Articles
<![CDATA[IDENTIFIKASI MUSCULOSKLETAL DISORDERS (MSDs) PADA AKTIVITAS PEMASANGAN CERUCUK PERKUATAN PONDASI DI DAERAH RAWA GAMBUT ]]>
<![CDATA[Roberta Zulfhi Surya]]>;
<![CDATA[Akbar Alfa]]>
<![CDATA[ JURNAL PLANOLOGI DAN SIPIL (JPS) Vol 1 No 1 (2019): JPS Volume 1 Nomor 1, Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indraigiri Hilir has a very large peatland. Large peatland is constraint in the development of infrastructure of a region. The problems posed ini the field of contruction is the amount of land degradation and low soil carrying capacity. Therefore, an alternative to the soil reinforcement is required by using the cerucuk timber to increase the carrying capacity of the foundation and soil reinforcement. This research was conducted to determine Musculoskletal Disorders (MSDs) in instalation of piles (the cerucuk timber) using Nordic Body Map Questionnaire. NBM happers due to these 28 body parts are ini direct contact with the activities. The primary cause of MSDs is unnatural working attitude and exessive mucle tension began from design of a working system that is designed not ini accordance with the workers’ limitation]]>
<![CDATA[KAJIAN KENDALA PEMBUATAN PETA UNTUK PERDA RTRW (STUDI KASUS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) ]]>
<![CDATA[Rezky Kinanda]]>;
<![CDATA[Roberta Zulfhi Surya]]>
<![CDATA[ JURNAL PLANOLOGI DAN SIPIL (JPS) Vol 2 No 2 (2020): JPS Volume 2 Nomor 2, Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peta adalah aspek yang sangat penting dan vital dalam sebuah perda rencana tata ruang, tidak terkecuali RTRW. Peran peta di dalam perda rencana tata ruang mencakup semua fungsi tata ruang yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, serta perijinan untuk proses pengajuan perijinan. Di dalam banyak kasus pembuatan peta yang terhambat akan menghambat penyusunan rencana tata ruang. Permasalahan ini lah yang terjadi pada proses penyusunan Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir. Baik dalam hal teknik maupun dan teknis dalam pembuatan peta. Penelitian ini akan mengidentifikasi kendala pembuatan peta untuk Perda RTRW dengan studi kasus Kabupaten Indragiri Hilir. Kendala ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak terkait untuk bisa menjadikannya sebagai landasan mencegah permasalahan dan menyusus strategi apabila telah terjadi kendala ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan dasar pertimbangan bahwa kendala yang terjadi bersifat sosial dan dinamis dikarenakan proses teknis harus melewati proses identifikasi awal terlebih dahulu untuk setelahnya jika ditemukan kendala yang sangat teknis barulah ada penelitian lanjutan dengan metode khusus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kendala yang terjadi adalah kendala teknis dan non teknis. akan tetapi berdasarkan wawancara dan analisis mendalam disimpulkan bahwa kendala teknis merupakan turunan dari kendala non teknis. kendala teknisnya adalah pada tahap pengumpulan data yang di dalamnya ada kegiatan digitasi, pengumpulan data lainnya, survey, dan konsultasi ke pusat. Sedangkan kendalan non teknis adalah pendanaan yang lamban dan terjadi tabrakan kepentingan antar sektor yang menginginkan sektor mereka menjadi prioritas.]]>
<![CDATA[Survey Potensi Excess Power di Kabupaten Indragiri Hilir ]]>
<![CDATA[Akbar Alfa]]>;
<![CDATA[Roberta Zulfhi Surya]]>
<![CDATA[ STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 16, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Statistika Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jstat.v16i2.2291
<![CDATA[Energi Listrik merupakan komponen kunci untuk pengembangan daerah dan merupakan strategiyang akan berkelanjutan dengan dampak-dampak yang telah terbukti memberikan kontribusi besarpada pengembangan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pemakaian energi sering digunakan sebagaisalah satu indikator tingkat kemakmuran. Namun kebutuhan energi listrik hingga saat ini belumterpenuhi karena seringnya terjadi pemadaman dan rencahnya rasio elektrifikasi. Di KabupatenIndragiri Hilir beroperasi sekitar 25 Perusahaan besar yang memiliki pembangkit listrik sendiri, baikitu menggunakan Tenaga Uap maupun Tenaga Diesel. Penelitian ini mengkaji potensi penerapanExcess Power surplus energi listrik yang