Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

PERAN AUDIT KINERJA DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK Rosliana Rosliana; Hasni Novriana
JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN Vol 1 No 1 (2012): Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era otonomi daerah saat ini daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Studi ini mengkaji tentang peran audit kinerja dalam peningkatan akuntabilitas sektor publik yang sedang diterapkan saat ini. Menggunakan data hasil pengumpulan dari kuesioner yang diberikan pada anggota DPRD tingkat provinsi dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kinerja dapat meningkatkan akuntabilitas sektor publik karena dengan audit kinerja memberikan informasi untuk memperbaiki kegiatan operasi program dan memudahkan pembuatan keputusan oleh kelompok–kelompok dengan bertanggungjawab yang mengatur atau melakukan koreksi awal.
PENGARUH PERSONAL BACKROUND, POLITICAL BACKROUND DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGRAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH Rosliana Rosliana
JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN Vol 1 No 2 (2012): Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari latar belakang individu, latar belakang politik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.Penelitian ini termotivasi oleh fakta bahwa latar belakang individu akan memberikan dampak terhadap sikap individu dalam aktivitas politik, Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Personal Backround, Political Backround, dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Variabel Independenya adalah pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, tahap implementasi dan pada tahap pertanggungjawaban. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diambil dari jawaban dari para responden melalui instrumen kuesioner yang didistribusikan langsung kepada responden, yang terkumpul sebanyak 34 yang merupakan anggota DPRD dari empat komisi yaitu, Komisi A, B, C, dan D yang ada di DPRD tingkat Propinsi di Pekanbaru.Hipotesis dari penelitian ini diuji dengan MANOVA, hasil penelitian ini secara umum bahawa Personal backround, Political Backround, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, tapi pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
PENGARUH TENUR KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DIWILAYAH PEKANBARU Rosliana Rosliana; M Anwar Zuhdi
JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa tenur dan etika auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada 8 Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Wilayah Pekanbaru. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kausal komparatif, dengan jumlah sampel sebanyak 34 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada responden dan mengambilnya kembali paling lama jangka waktu 1 minggu. Model analisa data yang digunakan adalah analisi regresi berganda, dengan pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas data, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji-t, uji Simultan (uji f) dan koefisien determinasi (R2). Deskriptif statistik juga digunakan untuk membantu menganalisa data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian pengaruh simultan dengan menggunakan uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Apabila nilai-nilai hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai ketentuannya, maka diperoleh hasil nilai F hitung sebesar 29,121 > nilai tabel (3,305) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,050. Mengacu pada hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tenur (X1) dan Etika Auditor (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Audit (Y). Terlihat nilai adjusted R Square sebesar 0.630 yang berarti bahwa variasi atau perubahan variabel dependen (kualitas audit) hanya mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen (Tenur) dan (Etika Auditor) sebesar 63,00%. Sedangkan sisanya 37,00 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi penelitian ini.
PENYULUHAN AKUNTANSI PRAKTIS BAGI PELAKU UMKM DI KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR KECAMATAN TEMBILAHAN Novriani Susanti; Ria Febrina; Rosliana Rosliana
KARYA ABDI Vol 3 No 1 (2022): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v3i1.2076

Abstract

Tembilahan Hilir Village is one of the villages located in Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. In Tembilahan Hilir Village, there are various small and medium business fields. Unfortunately, not all UMKM actors understand accounting records in accordance with the applicable accounting system. Based on the results of observations, it is known that one of the factors behind the absence of accounting records is the educational background of UMKM actors. To assist UMKM actors in carrying out practical bookkeeping, counseling was carried out to UMKM actors in making practical accounting records. The purpose of this counseling is so that UMKM actors can apply practical accounting in their business. The method used is in the form of counseling to UMKM actors in Tembilahan Hilir Village. Based on the evaluation of the results of the counseling, most UMKM actors have understood bookkeeping using a practical accounting system.
PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PADA OPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RANTI MELASARI; ROSLIANA ROSLIANA; PENI SILVIONITA
JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/jak.v11i2.2263

