p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELODANG MAYANG
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STUDI POTENSI PAJAK RUMAH KOS SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS Syafrizal Thaher DS; Roberta Zulfhi Surya; Novrizal Nur; Rosliana Rosliana
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 9 No 1 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i1.305

Abstract

The city of Tembilahan is mostly inhabited by seasonal residents with the aim of education and work, so it requires boarding house facilities. The Indragiri Hilir Regency Government has enacted Regional Regulation No. 13/2018 concerning the management of boarding houses. To increase the source of local revenue, boarding house taxes can be an alternative source of PAD. In addition, if the boarding house is managed professionally, it will also be a source of other PADs such as advertising tax, artesian well tax, and rural-urban land building tax. To carry out the formulation of the strategy, we used the business model canvas and SWOT analysis. Kota Tembilahan banyak dihuni oleh penduduk musiman dengan tujuan Pendidikan dan Pekerjaan sehingga membutuhkan fasilitas rumah kos. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Perda No.13/2018 tentang pengelolaan rumah kos. Untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, Pajak Rumah kos dapat menjadi salah satu alternatif sumber PAD. Selain itu, apabila rumah kos dikelola secara professional juga akan menjadi sumber PAD lain seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan. Untuk melakukan perumusan strategi digunakan Business Model Canvas dan Analisa SWOT
ANALISA PENANAMAN VEGETASI PINANG BETARA PADA JALUR HIJAU JALAN RAYA DI KOTA TEMBILAHAN SEBAGAI PENYERAP EMISI KENDARAAN DAN SUMBER PENCAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus: Jalan Baharuddin Yusuf dan Jalan Swarna Bumi) M Gasali M; Akbar Alfa; Syafrizal Thaher DS
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 9 No 2 (2023): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v9i2.317

Abstract

The population density in Indragiri Hilir has also slowly affected the reduction in the amount of green land that functions as an absorber of carbon emissions from settlements and shopping complexes. The high growth of vehicles and changing the function of green areas into settlements will certainly be a challenge in environmental management. This study discusses the optimization of the Green Road Line (JHJ). JHJ has a main role as a buffer for the environment, namely the function of reducing air pollution, the function of reducing noise, and the function of a barrier (barrier), as well as the main ecological function of being a carbon enhancer and reducing motor vehicle pollution. In general, JHJ is planted with plants that do not produce economic value, such as flowers. This research will discuss betel nut planting along JHJ so that it can generate economic and ecological benefits. Ecological benefits come in the form of an increase in environmental support systems, while the economic benefits resulting from JHJ can be a source of local revenue (PAD). The conclusions of this study are: (1) areca nut is considered to have economic potential if it is developed at JHJ; based on initial calculations, it is predicted that if JHJ along Jalan Baharuddin Yusuf and Jalan Swarna Bumi are planted with pinang, it will get a gross yield of IDR 351,000,000,-/year; and (2) ecologically, the potential value of areca catechu biomass is that it can accommodate 30.78 kg/m2 of carbon and absorb 112.94 kg/m2 of carbon. So that it can be a buffer for the environment. (3) Technically, the Areca Palm fulfills the Regulation of the Minister of Public Works No. 5 of 2008 concerning Guidelines for Provision and Utilization of Green Open Spaces in Urban Areas. The research suggests that further research and the regional government review governance, institutions, and regulations related to JHJ plantations as a source of regional original income. Kepadatan penduduk di Indragiri Hilir secara perlahan juga mempengaruhi pengurangan jumlah lahan hijau yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbon menjadi pemukiman dan komplek pertokoan. Tingginya Pertumbuhan Kendaraan dan perubahan fungsi daerah hijau menjadi pemukiman tentu akan menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini membahas optimalisasi Jalur Hijau Jalan (JHJ). JHJ memiliki peran utama sebagai penyangga lingkungan yaitu fungsi pereduksi polusi udara, fungsi peredam kebisingan, dan fungsi pembatas (barrier) serta fungsi ekologi utama sebagai penambat karbon dan mengurangi polusi kendaraan bermotor. Pada umumnya JHJ ditaman dengan tanaman seperti bunga dan tumbuhan yang tidak menghasilkan nilai ekonomis. Pada penelitian ini akan dibahas tentang Penanaman Pinang Betara di sepanjang JHJ sehingga dapat menimbulkan keuntungan ekonomi dan ekologi. Manfaat Ekologi berupa peningkatan sistem penyangga lingkungan, sedangkan manfaat ekonomi hasil dari JHJ dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kesimpulan Penelitian ini yaitu: (1) Pinang dinilai memiliki potensi ekonomi apabila dikembangkan di JHJ, berdasarkan perhitungan awal diprediksikan apabila JHJ sepanjang Jalan Baharuddin Yusuf dan Jalan Swarna Bumi di tanami Pinang maka akan mendapatkan hasil bruto sebesar Rp. 351.000.000,-/tahun; (2) Secara Ekologis nilai potensi biomassa Pinang (Areca catechu) yaitu dapat menampung 30,78 kg/m2 karbon dan menyerap 112,94 kg/m2 karbon. Sehingga dapat menjadi penyangga lingkungan hidup. (3) Secara Teknis Pohon Pinang memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Penelitian menyarankan Penelitan berikutnya dan Pemerintah Daerah mengkaji Tata Kelola, Kelembagaan serta Regulasi terkait Penanaman JHJ sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.