dimiliki perusahaan untuk didistribusikan kepadakonsumen melalui PLN. Sampel dari penelitian ini adalah 3 perusahaan besar yakni PT. AgroSarimas Indonesia, PT. Kokonako Indonesia dan PT. Pulau Sambu Kuala Enok. Disamping itu jugamewawancarai keinginan masyarakat serta mengkaji regulasi terkait Excess Power. Hasil penelitianadalah potensi Excess Power adalah PT. Agro Sarimas Indonesia yang sedang membangun powerplandan diharapkan beroperasi awal 2017. PT.ASI berpotensi excess power sebesar 5-6 MW. Setidaknyadapat membantu pemenuhan demand energi di Kecamatan Kempas. Selain itu surplus energi PT.Pulau Sampu Kuala Enok juga diharapkan mampu menutupi kekurangan pasokan energi listrik diDesa Tanah Merah dan Kelurahan Kuala Enok. Disaat swasta menyediakan tenaga listrik bagikepentingan umum, tarif yang ditagih kepada konsumen diatur dalam pasal 41 ayat (2) UU Nomor30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan untuk wilayah kabupaten Indragiri Hilir tarif harusdisahkan oleh Bupati Indragiri Hilir.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Ergonomi dalam Kegiatan Pascapanen Kelapa Sawit untuk Mengurangi Keluhan Moskuluskletal Petani ]]>
<![CDATA[Roberta Zulfhi Surya]]>;
<![CDATA[M. Gasali M]]>
<![CDATA[ STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 14, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Statistika Unisba ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jstat.v14i2.1206
<![CDATA[Wheelbarrow adalah salah satu alat angkut material yaitu gerobak sorong, wheelbarrow padaawalnya merupakan alat angkut yang sangat berguna bagi masyarakat yang melakukan aktivitaspengangkutan hasil perkebunan ataupun juga barang-barang bangunan yang lain sebagainya.Sedangkan Hook T adalah alat yang digunakan sebagai material handling buah kelapa sawit.Aktivitas mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit merupakan aktivitas fisik danperalatan dirancang belum sesuai dengan kebutuhan petani. Pekerjaan yang membutuhkan energiyang besar seringkali menimbukan keluhan fisik petani. Pada penelitian ini dirancang du alat tersbutmenggunakan data antropometri dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian tingkat keluhanmoskuluskletalnya di ukur menggunakan nordic body map. Hasil penelitian setelah dilakukanperancangan ulang Wheelbarrowdengan mengedepankan aspek ergonomi menurunkan Keluhanmuskuloskeletal petani sebesar 31,79% sedangkan Hook T memberikan kontribusi penurunankeluhan moskuluskletal sebesar 27,81%]]>
<![CDATA[PENERAPAN TEKNIK STIMULUS MUTILASI DALAM BUDIDAYA KEPITING SOKA (SOFT-SHELLED CRABS) DI DESA PULAU CAWAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ]]>
<![CDATA[Syaiful Ramadhan Harahap]]>;
<![CDATA[Dwi Sushanty]]>;
<![CDATA[Yoyon Riono]]>;
<![CDATA[Roberta Zulfhi Surya]]>
<![CDATA[ MINDA BAHARU Vol 3, No 2 (2019): Minda Baharu ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau Kepulauan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (773.64 KB)
|
DOI: 10.33373/jmb.v3i2.2024
<![CDATA[Desa Pulau Cawan berada di Kabupaten Indragiri Hilir yang terkenal sebagai daerah penghasil Kepiting Bakau (Scylla serrate Forskal.). Peningkatan permintaan pasar yang diikuti dengan meningkatnya nilai ekonomis Kepiting Bakau mendorong masyarakat melakukan eksploitasi secara berlebihan sehingga dikhawatirkan akan mengancam kelestariannya. Solusi yang dapat dikembangkan adalah dengan cara budidaya Kepiting Soka. Tujuan dari pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi ekologi dan keberlanjutan kepiting bakau di alam dengan pendekatan penerapan iptek terkait budidaya kepiting soka. Kegiatan budidaya kepiting soka merupakan salah satu upaya berkelanjutan agar proses recruitment alamiah kepiting bakau dapat terus berlangsung. Penerapan iptek yang dilakukan adalah teknik stimulus mutilasi organ pada budidaya kepiting soka untuk mempercepat proses moulting dan meminimalisir biaya produksi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan, diskusi dan praktek secara langsung untuk menggali informasi tentang tingkat pengetahuan masyarakat terkait kondisi ekologi dan kelestarian kepiting bakau serta memberikan keterampilan teknis budidaya kepiting soka sebagai alternatif ekonomi yang dapat dikembangkan. Serangkaian kegiatan penyuluhan dan praktek teknis budidaya kepiting soka di respon positif oleh masyarakat nelayan Desa Pulau Cawan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui kegiatan pengabdian ini merupakan upaya berkelanjutan untuk tetap menjaga kelestarian kepiting bakau di alam serta dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di Desa Pulau Cawan.]]>
