Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PROPERTI YANG BELUM DIBANGUN OLEH DEVELOPER DI KOTA BANDA ACEH Atika Ayu Putri; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 4  UU  No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak memenuhi kesepakatan atau tidak memenuhi persyaratan, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian”. Namun, terhadap ganti rugi dalam iklan produk properti yang belum dibangun oleh di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha, bentuk perlindungan konsumen terhadap iklan produk properti yang belum dibangun, serta penyelesaian sengketa yang timbul terhadap janji iklan perumahan yang belum dibangun. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode yuridis empiris. Dalam hal ini lokasi penelitian di wilayah Kota Banda Aceh, dengan mewawancarai  pemilik perusahaan properti dan konsumen properti serta untuk melengkapi data tersebut peneliti juga melakukan metode kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Tanggung jawab badan usaha terkait periklanan produk properti yang dibangun di wilayah Kota Banda Aceh belum terlaksana sepenuhnya. Sebagian pelaku usaha produk properti yang dalam hal ini sebagai pengiklan tidak semuanya memberikan ganti kerugian terhadap konsumen. Perlindungan konsumen terhadap iklan produk  properti yang belum dibangun di Kota Banda Aceh berupa pemberian surat perjanjian yang memuat hak serta kewajiban kedua belah pihak, dan diberikannya ganti kerugian atau unit baru. Penyelesaian Sengketa  terhadap janji iklan perumahan di Banda Aceh dilaksanakan dengan  mengajukan laporan kepada pihak YaPKA. Pihak YaPKA akan membantu konsumen dan developer dalam hal untuk mencapai kesepakatan pihak developer untuk mengganti kerugian yang di derita oleh konsumen dengan upaya non litigasi yang dilakukan dengan cara mediasi. Disarankan kepada pelaku usaha terkait dengan iklan produk properti agar melaksanakan iklan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen. Kepada konsumen untuk lebih berhati-hati terhadap iklan produk properti yang ditawarkan. Kepada pemerintah perlu adanya aturan tambahan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen dibidang periklanan di Indonesia.Kata Kunci : developer kota Banda Aceh, iklan properti, perlindungan konsumen
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA EKSONERASI DI KOTA BANDA ACEH Dara Sumayya; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Pasal 18 UUPK melarang adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku untuk melindungi konsumen dari pengalihan tanggung jawab. Dalam praktiknya, pelaku usaha jasa laundry di wilayah Kota Banda Aceh menggunakan nota yang mencantumkan klausula eksonerasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen dalam perjanjian jasa laundry yang mencantumkan klausula eksonerasi di Kota Banda Aceh dan keabsahan klausula eksonerasi pada perjanjian jasa laundry ditinjau dari UUPK. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Ada dua metode pengumpulan data: penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian baku jasa laundry yang mencantumkan klausula eksonerasi di Kota Banda Aceh telah diwujudkan melalui UUPK. UUPK memberikan sanksi perdata, pidana, dan administrasi bagi pelaku usaha yang memakai klausula pengecualian dalam kontraknya dan memberikan beberapa jalan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang merasa dirugikan. Keabsahan klausula eksonerasi pada kontrak laundry didasarkan pada larangan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, yang melarang pencantumannya. Pengusaha yang mencantumkan klausula pengecualian akan dinyatakan batal demi hukum. Namun, perlu meminta hakim untuk membatalkan klausula tersebut. Disarankan untuk membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada sektor pelayanan jasa di kota Banda Aceh dan memperketat pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.Kata Kunci : klausula eksonerasi, jasa laundry, perjanjian baku jasa, perlindungan konsumen
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PROPERTI YANG BELUM DIBANGUN OLEH DEVELOPER DI KOTA BANDA ACEH Atika Ayu Putri; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak memenuhi kesepakatan atau tidak memenuhi persyaratan, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian”. Namun, terhadap ganti rugi dalam iklan produk properti yang belum dibangun oleh di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha, bentuk perlindungan konsumen terhadap iklan produk properti yang belum dibangun, serta penyelesaian sengketa yang timbul terhadap janji iklan perumahan yang belum dibangun. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode yuridis empiris. Dalam hal ini lokasi penelitian di wilayah Kota Banda Aceh, dengan mewawancarai pemilik perusahaan properti dan konsumen properti serta untuk melengkapi data tersebut peneliti juga melakukan metode kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Tanggung jawab badan usaha terkait periklanan produk properti yang dibangun di wilayah Kota Banda Aceh belum terlaksana sepenuhnya. Sebagian pelaku usaha produk properti yang dalam hal ini sebagai pengiklan tidak semuanya memberikan ganti kerugian terhadap konsumen. Perlindungan konsumen terhadap iklan produk properti yang belum dibangun di Kota Banda Aceh berupa pemberian surat perjanjian yang memuat hak serta kewajiban kedua belah pihak, dan diberikannya ganti kerugian atau unit baru. Penyelesaian Sengketa terhadap janji iklan perumahan di Banda Aceh dilaksanakan dengan mengajukan laporan kepada pihak YaPKA. Pihak YaPKA akan membantu konsumen dan developer dalam hal untuk mencapai kesepakatan pihak developer untuk mengganti kerugian yang di derita oleh konsumen dengan upaya non litigasi yang dilakukan dengan cara mediasi. Disarankan kepada pelaku usaha terkait dengan iklan produk properti agar melaksanakan iklan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen. Kepada konsumen untuk lebih berhati-hati terhadap iklan produk properti yang ditawarkan. Kepada pemerintah perlu adanya aturan tambahan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen dibidang periklanan di Indonesia.Kata Kunci : developer kota Banda Aceh, iklan properti, perlindungan konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR Alya Marsca; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pengelola parkir atau perjanjian baku pada karcis parkir dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi oleh pelaku usaha jasa parkir di Kota Banda Aceh. Penelitian ini masuk dalam judul penelitian hukum empiris. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penyelidikan lapangan dan penelitian kepustakaan. Wawancara dengan responden dan informan menjadi metode utama pengumpulan data untuk studi lapangan. Membaca buku dan menganalisis hukum terkait adalah bagaimana data sekunder dikumpulkan untuk penelitian kepustakaan. Pelaksanaan perlindungan bagi konsumen parkir di Kota Banda Aceh belum dilakukan secara memadai, menurut hasil penelitian. Beberapa pelanggan parkir terus merasa kurang beruntung dalam hal layanan yang mereka terima atau kompensasi yang ditawarkan manajemen parkir. Yang berdampak pada pencantuman perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi ini karena sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 dan memberikan jaminan bahwa orang-orang tertentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal parkir pelanggan mengalami kerugian. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jasa Layanan Parkir, Klausula Eksonerasi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA LAYANAN INDIHOME (Suatu Penelitian Di PT. Telkom Kota Banda Aceh) Ghina Almira; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Perjanjian dalam kontrak IndiHome termasuk perjanjian baku, yaitu perjanjian ini dibuat oleh para pihak yang isinya ditentukan oleh satu pihak saja. Kedudukan konsumen yang berada diposisi yang lemah membutuhkan suatu perlindungan hukum. metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh dengan penelitian kepustakaan dengan cara penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung pihak yang terlibat dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan perlindungan konsumen bagi pengguna jasa layanan IndiHome melanggar hukum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena belum terpenuhinya hak dan kewajiban konsumen. Kontrak berlangganan yang diberikan PT. Telkom masih belum terlaksanakan dengan benar kemudian dalam pelayanan, kurangnya informasi dari PT. Telkom yang diberikan kepada konsumen sehingga perjanjian yang ada dalam kontrak tidak sesuai. Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Jasa layanan, IndiHome
Implementation Evaluation of Clinical Pathway in Aceh Mental Hospital with Poac Method Irwan Saputra; T.M. Rafsanjani; Humaira Humaira
J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health) Vol 9, No 2 (2022): October 2022
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/j-kesmas.v9i2.5607