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence of the effect of internal control, accountability and transparency on government performance in the OPD of Indragiri Hilir Regency. The population in this study were all 34 OPD in Indragiri Hilir District. The method for selecting the sample used a purposive sampling method, with a total sample of 56 respondents who filled out the research questionnaire. The analysis technique used is multiple linear regression. The results of the study show that internal control affects government performance, accountability influences government performance and transparency influences government performance. Simultaneous test results show that internal control, accountability and transparency affect government performance in the OPD of Indragiri Hilir Regency
STUDI POTENSI PAJAK RUMAH KOS SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS Syafrizal Thaher DS; Roberta Zulfhi Surya; Novrizal Nur; Rosliana Rosliana
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 9 No 1 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i1.305

Abstract

The city of Tembilahan is mostly inhabited by seasonal residents with the aim of education and work, so it requires boarding house facilities. The Indragiri Hilir Regency Government has enacted Regional Regulation No. 13/2018 concerning the management of boarding houses. To increase the source of local revenue, boarding house taxes can be an alternative source of PAD. In addition, if the boarding house is managed professionally, it will also be a source of other PADs such as advertising tax, artesian well tax, and rural-urban land building tax. To carry out the formulation of the strategy, we used the business model canvas and SWOT analysis. Kota Tembilahan banyak dihuni oleh penduduk musiman dengan tujuan Pendidikan dan Pekerjaan sehingga membutuhkan fasilitas rumah kos. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Perda No.13/2018 tentang pengelolaan rumah kos. Untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, Pajak Rumah kos dapat menjadi salah satu alternatif sumber PAD. Selain itu, apabila rumah kos dikelola secara professional juga akan menjadi sumber PAD lain seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan. Untuk melakukan perumusan strategi digunakan Business Model Canvas dan Analisa SWOT
INVENTARISASI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA USAHA AGEN TRAVEL PERJALANAN DARAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (HKPD) Rosliana Rosliana; Ranti Melasari; Badewin Badewin
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 9 No 2 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i2.316

Abstract

Private minibus car travel is currently the choice of the people of Indragiri Hilir in supporting activities. Based on a preliminary survey and comparison with Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, information was obtained that: black plate travel does not have a route permit; vehicles do not pass due diligence; and operators do not pay various levies set for passenger transportation. The high growth of travel agents for land travel business in Indragiri Hilir did not make a positive contribution to the regional original income of the Indragiri Hilir Regency. This study aims to take inventory of the potential for regional original revenue sourced from the operations of travel agents in the land travel business. The results of the study are the potential of PAD that needs to be optimized for land travel business, namely route permit fees; (2) terminal levies; (3) motor vehicle testing retribution; (4) motorized vehicle title transfer fee; (5) advertising tax; (6) PBB-P2 and (7) Parking tax. This research suggests to the government that it should be able to enforce the regulations that have been published in order to increase local revenue. Travel Mobil Minibus pribadi saat ini menjadi pilihan masyarakat Indragiri Hilir dalam menunjang aktivitas. Berdasarkan survey pendahuluan dan dikomparasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperoleh informasi bahwa: Travel Plat Hitam tidak memiliki izin trayek, Kendaraan tidak melalui uji kelayakan, serta tidak membayar berbagai retribusi yang ditetapkan untuk angkutan penumpang. Tingginya pertumbuhan Travel Agen Usaha Perjalanan Darat di Indragiri Hilir tidak memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir potensi – potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Operasional Travel Agent Usaha Perjalanan Darat. Hasil Penelitian yaitu potensi PAD yang perlu di optimalisasi pada Travel Usaha Perjalanan Darat yaitu Retribusi Izin Trayek; (2) Retribusi Terminal; (3) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor; (3) Pajak Kendaraan Bermotor; (4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (5) Pajak Reklame; (6) PBB-P2; (7) Retribusi Parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini menyarankan kepada pihak Pemerintah untuk dapat menegakkan Regulasi-regulasi yang telah di terbitkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.