<![CDATA[ERGONOMI KOGNITIF PADA BALIHO KAMPANYE PEMILU 2019 DI PERSIMPANGAN STRATEGIS DI KOTA TALUK KUANTAN ]]>
<![CDATA[Roberta Zulfhi Surya]]>;
<![CDATA[Gerhana Adjie]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik Industri Terintegrasi Vol. 2 No. 1 (2019): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Research Center University of Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jutin.v2i1.263
<![CDATA[Cognitive ergonomic is the ability of humans to receive information determined by the five senses. The eye is one of the senses that receives the most information. The information obtained is in the form of visual information that can be obtained through displays originating from various sources, then from that information humans take a decision. The current era of reform is that everyone has the same right to be elected as a representative of the people. During the campaign period in all media decorated with advertisements from prospective representatives who fought to gain people's sympathy, one of the most widely used media campaigns was billboards. Billboards are one of the mainstay media in advertising, both products and social service advertisements. Based on this study, it was found that many 2019 election campaign billboards that were made with art considerations were not considerations of readers' comfort which resulted in the non-delivery of information on billboards. Respondents are required to be over 17 years old, have a minimum education of junior high school (high school) in order to know the intentions and goals of billboards for candidates and increase public participation in supporting the success of the 2019 elections. Using 7 questions that have passed the validity test and reliability test , the average rating of respondents is 2.006 in the assessment range 1 to 4, illustrating that most of the billboard campaign designs for the 2019 Election in Taluk Kuantan City have not met ergonomic rules so that the public considers billboards to be less attractive, unsafe and polluting the landscape.]]>
<![CDATA[ANALISA STRATEGI DAN SINKRONISASI CSR DENGAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ]]>
<![CDATA[Hasbi Zaidi]]>;
<![CDATA[Roberta Zulfhi Surya]]>;
<![CDATA[Juslan -]]>
<![CDATA[ Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 2 No 1 (2016): Vol. 2 No. 1, April 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47521/selodangmayang.v2i1.13
<![CDATA[Prinsip Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR)merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalampembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbanganantara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kajian ini menggunakananalisa kualitatif untuk melihat sinkronisasi program CSR dengan program pemerintah,sedangkan formulasi strategi pengelolaan CSR menggunakan analisa Strength – Weaknesses– Opportunities - Threat(SWOT). Sampel dalam kajian ini adalah stakeholder CSR di IndragiriHilir meliputi Pemerintah, Perusahaan, Akademisi serta Masyarakat. Jika dilihat darisinkronisasi program CSR, sudah banyak ditemukan kesamaan visi dan program antarapemerintah dengan perusahaan. Jika melihat kekuatan dan peluang (Strategi S-O) makadiperoleh strategi Sinkronisasi Program CSR dengan Rencana Pembangunan JangkaMenengah atau RPJMD. Strategi W-O yaitu Penguataan koordinasi antar stakeholder danmemasukkan unsur akademisi dan masyarakat dalam forum koordinasi. Strategi S-TKonsolidasi, integrasi, sinkronisasi regulasi, Penguatan Forum Koordinasi untuk fungsikontroling, Penegakan regulasi, Pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan peraturanpada perusahaan berstatus cabang. Sedangkan strategi W-T dengan menjalankanMemperketat pengawasan, Intersifitas komunikasi antar pemerintah dan Perusahaan,Pemanfaatan teknologi informatika seperti jaringan internet untuk memudahkan pengirimanberkas dan laporan CSR serta Sosialisasi dan diseminasi kepada lembaga untuk memperkuatfungsi dan tugasnya.]]>
