Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Jurnal Hukum Samudra Keadilan
T. Haflisyah
Fakultas Hukum
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH MAKAN KHAS ACEH DALAM KAITANNYA DENGAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI DI KOTA BANDA ACEH Cut Dini Mandasari; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak-Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah di seebutkan mengenai hak konsumen. Dimana yang menjadi hak konsumen yang dijamin adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apakah rumah makan khas Aceh di Banda Aceh telah memenuhi persyaratan penerapan higiene sanitasi, hambatan serta akibat hukum tidak terlaksananya syarat higiene sanitasi, serta menjelaskan upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam meminimalisir kerugian bagi konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, Restoran khas Aceh di kota Banda Aceh belum melaksanakan secara maksimal penerapan higiene sanitasi hal ini dikarenakan karena masih dalam proses. Adapun hambatannya berupa kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai higiene sanitasi rumah makan, kekurangan dana untuk memfasilitasi restoran sesuai standar, serta belum maksimalnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan YAPKA. Sanksi admistratif akan diberikan sebagai upaya hukum jika program hygiene sanitasi tidak terlaksana.Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan hukum, rumah makan, sanitasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Malpraktik Medis Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Nabila Azzahra; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang dapat  memberikan perlindungan kepada pasien akibat tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter dan perawat ditinjau dari KUH Perdata dan aturan hukum yang terkait, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien serta bentuk tanggung jawab hukum dokter dan perawat akibat tindakan malpraktik medis yang dilakukan terhadap pasien. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum terhadap pasien akibat malpraktik medis sebagaimana telah diatur belum sepenuhnya maksimal dalam memberikan perlindungan dikarenakan awamnya pengetahuan pasien untuk membuktikan tindakan yang dilakukan oleh dokter dan perawat. Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien akibat tindakan malpraktik medis yakni melalui jalur litigasi berupa pengadilan dan non litigasi. Tanggung jawab yang dilakukan oleh dokter dan perawat terhadap pasien apabila terbukti melakukan tindakan malpraktik medis yakni dengan dilakukannya ganti kerugian sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, kompensasi berupa penggantian biaya pengobatan, perawatan dan sanksi yang akan diberikan oleh organisasi profesi baik secara etik, disiplin hingga dapat juga berakhir ke ranah pengadilan. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat membuat suatu aturan khusus yang secara jelas mengatur mengenai malpraktik medis dan diadakannya sosialiasi kepada masyarakat guna mengetahui alur dan cara melakukan pelaporan atau pengaduan tindakan malpraktik medis serta kepada pasien untuk dapat proaktif melakukan pengaduan apabila secara benar terbukti merupakan korban dari tindakan malpraktik medis.
JUAL BELI TANAH BERDASARKAN HUKUM ADAT DI NAGARI LUBUAK GADANG KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT Hendrino Hendrino; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli tanah di Nagari Lubuak Gadang, mengapa harta pusaka rendah tidak boleh dijual kepada masyarakat dari luar Nagari Lubuak Gadang, akibat hukum dalam pelak sanaan jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Lubuak Gadang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini data-data nya diperoleh dari penelitian secara langsung ke lapangan baik dalam bentuk wawancara secara langsung ataupun penelitian dan juga berdasarkan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan data sekunder dengan memepelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jenis tanah harta pusaka rendah tidak boleh dijual kepada masyarakat dari luar Nagari Lubuak Gadang melainkan harus dijual kepada masyarakat asli dalam Nagari Lubuak Gadang. Larangan ini dikeluarkan karena faktor kepemimpinan sebelumnya kurang baik dan belajar dari Nagari tetangga yang tidak memiliki tanah lagi karena bebas menjual kepada siapa saja dan dan juga mengikis kebiasaan adat istiadat dalam Nagari tersebut. Akibat hukum jika melanggar peraturan yaitu dapat dikenakan sanksi adat yaitu dapat berupa denda satu ekor kambing atau dapat dikeluarkan dari wilayah Nagari Lubuak Gadang dan jual beli tanah yang dilakukan dianggap tidak sah serta tanah nya dapat ditarik lagi oleh pimpinan adat Nagari Lubuak Gadang.Kata Kunci: Harta Pusaka, Jual Beli Tanah, Hukum Adat.
OBJEK SYIRKAH MENJADI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN PERUMAHAN MELALUI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH Humaira; T. Haflisyah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7575

Abstract

Musyarakah Mutanaqishah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset.Perpindahan kepemilikan akan terjadi dengan mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Pembiayaan properti yang berlandaskan akad MMQ dapat dikatakan sebagai kerjasama yang mana atas kepemilikan aset (suatu barang tertentu). Tujuan dari penelitian ini adalahpenerapan objek syirkah menjadi jaminan hak tanggungan pada pembiayaan perumahan melalui akad musyarakah mutanaqishah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research), dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan pendekatan normatif
Co-Authors Cut Dini Mandasari Hendrino Hendrino humaira Nabila Azzahra