Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Pembaharuan Hukum Administrative Law & Governance Journal
Solechan Solechan
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT EFISIENSI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA SEMARANG (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 474/K/PDT.SUS-PHI/2013) Sonhaji, Solechan, Ayu Ratna HariPutri*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.832 KB)

Abstract

Bagi Pekerja masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks, karena karena pekerja akan kehilangnya pendapatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan PHK di PT Semesta Media Pratama. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG tanggal 4 Juni 2013 yang dalam amar putusannya mensahkan alasan efisiensi sebagai dasar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Semesta Media Pratama dan menghukum tergugat konvensi untuk membayar hak-hak para penggugat konvensi berupa uang pesangon dan penggantian hak sesuai aturan yang berlaku. Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG kemudian diperkuat dengan putusan MA dengan nomor register 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013 yang menolak permohonan kasasi PT Semesta Media Pratama. Majelis Hakim memerintahkan PT Semesta Media Pratama membayar hak-hak normatif Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adil untuk kedua belah pihak yang berperkara dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH WANITA DI PT. PURA NUSAPERSADA KUDUS Solechan, Suhartoyo, Ilham Yahya*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.1 KB)

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja wanita secara keseluruhan terkait dengan perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Dalam lingkup perlindungan ekonomisnya di antaranya menyangkut upah dan tunjangan lainya. pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh wanita dan Kendala-Kendala apakah yang dihadapi oleh PT. Pura Nusapersada Kudus.
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN SETELAH PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Agus Wijaya; Solechan Solechan; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.038 KB)

Abstract

Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 merupakan payung hukum bagi pengusaha dan pekerja serta peraturan fundamental dalam mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Pengaturan pemutusan hubungan kerja baik yang diatur dalam Undang-Undang Kenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 merupakan istrumen yuridis Negara untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normative dan menggunakan dengan pendekatan Perundangan-Undangan (statute approach). Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini pada akhirnya menggambarkan mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja di Indonesia, kemudian dijelaskan bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja yang di atur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pengaturan pemutusan hubungan kerja setelah terbit Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja sebagai landasan pengaturan pemutusan hubungan kerja di Indonesia menjadi perlindungan yuridis baik bagi pengusaha maupun pekerja, yang pada akhirnya menjelaskan mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur mekanisme pemutusan hubungan kerja, sebab dan larangan pemutusan hubangan kerja, serta hak yang diterima oleh pekerja/buruh setelah mengalami pemutusan hubungan kerja.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SEMARANG Agustin Erna Rochmawati*, Sonhaji, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.785 KB)

Abstract

Persoalan mengenai penyandang disabilitas saat ini sangat membutuhkan peranan dari pemerintah terutama dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan serta bentuk perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan penyandang disabilitas belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum karena masih banyak dari tenaga kerja penyandang disabilitas yang belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada kedudukan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan bentuk perlindungan hukum hak-hak pekerja penyandang disabilitas adalah sama dengan orang yang non disabilitas. Dalam perjanjian kerja bersama PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tercantum hak-hak pekerja yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hak-hak tersebut juga berlaku bagi pekerja penyandang disabilitas. 
IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI TENAGA KERJA DI INDONESIA Nina Juwitasari*, Sonhaji, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.584 KB)

Abstract

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap penerimaan tenaga kerja asing menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, mengetahui bagaimana kebijakan penggunaan tenaga kerja asing di Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui kendala yang dihadapi saat melakukan pengawasan tenaga kerja asing serta meneliti apa implikasi dari keberadaan tenaga kerja asing, sehubungan dengan kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologi - teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis, dimana penulis berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai kenyataan – kenyataan tentang objek dan masalahnya beserta prosedur – prosedur pelaksanaannya, yang didukung oleh data – data yang diperoleh dari DISNAKERTRANSDUK, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan kata demi kata secara sistematis sehingga dapat menemukan jawaban permasalahan.Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah terhadap penerimaan tenaga kerja asing menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 diatur dalam BAB VIII Pasal 42 sampai dengan 49. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menggunakan tenaga kerja asing adalah tenaga kerja asing yang datang harus membawa manfaat bagi perlindungan tenaga kerja lokal, dan perluasan usaha yang akan berdampak positif pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan terjadinya alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal. Pengawasan tenaga kerja asing tak cukup menjadi tanggungjawab DISNAKERTRANSDUK saja tetapi butuh koordinasi dengan instansi – instansi terkait. Implikasi yang timbul dari adanya tenaga kerja asing adalah adanya alih pengetahuan dan alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal, meskipun belum maksimal.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PEKERJA WANITA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DI PT. APAC INTI CORPORA Soraedha Liestia Harini*, Suradi, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.854 KB)

