Articles
<![CDATA[Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ]]>
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>;
<![CDATA[Abdul Khair]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[Zunnuraeni Zunnuraeni]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v5i1.34
<![CDATA[Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satu permasalahan dalam peningkatan pembangunan dan pengembangan Desa Taman Indah adalah terletak pada Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan atau PAD yang dijadikan sebagai penopang dan pendorong dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Taman Indah. Oleh sebab itu solusi yang kami tawarkan adalah melakukan penyuluhan hokum mengenai Pemanfaatan Potensi BUMDES sebagai Daya Ungkit APBDES Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode : (1) Ceramah; (2) Diskusi; (3) Konsultasi Hukum. Melalui kegiatan diskusi dengan peserta penyuluhan, dapat diidentifikasi berbagai potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi BUMDes.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Potensi Bumdes Sbagai Upaya Meningkatkan APBDes di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Abdul Khair]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v7i2.123
<![CDATA[Tujuan dan Manfaat Pengabdian ini adalah: (1) untuk melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat; (2) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penyelenggara Pemerintahan desa dalam rangka optimalisasi sumber-sumber PAD untuk peningkatan APBDES. Adapun Manfaatnya adalah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur penyelengaraan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Salah satu permasalahan dalam peningkatan pembangunan dan pengembangan desa adalah terletak pada Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan atau PAD yang dijadikan sebagai penopang dan pendorong dalam pelaksanaan pemerintahan. Oleh sebab itu solusi yang kami tawarkan adalah melakukan penyuluhan hukum mengenai Pemanfaatan Potensi BUMDES sebagai Daya Ungkit APBDES di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode : (1) Ceramah yaitu pemberian materi yang berkenaan dengan isu otonomi desa terutama dalam hal peningkatan PAD Desa Sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam bentuk ceramah secara langsung kepada peserta dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan; (2) Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan Tim Penyuluh mengenai materi yang disampaikan oleh masing-masing penyuluh. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Tim penyuluh; (3) Konsultasi Hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum yang berkaitan dengan BUMDES. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.]]>
<![CDATA[Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Dan Pimpinan Lembaga Negara Tentang Pembubaran Front Pembela Islam Ditinjau Dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 ]]>
<![CDATA[Syihabuddin Billati Waddin]]>;
<![CDATA[RR. Cahyowati]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1380
<![CDATA[Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama tentang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E tentang kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini menganalisis undang-undang, pendapat ahli dan beberapa literatur terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bersama pembubaran Front Pembela Islam tidak didahului dengan pemberian peringatan tertulis sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 62 UU Orma adalah tidak sah menurut hukums. Selain itu, Pembubaran FPI tersebut merupakan tindakan pemerintah yang telah melanggar hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berkumpul, berserikat danmengeluarkan pendapat sesuai dengan amanah konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.]]>
<![CDATA[Impunitas Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NomoR 37/PUU-XVIII/2020 ]]>
<![CDATA[Andi Thasbisyahbilla Farrel Sadra]]>;
<![CDATA[Minollah Minollah]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1381
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk impunitas dalam pasal 27 UU No,2/2020 sebelum dan pasca terbitnya Putusan MK No.37/PUU-XVIII/2020, serta mengalisis implikasinya terhadap pemenuhan asas Equality Before The law. Penelitian ini bersifat normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pasal 27 UU No.2/2020 melahirkan Impunitas absolut penegakan hukum, hal ini bertentangan dengan konstitusi karena telah menutup ruang untuk melakukan proses hukum terhadap pelanggaran hukum. Namun pasca terbitnya Putusan MK No.37/PUU-XVIII/2020, konsep Impunitas absolut ini berubah menjadi konsep Impunitas Terbatas dengan 2 batasan yakni tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan (1)beritikhad baik dan (2)sesuai dengan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Kediri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ]]>
<![CDATA[Nasibullah Nasibullah]]>;
<![CDATA[RR. Cahyowati]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1397
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang dimana lebih menitik beratkan pada data dan fakta yang terjadi di lapangan. Simpulan, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kediri sudah berjalan dengan baik, dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa akan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam forum rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan cara penyampaian pola demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Desa, peran serta semua elemen masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan desa pada saat musyawarah perencanaaan pembangunan desa.]]>
<![CDATA[Peran Pemda Dalam Pengawasan Ormas di Daerah (Studi di Kabupaten Sumbawa Barat) ]]>
<![CDATA[M. Saleh]]>;
<![CDATA[Abdul Khair]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.1818
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ormas Di daerah. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data hasil penelitian lapangam. Hasil penelitian, dibutuhkan pengetatan terhadap pendirian ormas di daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, perlu adanya dana bantuan dari pemerintah daerah bagi ormas di daerah dalam pengembangan organisasinya.]]>
<![CDATA[Peran Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu) ]]>
<![CDATA[M. Saleh]]>;
<![CDATA[Abdul Khair]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.1819
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu). Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa baha hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapka Peran BDP sebagai mitra Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan di Desa agar lebih oftimal sesuai dengan peraturan perundang-indangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Dalam Pemberhentian Kepala Kewilayahan Selaku Perangkat Desa (Studi Di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat) ]]>
<![CDATA[Jumratul Aulyah]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>;
<![CDATA[Rusnan Rusnan]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2827
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberhentian Kepala Kewilayahan di Desa Perampuan ditinjau dari Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini bersifat empiris, dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitiannya : 1) Faktor yang memengaruhi pemberhentian tersebut ialah kurangnya pemahaman Kepala Desa mengenai regulasi tentang mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, serta adanya kepentingan politik dan pribadi Kepala Desa. 2) Pemberhentian Kepala Kewilayahan di Desa Perampuan tidak melalui konsultasi dan tanpa rekomendasi tertulis dari Camat, melainkan Kepala Desa langsung menerbitkan SK Pemberhentian Kepala Kewilayahan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan terkait.]]>
<![CDATA[Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah ]]>
<![CDATA[Muhammad Adrian Maulana]]>;
<![CDATA[Abdul Khair]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.3205
<![CDATA[Penelitian dengan judul Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah, bertujuan untuk mengetahui sentralisasi perizinan terhadap usaha pertambangan yang mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah Hasil temuan penelitian ini usaha perizinan tambang dipegang oleh Pemerintah Pusat dan daerah, setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja usaha pertambangan hanya menjadi urusan pemerintahan, Pemerintah daerah menjadi tidak berwenang atas izin usaha pertambangan dan akibatnya Undang-Undang Cipta Kerja mengandung unsur ketidaksesuaian norma berdasar pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Rusnan Rusnan]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>;
<![CDATA[Johannes Johny Koynja]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3725
<![CDATA[Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan aparat desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan pemerintah desa termasuk dalam penyusunan peraturan desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Maka setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang termasuk adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk itu, sebuah peraturan yang dibentuk oleh legislator baru dapat dikatakan baik apabila dapat mengakomodir kepentingan seluruh elemen yang ada, baik dari struktur dan mekanisme pemebnetukapnnya, adanya landasan atau dasar yang dijadikan pijakan serta mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat sehingga aturan tersebut dapat diterima dan berjalan dengan efektif termasuk terhadap peraturan desa.]]>
