publik bidang pendidikan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten MinahasaSelatan.Prinsip-prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance yaitu pemahaman atasprinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatupemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsurprinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governancemenurut UNDP (UNDP, 1997) sebagaimana tertera berikut ini : Partisipasi Masyarakat, TegaknyaSupremasi Hukum, Transparansi, peduli pada Stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan,efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dikemukakan bahwa pelayanan publik adalahkegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturanperundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayananadministratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dalam penelitian inidiarahkan pada pelayanan bidang pendidikan yang merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang olehpemerintah yang merupakan pemberian pelayanan kepada publik atau masyarakat.Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif. Fokus penelitian yaitu :Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pelakasanaan pelayanan publik bidang pendidikandi Kecamatan Amurang Barat. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf kantor UPT DinasPendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Amurang Barat, serta tokoh-tokoh masyarakat, guru,pelajar/siswa dan mahasiswa jumlahnya 15 orang. Analisis yang digunakan dengan mendeskripsikanmenggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang ada.Hasil penelitian bahwa implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayananpublik bidang pendidikan terlihat bahwa sekolah sudah menunjukan suatu keberhasilan yang baik, Penerapanprinsip supremasi hukum terlihat sekolah dan para guru sudah lebih baik dalam menerapkan aturan-aturan,ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sekolah sudah lebih transparan dalam menyampaikan kebijakan sesuaiaturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan diKecamatan Amurang Barat. Selain keberhasilan masih terlihat kendala kendala, hal ini terjadi padakebijakan yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan yaitu yang berkaitran denganpemberian berasiswa, administrasinya harus lebih transparan, masih ada pegawai yang bersifat tertutup dalammemberikan informasi pelayanan publik. Pemerintah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten MinahasaSelatan dapat meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan danselalu berkomitmen untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan menerapkanpelaksanaan pemerintahan yang baik. Masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya untuk mempengaruhipemerintah dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya melalui peningkatan bidangpendidikan.Kata Kunci : Good Governance, Pelayanan Publik, Pendidikan
PKM APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN WISATA ARUNG JERAM DI DESA TIMBUKAR KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Pati, Agustinus; Rondonuwu, Arpi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mitra dalam pelaksanaan PKM adalah Aparat Pemerintah Desa Timbukar, Kelompok Arung Jeram Waraney dan Arung Jeram Karapi Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Permasalahan mitra yaitu pengetahuan pengelola dan anggota kelompok-kelompok arung jeram dalam manajemen pelayanan para tamu serta pemanfaatan potensi desa di Desa Timbukar Kecamatan Sonder kurang maksimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan kurang professional dalam menggarap potensi wisata. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan serat sosialisasi kepada mitra berdasarkan teori-teori manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan pariwisata. Melalui kegiatan PKM diharapkan bermanfaat bagi kelompok-kelompok Arung Jeram, pemerintah desa serta untuk meningkatkan pengetahuan kelompok-kelompok Arung Jeram sehingga meningkatkan pendapatan dalam pengelolaan usaha Arung Jeram; sebagai bahan ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat serta Tim Pelaksana. Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi yaitu : Meningkatkan pengetahuan/pemahaman bagi aparat pemerintah desa dan kelompok-kelompok Arung Jeram dan masyarakat dalam menunjang potensi wisata Arung Jeram di Desa Timbukar, meningkatkan kunjungan wisata, fasilitas penunjang serta meningkatkan kenyamanan pelayanan. wisata Arung Jeram di Desa Timbukar. Meningkatkan pendapatan kelompok, serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan pendapatan desa.Kata kunci : Pemberdayaan Wisata.
Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Kao Barat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Tuala, Defriens; Rondonuwu, Arpi; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v13i1.54640

Abstract

Artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yang ada di kecamatan Kao Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang akan melihat strategi KPUD kabupaten Halmahera Barat dari dua komponen strategi yaitu ketika melakukan formulasi dan penetapan sasaran jangka panjang serta bagaimana proses pemilihan tindakan yang akan dilakukan. Penelitian ini menemukan strategi KPUD kabupaten Halmahera Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 menunjukan bahwa sudah ada kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai. Sedangan pada tahap pemilihan tindakan KPUD kabupaten Halmahera Barat serta Panitia Pemilihan Kecamatan Kao Barat sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula. Kata Kunci: Strategi; Partisipasi Politik; Pemilih Pemula; Komisi Pemilihan Umum. ABSTRACT This article examines the strategies implemented by the Regional General Election Commission (KPUD) of North Halmahera Regency in increasing the political participation of novice voters in West Kao sub-district. This research was conducted using qualitative methods, which will look at the West Halmahera Regency KPUD strategy from two strategy components, namely when formulating and setting long-term targets and how the process of selecting actions will be carried out. This research found that West Halmahera Regency KPUD's strategy in increasing the political participation of novice voters in the regional head election in West Kao District, North Halmahera Regency in 2020 shows that there is clarity on the strategy used and the goals to be achieved. Meanwhile, at the election stage, the West Halmahera Regency KPUD and the West Kao District Election Committee have made maximum efforts to provide outreach to first-time voters. Keywords: Strategy; Political Participation; New Voter; General Election Commissions.
Co-Authors .., Bustamin Dipong, Yesau Golla, Julen Johny Lumolos Josef Kairupan, Josef Lanto, Jenifer Maxi Egeten Pati, Agustinus Rengkung, Franky Sarah Sambiran, Sarah Saroinsong, Rivan Johanis Tuala, Defriens