Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yuridika Jurnal Kearsipan
Ananda Prima Yurista
Unknown Affiliation
Chemistry Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN KEPALA DAERAH TERPILIH YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP TERHADAP KEABSAHAN MASA JABATANNYA Ananda Prima Yurista; Helmy Boemia
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.778 KB)

Abstract

AbstractThis study elaborates on the legal position of elected head of regional government that is involved in the crime of bribery and its salvation, especially in terms of its legality of office terms. This study is of a descriptive nature, and is qualified as a normative study. The result to this study is among others: with regards to its legal position, head of region elected by virtue of regional election is legitimately a head of a region, therefore it is an obligation to continue inaugurate them as the head of the region. IntisariPenelitian ini mengkaji kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat tindak pidana suap dan upaya penyelesaiannya, khususnya dalam hal keabsahan masa jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan masuk dalam kualifikasi penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah antara lain: perihal kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang tetap sah sebagai kepala daerah hasil Pemilukada sehingga menjadi sebuah keharusan untuk tetap melantik yang bersangkutan sebagai kepala daerah.
KONSISTENSI PENGATURAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA Muhammad Adib Zain; Ananda Prima Yurista; Mailinda Eka Yuniza
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.549 KB)

Abstract

AbstractThe preamble of 1945 Constitution have declared Indonesia as a welfare state. Post-amendment of the 1945 Constitution, the rights of Indonesian citizen to welfare is regulated in Article 28 H sections (1), (2), (3), and Article 34 sections (2) and (3), which then is subsequented by Law number 40 of 2004 on National Social Security System, followed by Law number 24 of 2011 on Social Security Agency (BPJS). However, both regulations instead created new problems: the government is monopolizing the business of security insurance, and the existence of double burden to the citizens in paying taxes as an obligation and paying insurance premium as contribution fee to get social security. This study will further elaborate: First, the concept of the welfare state of Indonesia; and Second, the consistency of social security regulations towards the effort to manifestation of Indonesia as a welfare state.IntisariPembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare  state). Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 hak warga negara dalam kesejahteraan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3), yang kemudian diejawantahkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditindaklanjuti dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun kedua pengaturan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru: pemerintah membuat monopoli dalam bisnis asuransi jaminan, dan ada beban ganda bagi warga negara dalam membayar pajak sebagai kewajiban membayar premi asuransi sebagai kontribusi untuk mendapatkan pertanggungan dari jaminan sosial. Penelitian ini akan mengkaji: Pertama, bagaimana konsepsi negara kesejahteraan Indonesia; dan Kedua, bagaimana konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap upaya mewujudkan konsepsi negara kesejahteraan Indonesia.
PENGAKUAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT SEBAGAI SYARAT PENERBITAN ARSIP PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN: (STUDI KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) Ananda Prima Yurista
Jurnal Kearsipan Vol 11 No 1 (2016): -
Publisher : Arsip Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SKT-A dan hak-hak adat di atas tanah yang diterbitkan oleh Damang di Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menimbulkan polemik karena dinyatakan tidak sah. Kajian ini akan berusaha untuk menganalisis bagaimana peluang pengakuan SKT-A dan hak-hak adat di atas tanah ini sebagai syarat dalam penerbitan arsip pertanahan (dalam hal ini adalah sertifikat yang sekaligus diakui dalam UU No. 43 Tahun2009 tentang Kearsipan sebagai arsip penjamin hak-hak keperdataan rakyat). Kajian ini juga akan menganalisis apa implikasi pengakuan SKT-A dan hak-hak adat di atas tanah ini sebagai syarat dalam penerbitan arsip pertanahan dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normative yang menitikberatkan pada analisis data sekunder yang ditemukan dalam proses library research.
Tracing the Idea of the Social Function and Its Practice in Several Countries Ananda Prima Yurista; Nurhasan Ismail
Yuridika Vol. 40 No. 3 (2025): Volume 40 No 3 September 2025
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v40i3.60446

Abstract

The idea and regulation of the social function are contained in Law No. 5 of 1960 on Basic Regulations on Agrarian Principles (Basic Agrarian Law–BAL) in order to realize welfare for the people. The concept of the social function was developed by Leon Duguit. The concept of the social function is not an idea that has only developed in Indonesia; it has been applied in several countries, including Brazil, the United States, Colombia, Chile, and Mexico. Based on this, it is interesting to examine the development of the idea of social functions in several countries so that it can then be used as a lesson learned for the development of the idea of social functions by using legal research methods, in the form of normative juridical methods. One of the findings in this article is that the regulation of social functions over property in Brazil, Colombia Chile, and Mexico is regulated in the constitution, and then further regulated in the Civil Code, which is equivalent to a law. In contrast, when tracing the regulation of social functions in the United States, the term used is social obligation, and the regulation of social obligations is enshrined in jurisprudence. The method of approach used is normative juridical.
Co-Authors Helmy Boemia Mailinda Eka Yuniza Muhammad Adib Zain Nurhasan Ismail