Articles
<![CDATA[Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ]]>
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>;
<![CDATA[Abdul Khair]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[Zunnuraeni Zunnuraeni]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v5i1.34
<![CDATA[Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 mengenai BUMDes dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satu permasalahan dalam peningkatan pembangunan dan pengembangan Desa Taman Indah adalah terletak pada Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan atau PAD yang dijadikan sebagai penopang dan pendorong dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Taman Indah. Oleh sebab itu solusi yang kami tawarkan adalah melakukan penyuluhan hokum mengenai Pemanfaatan Potensi BUMDES sebagai Daya Ungkit APBDES Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode : (1) Ceramah; (2) Diskusi; (3) Konsultasi Hukum. Melalui kegiatan diskusi dengan peserta penyuluhan, dapat diidentifikasi berbagai potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi BUMDes.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Karang Taruna Indonesia Kembang Komak Desa Kawo ]]>
<![CDATA[AD Basniwati]]>;
<![CDATA[M. Saleh]]>;
<![CDATA[Abdul Khair]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v7i1.97
<![CDATA[Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Penyuluhan Hukum Tentang Keterbukaan informasi Publik Di Karang Taruna Indonesia (KTI) Kembang Karnak Desa Kawo. Penyuluhan hukum ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan tatap muka secara langsung dengan peserta penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Desa Kawa. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh Seluruh Karang Taruna Kepala Desa beserta jajaran, tokoh agama, tokoh masyarakat. Penekanan ini dilakukan karna pentingnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik agar masyarakat pada umumnya serta pemuda bias berpastisipasi secara aktif terhadap materi penyuluhan tersebut.]]>
<![CDATA[Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ]]>
<![CDATA[M. Saleh]]>;
<![CDATA[Abdul Khair]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[RR. Cahyowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v7i2.100
<![CDATA[Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan cara tatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi atau tanya jawab atau diskusi terhadap materi yang disampaikan oleh penyuluh. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu . Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh seluruh BPD dan Kepala Desa beserta seluruh jajaran staf Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat. Penyuluhan ini ditekankan pada aspek penguatan pemahaman akan fungsi dan peran BPD sebagai mitra kerja kepala Desa dalam membangun Desa.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Potensi Bumdes Sbagai Upaya Meningkatkan APBDes di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Abdul Khair]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v7i2.123
<![CDATA[Tujuan dan Manfaat Pengabdian ini adalah: (1) untuk melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat; (2) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penyelenggara Pemerintahan desa dalam rangka optimalisasi sumber-sumber PAD untuk peningkatan APBDES. Adapun Manfaatnya adalah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur penyelengaraan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Salah satu permasalahan dalam peningkatan pembangunan dan pengembangan desa adalah terletak pada Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan atau PAD yang dijadikan sebagai penopang dan pendorong dalam pelaksanaan pemerintahan. Oleh sebab itu solusi yang kami tawarkan adalah melakukan penyuluhan hukum mengenai Pemanfaatan Potensi BUMDES sebagai Daya Ungkit APBDES di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode : (1) Ceramah yaitu pemberian materi yang berkenaan dengan isu otonomi desa terutama dalam hal peningkatan PAD Desa Sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam bentuk ceramah secara langsung kepada peserta dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan; (2) Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan Tim Penyuluh mengenai materi yang disampaikan oleh masing-masing penyuluh. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Tim penyuluh; (3) Konsultasi Hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum yang berkaitan dengan BUMDES. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum PSBB Dan PPKM Dalam Penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ]]>
<![CDATA[Iqozul Himam]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[AD Basniwati]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1314
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami aspek hukum pembentukan PSBB dan PPKM dalam penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang cacat secara formil materil. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau Legal research yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangandengan sifat analisis dan Preskriptif yang berarti memberikan argumentasi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap peristiwa hukum. Hasil penelitian Pertama, ditemukan bahwa pembentukan PSBB dan PPKM yang berdasarkan PP No. 21 Tahun 2020 dan Inmendagri No. 7 Tahun 2021 sebagai produk hukum yang cacat namun dikategorikan sebagai Freies Ermessen atau aturan kebijakan. Kedua, kedudukan hukum pembentukan PSBB dan PPKM ini sudah sesuai dengan lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Penetapan Anggaran Serta Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Kecamatan Batukliang) ]]>
<![CDATA[Subandi Subandi]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[AD Basniwati]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1317
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan anggaran serta pendapatan asli desa. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang- Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis . Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan. Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya serta pendapatan asli desa (PAdes)]]>
<![CDATA[Peran Pemda Dalam Pengawasan Ormas di Daerah (Studi di Kabupaten Sumbawa Barat) ]]>
<![CDATA[M. Saleh]]>;
<![CDATA[Abdul Khair]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.1818
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ormas Di daerah. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data hasil penelitian lapangam. Hasil penelitian, dibutuhkan pengetatan terhadap pendirian ormas di daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, perlu adanya dana bantuan dari pemerintah daerah bagi ormas di daerah dalam pengembangan organisasinya.]]>
<![CDATA[Peran Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu) ]]>
<![CDATA[M. Saleh]]>;
<![CDATA[Abdul Khair]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[Sarkawi Sarkawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.1819
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu). Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa baha hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapka Peran BDP sebagai mitra Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan di Desa agar lebih oftimal sesuai dengan peraturan perundang-indangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemanfaatan Dengan Sewa Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Di Bpkad Lombok Barat) ]]>
<![CDATA[Ine Indriani]]>;
<![CDATA[Kafrawi Kafrawi]]>;
<![CDATA[AD Basniwati]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2831
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mengkaji serta memahami pelaksanaan pemanfaatan dengan sewa dalam pengelolaan barang milik daerah ditinjau dari PP No 28 Tahun 2020 dan pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah Lombok Barat berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa sudah berjalan melalui Instruksi Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang memberikan penugasan kepada setiap Kepala Desa untuk menjalankan pelaksanaan sewa barang milik daerah berupa tanah di masing-masing desa. Adapun mengenai pengamanan aset tanah berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 sudah berjalan sebagaimana ketentuan karena terlaksananya pengamanan aset tanah secara fisik, hukum dan administratif.]]>
