<![CDATA[ ABSTRAK Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPRK memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut alat-alat kelengkapan. Dasar aturan penetapan alat-alat kelengkapan DPRK merujuk pada Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MD3, UUPA, Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib. Alat kelengkapan DPRK terdiri dari ketua dan wakil ketua I dan II, komisi-komisi, badan-badan serta pansus yang sifatnya situasional. Tidak bisa pungkiri sangat rentan terjadi polemik dan tarik ulur kepentingan dalam proses penetapan alat kelengkapan DPRK yang pada akhirnya menghambat proses penetapan alat kelengkapan DPRK itu sendiri.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses penetapan alat kelengkapan DPRK berjalan, sudah seharusnya penetapan alat kelengkapan DPRK mengacu pada aturan-aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan polemik yang dapat menghambat proses penetapan alat kelengkapan DPRK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tarik ulur kepentingan dalam proses penetapan alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya terjadi karena perbedaan pandangan dalam menelaah aturan-aturan yang ada dengan mempertahankan kepentingan masing-masing. Sehingga hal ini berdampak pada terlambatnya penetapan alat kelengkapan itu sendiri hingga membuat kinerja DPRK menjadi terhambat. Namun demikian alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya akhirnya berhasil dibentuk. Hal ini disebabkan karena tidak dipermasalahkannya lagi rangkaian proses penetapan alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya oleh Fraksi Abdya Bermartabat dan Fraksi Nasional Bersatumeskipun tidak sesuai dengan harapan dari masing-masing fraksi tersebut. Diharapkan kepada DPRK Aceh Barat Daya agar kedepan dalam mengambil keputusan harus sesuai dan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga kedepan keputusan tersebut mendapatkan legalitas dan sah dilaksanakan di mata hukum. Kata Kunci : DPRK, alat kelengkapan dewan, Aceh Barat Daya ABSTRACT To carry out the functions and duties, regional legislative council (DPRK) have several work units or also referred as tools of completeness. The fundamental rule of determining the tools of completeness refers to constitution No 17 in 2014, UUPA, Government Regulation No 16 in 2010 about order of compiling. DPRK’s tools of completeness consist of chairman, deputy chairman I and II, commissions, agencies and special committee of its situational. It cannot be denied that there is a very vulnerable polemics and the tug of interests in the process of determining the tools completeness of DPRK which in turn inhibits the process itself.The purpose of this research is to explain how the determination process of the tool completeness of legislative council that refers to the current rules in order to avoid the polemics which can impede the process itself.The methodology applied in this research is qualitative descriptive. The use technique of data collection are field research and library research. Field research is to attain the primary data which is conducted by means of interview. Meanwhile library research is to gather the secondary data based on the books and articles. The result of this research explains that the tug of determination process of tool completeness of southwest Aceh legislative councilwas happened for the reason that there is distinctive point of views in reviewing the current rules by defending the self interest. So that is why it is affected to the delays of determining the tool completeness itself with the result that the functions of DPRK got obstructed. Nevertheless, the tool completeness of southwest Aceh legislative council is finally formed. This is because no longer disputed the determination process of the tool completeness of southwest Aceh legislative council by Fraksi Abdya Bermartabat (Abdya Prestige Faction) and Fraksi Nasional Bersatu (National United Faction) even though it is not in accordance with the expectations of each of these factions.It is expected to the legislative council of southwest Aceh that the fore in making decision should be appropriate and referring to the rules so that in the future, the decision will be gaining legality and it is legitimate to be implemented in the rule of the laws. Key Words:Regional Legislative Council,Tool of Completeness Council, Southwest Aceh ]]>