Abstract

Rumah Sakit Jiwa Aceh (RSJ) is the only referral psychiatric hospital in Aceh Province. The most diagnosed disease in RSJ is Schizophrenia with an average length of stay in 2018 is 59.76 days. Schizophrenia is classified into severe mental illness due to its chronicity. The length of hospital stay is one indicator of the quality of mental health services. Other indicators are the effectiveness of services and the compliance of services with clinical pathways. Clinical pathway functions as a means of both cost and quality control of patient services. The purpose of this study is to evaluate the implementation of clinical pathway schizophrenia in Aceh Mental Hospital. This research uses qualitative methods. Primary data is collected by in-depth interviews. The study population was RSJ Management and Professional Care Providers (PPA) using a purposive sampling method. the implementation of clinical pathway schizophrenia was not optimal, this was due to the absence of a trial process, limited socialization, lack of PPA and management commitment, and the evaluation results not followed-up. The implementation of clinical pathway that is not optimal has an impact on the differences in services obtained between patients, increasing the length of stay (LOS) of schizophrenic patients and hospital losses. Therefore, Aceh's mental hospital needs to revise the clinical pathway of schizophrenia.
STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN OMZET PENJUALAN PADA QORI STORE KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR Humaira Humaira; Amrusi Amrusi; Irsyadillah Irsyadillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Vol 6, No 1 (2024): Vol 6, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimpe.v6i1.30993

Abstract

ABSTRAK Penelitian berjudul Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Pada QoriStore Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategipemasaran yang diterapkan oleh Qori Store Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalammeningkatkan omzet penjualan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Qori Store Kecamatan InginJaya Kabupaten Aceh Besar dalam proses pemasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah strategi pemasarandalam meningkatkan omzet penjualan pada Qori Store Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitianlapangan (field research). Penelitian lapangan dibagi menjadi dua yaitu observasi dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (datadisplay) dan menarik kesimpulan (verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategipemasaran yang diterapkan oleh Qori Store Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalammeningkatkan omzet penjualan adalah menggunakan strategi pemasaran Marketing Mix 7P yangmeliputi : Product (produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi), process (proses),people (orang) dan physical evidence (bukti fisik). Dengan menerapkan strategi marketing Mix 7Ptersebut Qori Store mampu bertahan dan berkembang hingga sekarang. Memiliki produk yangbervariasi, harga yang terjangkau, tempat yang strategis, promosi yang menarik, proses yang cepat,memberikan pelayanan yang sangat baik dan bukti fisik toko yang nyaman, luas, rapi dan bersih.Kesimpulannya adalah bahwa Qori Store menerapkan strategi pemasaran Marketing Mix 7P.Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Omzet Penjualan