<![CDATA[PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SELAIN APBN/APBD DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ]]>
<![CDATA[administrator admin]]>;
<![CDATA[Roberta Zulfhi Surya]]>
<![CDATA[ Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 2 No 3 (2016): Vol. 2 No. 3, Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47521/selodangmayang.v2i3.40
<![CDATA[Ketersediaan infrastruktur adalah faktor utama penggerak perekonomian, sehingga dengan rendahnyatingkat investasi untuk penyediaan infrastruktur akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhanekonomi suatu wilayah. Tantangan utama yang dihadapi adalah funding gaps antara kebutuhan investasiinfrastruktur dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhantersebut. Pemberlakuan sistem otonomi daerah dengan dasar Undang Undang (UU) Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendelegasikan beberapa kewenangan Pemerintah Pusatkepada Pemerintah Daerah (Pemda), salah satu diantaranya adalah sektor transportasi. Hal tersebutmenjadikan Pemda (Propinsi dan Kabupaten/Kota) memegang peranan sangat penting dalammewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang dapat mendukung aktivitas transportasidaerah dan terintegrasi dalam sebuah sistem transportasi nasional (SISTRANAS), dan konsep PublicPrivate Partnership (PPP) merupakan alternatif strategi pembiayaan yang dapat diterapkan selain dariAPBN dan APBD. beberapa infrastruktur dapat dikelola dengan model PPP, adapun infrastruktur Kab.Inhil yang dapat dikelola dengan PPP adalah Pelabuhan laut dan sungai; Jalan dan Jembatan;Pembuangan Sampah Padat; Ketenagalistrikan; Penyediaan air minum. Sedangkan infrastruktur Kab.Inhil yang tidak berpotensi dikelola dengan PPP adalah Bandar udara; Jalan Kereta Api; Penyediaan airbaku dan sistem irigasi; Penampungan Air Limbah; Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Minyakdan Gas.]]>
<![CDATA[PEMETAAN KESELARASAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) PADA RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ]]>
<![CDATA[Roberta Zulfhi Surya]]>
<![CDATA[ Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 4 No 1 (2018): Volume 4, Nomor 1, April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47521/selodangmayang.v4i1.84
<![CDATA[This SDGs Data Mapping exercise helps us to estimate readiness of Indragiri Hilir in applying proposed SDGs indicators to measure SDGs targets; for which indicator data improvement is required and where the data gaps exist. SDGs consist of 17 goals, 169 targets and 241 Indicators. In order to be able to measure the achievements of the SDGs targets, set of indicators are required and data needs to be available to apply those indicators. The exercise was conducted through desk review method by mapping for each SDGs Target existing relevant indicators used or proposed in the local documents: Indragiri Hilir Medium- Term Development Plan 2013-2018 (RPJMD) and others relevant documents as required. The indicators mapping then followed by data mapping for each indicator based on the availabity and quality of data from Statistics Agency (BPS) and line Agencies. The indicators mapping showed 16 goals, 46 targets dan 67 Indicators relevant.]]>
<![CDATA[ANALISA KESELARASAN SDGs DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA SERESAM DI DESA SERESAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU ]]>
<![CDATA[Roberta Zulfhi Surya]]>
<![CDATA[ Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 5 No Nomor 2 (2019): Volume 5, Nomor 2, Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47521/selodangmayang.v5iNomor 2.130
<![CDATA[Ministry of National Development Planning launched Voluntary National Report to support SDGs acceleration achievement. Therefore, SDGs Secretariat of Riau Province to do SDGs best practices survey to 12 district/city that facilitated by Development Plannig Agency at 12 district/city. This research was condusted by the survey and desk review method. The survey was conducted to collect data and information. Analysis result of alignment between national SDGs indicators and the Village Development Program conduct with desk review method. Base on analysis, Seresam village have successful to implementing SDGs at village level.]]>
