Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMALSUAN MEREK BODY PROTECTOR MOTOR OLEH PRODUSEN TERKAIT DENGAN HAK-HAK KONSUMEN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Muhammad Iqbal; M Adli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan pemalsuan produk body protector yang belum sepenuhnya dapat melindungi pengguna sepeda motor dari kecelakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dan hak-hak konsumen terkait body protector yang dipalsukan dan menjelaskan faktor yang mendasari banyaknya peredaran pemalsuan body protector. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (studi kepustakaan), penelitian ini menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang hak merek dan konsumen sampai saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih banyak beredar body protector palsu dipasaran. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berupa memberikan sosialisasi, melakukan pengawasan lapangan, melakukan tindakan langsung kepada pelaku usaha berupa sanksi administratif, pencabutan izin usaha, ganti rugi, dan sanksi pidana. Faktor yang mendasari banyaknya pemalsuan body protector dikarenakan faktor dari konsumen serta pelaku usaha yang masih belum mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam mengedarkan dan membeli suatu produk. Disarankan kepada pelaku usaha untuk memperhatikan hak dan kewajibannya demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Kepada konsumen agar lebih teliti dalam membeli suatu produk dan pemerintah lebih sering melakukan pengawasan lapangan serta memberikan tindakan lebih keras kepada pelaku usaha yang melanggar hak konsumen.

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN(GALA) DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR Miranda Miranda; M Adli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar melakukan praktik gadai-menggadai secara hukum adat. Dalam praktik gadai-menggadai tersebut telah terjadi banyak perselisihan dan sengketa. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka masyarakat adat lebih memilih menyelesaikannya secara hukum adat pula. Pada hukum adat, penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap, mulai dari musyawarah keluarga, musyawarah dusun, tuha peuet, keuchik, sampai ke mukim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang mempengaruhi masyarakat menggadaikan tanah pertaniannya, untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanahnya sesuai dengan UU, dan Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkara gadai tanah dalam hukum adat.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOBIL (Suatu Penelitian pada PT. Astra Sedaya Finance Kota Banda Aceh) Eka Mulya Putri; M Adli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembiayaan Konsumen merupakasalah satu lembagapembiayaan yang diaturdalam Perturan Presiden Nomr 9Tahun2009 yang dpat membantumasyarakat untuk memiliki kendaraan dengancara pembayaranecara berkla. Perjanjian ini dilakukan dengan adanya jaminan secara fidusia yang mana mmiliki resikoyang ckup bsar, diantaranya kerugianyang akan dialami jika terjadinya waprestasi yang dilakukan oleh debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian wanpretasi pada PT. Astra Sedaya Finance Kota Banda Aceh, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance dalam menyelesaikan wanprestasi, dan untuk mengetahui hambatan terhadap PT. Astra Sedaya Finance dalam menyelesaikan wanprestasi dari debitur.Jnis peelitian yangdigunakan adlah penelitian yuridisempiris. Penelitian hukum yang bersifat yuridisempiris ini menggnakan dataprimer yang diperolehdari lapngan. Hasil penelitian menunjukkan umumnya penyelesaian wanprestasi pada PT. Astra Sedaya Finance dilakukan dengan cara non-litigasi melalui upaya negosiasi dan upaya mediasi. Adapun dalam melakukan upaya tersebut terdapat hambatan yang dialami oleh kreditur yaitu tidak adanya itikad baik dari debitur untuk memenuhi prestasi, dan mobil yang menjadi objek jaminan dialihkan debitur kepada pihak lain.Disarankan agar kreditur lebih teliti untuk memilih calon debitur yang akan melakukan pembiayaan, hal ini meliputi ketelitian pada saat melakukan wawancara dengan debitur, survey tempat kediaman debitur, dan melakukan perhitungan angsuran.

TINJAUAN HUKUM BADAN USAHA MILIK GAMPONG BLANG KRUENG KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR Muhammad Kausar; M Adli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diatur didalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Namun, realita yang terjadi BUMG Blang Krueng, belum mampu membentuk suatu aturan yang mengatur tentang sanksi pelanggaran yang dilakukan pegawai dalam menjalankan unit usaha di bawah tanggung jawab BUMG. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui proses pendirian, pembentukan dan pelaksaanaan BUMG di Gampong Blang Krueng, berjalan sesuai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, dan untuk mengetahui dampak dan hambatan setelah berdirinya BUMDes di Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMG Gampong Blang Krueng telah mendirikan dan menjalankan BUMGnya sesuai peraturan perundang-undangan, Gampong Blang Krueng memperoleh manfaat dari pembentukan BUMG yaitu: terbentuknya unit-unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dan memperdayakan ekonomi masyarakat desa. Namun, dalam proses perjalananya terdapat hambatan yaitu kurangnya profesionalitas dari sebagian pegawai BUMG dalam menjalankan tugasnya. Saran terhadap Kepala Desa dan Direktur BUMG agar membentuk suatu aturan yang mengatur tentang sanksi tegas terhadap pegawai yang melanggar norma-norma pelaksanaan unit usaha BUMG Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BARANG SELUNDUPAN (Suatu Penelitan Di Kota Banda Aceh) Amirul Umam Morow; M Adli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan mengkaji pelaksanaan perjanjian jual beli barang selundupan, upaya hukum yang ditempuh terhadap jual beli barang selundupan, dan peran pemerintah dalam menanggulangi jual beli barang selundupan di Kota Banda Aceh. Pelaku usaha harus memperjualbelikan barang sesuai standar peraturan jual beli, dan tidak dibenarkan menyelundupkan barang dagangan untuk diperjualbelikan karena barang dagangan tersebut harus memiliki izin dan diketahui menurut Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Kepabeanan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka pelaku diberikan sangsi kepabeanan dan barang akan dinyatakan ilegal setelah dokumen dan fisik barang impor yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan kepabeanan. Tugas pihak bea dan cukai dalam mengatasi penyelundupan sangat krusial dalam melindungi produksi dalam negeri dan menghasilkan devisa negara dari pemungutan bea masuk dan keluar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Data primer yang dianalisa diperoleh dari wawancara dengan responden dan informan dan selanjutnya diolah menggunakan data sekunder, yaitu data kepustakaan, buku-buku, dan literatur hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak konsumen dan apabila hak tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, maka konsumen mempunyai hak menggugat pelaku usaha tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan peradilan di wilayah kedudukan konsumen yang bersangkutan. Pemerintah memiliki peran dalam mengatasi penyelundupan barang, seperti melakukan sosialisasi ke pelaku usaha, edukasi ke kampus – kampus, penyiaran di stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Banda Aceh, dan tidak menaikkan bea masuk barang melalui bandar udara dan pelabuhan, untuk impor produk tertentu yang masuk ke Kota Banda Aceh.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search