Abstract

PT. Apac Inti Corpora merupakan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pemintalan dan penenunan dengan jumlah pekerja 6.757 terdiri dari  laki – laki sejumlah 2.659 dan wanita sejumlah 4.098. Pengusaha dan pekerja membuat Perjanjian Kerja Bersama agar tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja. Di dalam Perjanjian Kerja Bersama telah diatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ada beberapa pekerja wanita yang tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja.Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja wanita di PT Apac Inti Corpora. (2) Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja wanita di PT Apac Inti Corpora.Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dilaukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan penelitian di PT. Apac Inti Corpora.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan PT. Apac Inti Corpora telah mengatur masalah keselamatan dan kesehatan kerja pekerja wanita dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan berpedoman pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan perlindungan terdapat beberapa hambatan namun PT. Apac Inti telah diupayakan untuk mengatasi hambatan tersebut. 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG Andry Sugiantari*, Solechan., Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.206 KB)

Abstract

Hubungan yang harmonis di antara pekerja dan pengusaha sangat perlu ditumbuhkan serta dijaga. Namun jika keadaan harmonis tersebut tidak dapat diciptakan dan berujung pada timbulnya konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak maka hal ini dapat menimbulkan kekacauan di perusahaan. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Disnakertrans Kota Semarang serta bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh mediator dalam pelaksanaan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi dan upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN SIGANDUL OLEH DIVISI KONSTRUKSI VII PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK DI DESA TLAHAB, KECAMATAN KLEDUNG, KABUPATEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH Nur Asri Maulida*, Solechan, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.101 KB)

Abstract

Pemerintah mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembangunan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi dalam dunia pembangunan di Indonesia mendorong Pemerintah untuk merancang suatu upaya atau program guna mencegah lebih banyak terjadinya kecelakaan kerja. Program tersebut adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu upaya atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi para pekerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pembahasan dalam pelaksanaan program K3 di PT Adhi Karya meliputi pengimplementasian program K3 di lapangan, hambatan yang dialami, dan upaya yang dilakukan PT Adhi Karya untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penulis mencoba meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berdasarkan keadaan nyata di wilayah pembangunan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum dan rinci mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk Semarang dalam pembangunan jembatan Sigandul. Penelitian ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.       Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan menjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program tersebut ditimbulkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu, faktor manusia, faktor material, dan faktor alam/lingkungan. Tetapi hambatan yang sering muncul dan dirasakan sangat menghambat jalannya proyek adalah faktor manusia. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja oleh pekerja/buruh itu sendiri.Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat berhasil dan berjalan efektif apabila semua pihak baik pihak PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan para pekerja/buruh khususnya pekerja/buruh lapangan bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dan tidak ada diskriminasi. Dengan adanya komunikasi yang baik antar semua pihak dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mensukseskan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ROKOK TERHADAP PEMENUHAN PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI PT. DJARUM KUDUS Rahma Mediastuti*, Henny Juliani, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.051 KB)

Abstract

Salah satu elemen penting dalam dunia usaha adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggungjawab Negara untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu kebijakan perlindungan pekerja merupakan suatu kebijakan yang memang didasarkan pada kebutuhan nyata.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun realita. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian dengan penumpulan data primer serta data sekunder. Kemudian analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu proses analisa data yang diperoleh dari lapangan dan dianalisa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasa rperaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mempengaruhi perkembangan kinerja pekerja/buruh di PT. DJARUM Kudus. Dalam pelaksanaan perlindungan pekerja rokok, PT. DJARUM Kudus mengalami kendala yaitu kurangnya komunikasi dan informasi dengan BPJS terkait pemberian jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Sementara itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mempunyai peran yang sangat dibutuhkan dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja rokok dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu PT. DJARUM Kudus diharapkan memperhatikan nasib dan hak-hak tenaga kerja, karena tenaga kerja adalah asset utama perusahaan yang selalu ikut aktif berperan dalam menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan.
TINJAUAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA OUTSOURCING DI PERUSAHAAN PERBANKAN (STUDI DI BANK BNI KCU UNDIP SEMARANG) Dinda Sarastifayani; Sonhaji Sonhaji; Solechan Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.243 KB)

Abstract

Penelitian dengan judul ”tinjauan terhadap kesejahteraan pekerja outsourcing di perusahaan perbankan” ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja outsourcing yang dipekerjakan di Bank BNI KCU Undip Semarang dan hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT. Persona Prima Utama selaku perusahaan penyedia jasa dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, baik dari Bank BNI KCU Undip Semarang maupun PT. Persona Prima Utama telah memberikan kesejahteraan kepada pekerja outsourcing dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Namun, hambatan masih ditemukan dalam pemberian kesejahteraan pekerja outsourcing berkaitan dengan upah serta fasilitas kesejahteraan.
Co-Authors Agus Wijaya Chintiya Oktaviani Silitonga Dinda Sarastifayani Edgar Wilardi Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Kadek Cahya Susila Wibawa Muhammad Najiib Al Fithri Nabitatus Sa’adah Patria Ardi Samodra Sonhaji *), Ferra Ika Wardani Solechan Suhartoyo Suhartoyo Tri Rahayu Utami Venia Miranda Dewi Hascaryo Vincensya Pingkan Meylinda Palar