Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Supremasi
Kasiani Kasiani
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hukum Badan Usaha yang Dapat Didirikan oleh Yayasan untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha di Indonesia Kasiani Kasiani
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1382

Abstract

Sebagai subyek hukum natural person, Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa Yayasan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai sarana untuk menunjang Yayasan dalam menjalankan maksud dan tujuannya, namun undang-undang tidak menjelaskan bentuk badan usaha apa yang dapat dijalankan oleh Yayasan, fakta di masyarakat suatu Yayasan mendirikan kegiatan usaha seperti kegiatan di bidang perternakan, perkebunan, pertokoan yang mana bentuk kegiatan tersebut layaknya kegiatan usaha perorangan, dengan menggunakan nama para organ Yayasan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bentuk badan usaha apa yang dapat didirikan dan atau diikuti oleh Yayasan sebagai investor, serta bagaimana legalitas kepemilikan kegiatan usaha Yayasan yang didirikan atas nama organ Yayasan. Melalui penelitian normatif disimpulkan bahwa Pertama, bentuk badan usaha yang dapat didirikan dan atau diikuti oleh yayasan pada pekerkembangan pengaturan yang ada adalah berbentuk perseroan terbatas (PT), Koperasi dan bentuk-bentuk lain yang telah diatur dalam Undang-Undang yang dengan tegas menyatakan bahwa Yayasan merupakan badan penyelenggara dari kegiatan tersebut. Kedua, Yayasan tidak memiliki legalitas sebagai pemilik badan usaha dan legalitas kepemilikan ada pada nama organ Yayasan secara pribadi, sesuai nama yang tercantum di dalam akta pendirian badan usaha. Artinya meskipun kekayaan yang digunakan badan usaha seluruhnya adalah berasal dari kekayaan Yayasan, namun secara yuridis Yayasan tidak memiliki alas hukum bahwa badan usaha tersebut adalah milik Yayasan.
ANALISIS PARAMETER PIERCING THE CORPORATE VEIL ATAS KOLABORASI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN DIREKSI DALAM PENYELEWENGAN ASET PERSEROAN TERBATAS kasiani kasiani; weppy susetyo
Jurnal Supremasi Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i1.5644

Abstract

Prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) sering kali disalahgunakan melalui praktik abuse of corporate form, di mana pemegang saham mayoritas melakukan kontrol absolut terhadap direksi untuk melakukan penyelewengan aset (asset stripping). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan parameter objektif penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) terhadap kolaborasi sistemik antara pemegang saham mayoritas dan direksi dalam penyelewengan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kolaborasi dalam penyelewengan aset memerlukan matriks parameter yang terintegrasi, meliputi: (1) Indikator finansial melalui pembuktian commingling of assets; (2) Indikator operasional melalui alter ego test untuk melihat intervensi non-prosedural pemegang saham; dan (3) Indikator itikad buruk yang bertujuan merugikan kreditur. Penerapan Piercing the Corporate Veil tidak lagi dipandang secara fragmentaris, melainkan sebagai tanggung jawab renteng (joint and several liability) ketika hubungan kausalitas antara instruksi pemegang saham dan eksekusi direksi terbukti secara signifikan melanggar formalitas korporasi.
Co-Authors Weppy Susetyo