Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Aspek Hukum Pelayanan Usaha Jasa Salon Terhadap Konsumen (Studi Di Diana Spa Mataram) Ni Nyoman Putri Ayudiana; Moh. Saleh
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2789

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam pelayanan usaha jasa salon kecantikan, dan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk tanggungjawab salon kecantikan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative emipris. Penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Diana SPA Mataram yaitu perlindungan hukum perventif dan represif.. Sedangkan bentuk tanggung jawab hukum bagi salon kecantikan apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen (Diana SPA Mataram) apabila pelaku usaha jasa salon melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 335k/Pdt.Sus/2012) Bakhtiar Syamsi Pratama; Moh. Saleh
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2795

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan putusan dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Adapun penyusun merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: bagaimana kedudukan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dan bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Terakhir, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, makna final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lanjutan dalam lingkup Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen , namun dalam lingkup peradilan dapat diajukan upaya hukum keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Pengadilan Negeri dan objek sengketa konsumen yang menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) BAGI MASYARAKAT SEKITAR Diman Ade Mulada; Moh. Saleh; Yudhi Setiawan; I Gusti Agung Wisudawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.399

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Bagi Masyarakat Sekitar Wilayah Opeerasional” dilakukan di Desa Giri Madiya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada hari Jumat, 30 Agustus 2024. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Giri Madiya, sebab materi yang di sampaikan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi Masyarakat Sekitar dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat.
Privatisasi Pengelolaan Air Bersih Sebagai Kebutuhan Pelayanan Dasar Di Daerah Ahmad Zuhairi; Khairus Febryan Fitrahady; Moh. Saleh; Budi Sutrisno
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.390

Abstract

Perubahan rezim pengaturan tentang otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berimplikasi pada banyak sektor, salah satunya adanya kewajiban dari Pemerintah Daerah menyesuaikan berbagai kebijakan otonomi dan legislasi melalui peraturan daerah, sebagai contoh adanya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Pasal 331 ayat (3) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Dalam pengelolaan perusahaan oleh BUMD salah satunya adalah perusahaan air bersih. Salah satu yang menarik pengelolaan air bersih adalah di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di daerah pariwisata Tiga Gili. Di daerah tersebut pengelolaan air bersih di kerjasamakan dengan pihak swasta. Diketahui bahwa salah satu pelayanan dasar adalah air bersih. Jika pengelolaan air bersih dikelola oleh swasta maka tentu yang menjadi orientasinya adalah profit. Jika profit menjadi yang utama, tentu hal ini akan rentan mengganggu pelayanan dasar sebagai penyedia air bersih yang merupakan air bersih. Tentu hal ini perlu dibutuhkan pengaturan yang berkeadilan sehingga masyarakat tidak dirugikan dan daerah mendapat keutungan dari pengelolaan tersebut.