Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Jurnal Geuthee
Susiana Susiana
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Education Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Buku Yang Dijual Oleh Pelaku Usaha Online Muhammad Ikhsan Rizky Zulkarnain; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenmenetapkan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Selain itu, di dalam Pasal 7 huruf b menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Namun dalam kenyataannya terdapat pelaku usaha buku online yang melanggar ketentuan di dalam UUPK terkait dengan pemberian hak atas informasi kepada konsumen. Di samping melanggar hak atas informasi kepada konsumen, pelaku usaha buku online yang melanggar hak atas informasi terhadap konsumen juga tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada konsumen yang dirugikan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MIE KUNING YANG MENGGUNAKAN FORMALIN DAN BORAKS (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Annisa Fadilla; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.65 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan bagi konsumen terhadap produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks, faktor-faktor penyebab pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks, serta upaya pemerintah atau instansi terkait terhadap peredaran produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks adalah konsumen dapat menuntut ganti rugi dan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum ataupun BPSK, pelaku usaha yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan. Faktor penyebab kurang berjalannya perlindungan konsumen terhadap produk mie kuning yang mengandung formalin dan boraks adalah permintaan konsumen yang tinggi, kurangnya pengetahuan konsumen, kurangnya pengetahuan pelaku usaha, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Upaya pemerintah atau instansi terkait terhadap peredaran produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang meliputi penyuluhan serta pengawasan dan juga upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, meliputi peringatan, pembinaan, penyitaan dan pencabutan izin usaha. Kepada konsumen yang dirugikan disarankan untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha. Kepada pemerintah agar dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha yang menggunakan formalin dan boraks guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Barang Persediaan Sulistya Ayu Ningsih; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.972 KB)

Abstract

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan merupakan bentuk perjanjian antara debitur dengan kreditur, dimana kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan jaminan fidusia barang persediaan. Barang persediaan sering berubah mengikuti perkembangan pembelian dan penjualan. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika debitur dengan jaminan fidusia barang persediaan wanprestasi. Pada tahun 2013 dan 2014 terdapat 4 debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia barang persediaan pada Bank Mandiri Medan Imam Bonjol. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan, upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank serta faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia barang persediaan. Perolehan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan telah memenuhi semua ketentuan dari pihak kreditur, bank mandiri telah menyelesaikan kredit bermasalah dengan melakukan pelelangan agunan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi yaitu objek jaminan fidusia sudah tidak ada, debitur tidak kooperatif, debitur mengajukan keberatan terhadap hasil penjualan. Disarankan kepada bank agar mengasuransikan barang persediaan dan melakukan monitoring secara periodik terhadap barang persediaan. The agreement of the fiduciary guarantee gives fiduciary control of the object still in the hand s of the debtor. The problem accures when the creditor law clearly in the effort of the fiducia execution towards the debtor defaulting (wanprestatie). In 2013 and 2014 there were 4 debtors defaulting (wanprestatie) at Bank Mandiri Imam Bonjol. This article discribes about the implementation of the inventory goods of the agreement of the fiduciary guarantee, the bank’s solution for debtors defaulting (wanprestatie) and the solving problem of loan a default then the problem faced when the ecxecution the object  was conducted by the Bank.  This research constitutes a normative juridical research in which in this research the author uses a library and a field research related fiducia. The result showed that the agreement of fiduciary guarantee has fullfilled all the provision, Bank Mandiri has sought in resolving the cre dit default by executed the object of fiduciary. There has not  inhibitor of factor in execution, the debtors were not cooperative and the debtors filed objections of th sale results. That is adviced to Bank Mandiri in to minimize the problems  insurance the inventory goods of fiduciary guarantee agreement and conduct periodic monitiring the object agreement of the fiduciary guarantee.
PENERAPAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI OLEH PELAKU USAHA KANTIN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Erlinda Misnur Jaya; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makanan jajanan yang dijual oleh pelaku usaha kantin diharuskan dalam keadaan tertutup dan terbungkus sebagaimana diatur dalam Pasal 9 KEPMENKES Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003, sehingga kesehatan konsumen terlindungi. Pelaku usaha juga harus memperhatikan kebersihan kantinnya, sebagaimana diatur di dalam KEPMENKES Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006, yaitu harus tersedia air yang mengalir untuk mencuci peralatan, tersedia tempat cuci tangan bagi pengunjung dan kantin harus jauh dari tempat pembuangan sampah, namun dibeberapa Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Geumpang belum menerapkan persyaratan hygiene sanitasi. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan penerapan, penyebab dan upaya terhadap masalah yang timbul dari penerapan persyaratan hygiene sanitasi di kantin Sekolah Dasar Kecamatan Geumpang. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian diketahui penerapan persyaratan hygiene sanitasi belum diterapkan oleh pelaku usaha kantin, seperti mengabaikan kebersihan hygiene personal, makanan jajanan dijual dalam keadaan terbuka, tidak tersedia air mengalir dan air cuci tangan bagi pengunjung serta lokasi kantin dekat dengan pembuangan sampah. Faktor peyebab pelaku usaha kantin belum merealisasikan persyaratan hygiene sanitasi karena fasilitas belum memadai disediakan oleh pihak sekolah. Upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam meningkatkan penerapan persyaratan hygiene sanitasi kantin sekolahnya dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha kantin bekerjasama dengan petugas puskesmas setempat.
STUDY OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT OF QANUN OF VILLAGE LAW IN ACEH BESAR DISTRICT Sulaiman Sulaiman; Hasbi Ali; Susiana Susiana
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 3 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i3.207

Abstract

This article wants to analyze community participation in the process of drafting qanun of village in Aceh Besar District. Community participation is very important in drafting qanun because good law is based on efforts to ensure that the principle of participation runs well. This research was conducted by examining legal materials related to the formation of good law, especially qanun. Based on these provisions, then the process of community involvement in each stage of the formation of the qanun of village is explored. This study finds that public participation in the formation of qanun of village is still limited. This limitation is caused by a number of factors, including socialization that has not been carried out optimally by the village leadership. In addition, there is the problem of the availability of a very small budget for the process of forming the qanun. It is recommended to the Aceh Besar District Government to prepare guidelines for the drafting of the village qanun, in which the public involvement process is well regulated.
Co-Authors Annisa Fadilla Erlinda Misnur Jaya Hasbi Ali Muhammad Ikhsan Rizky Zulkarnain Sulaiman, Sulaiman Sulistya Ayu Ningsih