Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Muhammad Iqbal
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN PAKAIAN DENGAN PEDAGANG PAKAIAN DI KOTA BANDA ACEH Muhammad Iqbal; Ilyas Yunus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.73 KB)

Abstract

Pasal 1368 KUHPerdata disebutkan “bahwa pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”. Kemudian Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2012 dalam Pasal 4 ayat (5) disebutkan “Terhadap ternak yang memakan/merusak tanaman orang lain, peternak berkewajiban membayar kerugiaan kepada pemilik tanaman sesuai dengan hasil keputusan musyawarah gampong yang bersangkutan”.Di Kabupaten Pidie, terdapat 9 kasus keluhan masyarakat terhadap ternak yang berkeliaran dan memakan bibit tanaman di lahan pertanian milik warga, sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik lahan pertanian. Pemilik ternak harusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ternaknya, namun dalam proses pertanggungjawaban tidak semua berjalan dengan lancar, kemudian dalam penyelesaiannya ditemukan juga hambatan-hambatan yang menghalangi pertanggungjawaban tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab pemilik ternak yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik lahan pertanian, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan pemilik ternak tidak melaksanakan tanggung jawab, serta upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik ternak. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini maka metode yang dilakukan menggunakan metode yuridis empiris atau penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pemilik ternak melaksanakan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh ternaknya.  Tanggung jawab yang dilakukan oleh pemilik ternak yaitu mengganti kerugian dalam bentuk uang atau dalam bentuk banyaknya bibit tanaman yang dimakan oleh ternak. Faktor yang menyebabkan petani tidak melaksanakan tanggungjawabnya yaitu tidak mengakui ternaknya, merasa dirugikan dan lemahnya ekonomi. Penyelesaian masalah dalam masyarakat lebih dilakukan dengan cara musyawarah. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Pidie agar lebih tegas dalam menerapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2012 dan untuk pemilik hewan ternak agar melaksanakan tanggung jawabnya serta mengurung atau mengikat ternaknya dan tidak melepaskan ternaknya secara bebas tanpa adanya pengawasan, dan apabila dilepaskan maka harus tidak mengganggu lahan pertanian orang lain.
PEMALSUAN MEREK BODY PROTECTOR MOTOR OLEH PRODUSEN TERKAIT DENGAN HAK-HAK KONSUMEN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Muhammad Iqbal; M Adli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,  Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan pemalsuan produk body protector yang belum sepenuhnya dapat melindungi pengguna sepeda motor dari kecelakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dan hak-hak konsumen terkait body protector yang dipalsukan dan menjelaskan faktor yang mendasari banyaknya peredaran pemalsuan body protector. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (studi kepustakaan), penelitian ini menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang hak merek dan konsumen sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih banyak beredar body protector palsu dipasaran. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berupa memberikan sosialisasi, melakukan pengawasan lapangan, melakukan tindakan langsung kepada pelaku usaha berupa sanksi administratif, pencabutan izin usaha, ganti rugi, dan sanksi pidana. Faktor yang mendasari banyaknya pemalsuan body protector dikarenakan faktor dari konsumen serta pelaku usaha yang masih belum mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam mengedarkan dan membeli suatu produk. Disarankan kepada pelaku usaha untuk memperhatikan hak dan kewajibannya demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Kepada konsumen agar lebih teliti dalam membeli suatu produk dan pemerintah lebih sering melakukan pengawasan lapangan serta memberikan tindakan lebih keras kepada pelaku usaha yang melanggar hak konsumen. 
Co-Authors Ilyas Yunus M Adli