Articles
<![CDATA[Penyusutan Dokumen Perusahaan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) ]]>
<![CDATA[Nabila Azzahra]]>
<![CDATA[ Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan Vol 10, No 2 (2017): November 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Arsip Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/khazanah.30083
<![CDATA[Penelitian berjudul Penyusutan Dokumen Perusahaan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana kegiatan penyusutan dokumen perusahaan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Kajian ini menjelaskan mengenai penyusutan dokumen perusahaan yang dilakukan dengan cara penilaian dengan nilai guna dan berdasarkan jadwal retensi arsip. Penyusutan dokumen perusahaan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) belum berjalan dengan baik. Penyusutan dilakukan melalui pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen perusahaan. Proses penyusutan dilakukan setelah proses verifikasi antara daftar arsip dengan fisik arsip selesai dilaksanakan. Pemindahan dokumen perusahaan dilaksanakan secara berkala dari central file ke records center, dengan diterbitkan berita acara yang dilampiri daftar arsip. Pemusnahan dokumen perusahaan belum dilaksanakan karena SOP pemusnahan dan jadwal retensi arsip masih dalam proses pembahasan dan legalisasi. Penyerahan dilaksanakan untuk menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna sekunder ke Arsip Nasional Republik Indonesia yang disertai berita acara dan daftar arsip.]]>
<![CDATA[URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nabila Azzahra]]>;
<![CDATA[Rugun Romaida Hutabarat]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Hukum Adigama ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24912/adigama.v4i1.12017
<![CDATA[Corruption is still a serious problem in Indonesia. This criminal act caused significant losses to state finances. Law enforcement for criminal acts of corruption done conventionally so far has proven to experience various disease resistance. Not a few cases have run aground in the middle of the road due to the absence of witnesses to support the duties of law enforcement officials. In its development, the term whistleblower is known as a criminal act of corruption. Assessed from a terminological perspective, a whistleblower is defined as someone who discloses a fact. In Indonesia whistleblower is a criminal act that reports and reports certain crimes and is not part of the crime it reports. In principle, whistleblowers can play a major role in exposing corrupt practices of public institutions. However, due to the lack of legal protection for whistleblowers in Indonesia, a whistleblower can be threatened physically, psychologically or at work because of his report or testimony of the allegations and crimes that have occurred. For this reason, in order for the practice of reporting and disclosing facts by whistleblowers to run more effectively, a concept of regulatory protection for whistleblowers in Indonesia is needed. As explained, this study aims to examine the form of legal protection for whistleblowers from a normative perspective and its implementation and also to study the practice of legal protection for whistleblowers in several countries to obtain the ideal legal protection concept for whistleblowers in Indonesia for the future.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Malpraktik Medis Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Nabila Azzahra]]>;
<![CDATA[T. Haflisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada pasien akibat tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter dan perawat ditinjau dari KUH Perdata dan aturan hukum yang terkait, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien serta bentuk tanggung jawab hukum dokter dan perawat akibat tindakan malpraktik medis yang dilakukan terhadap pasien. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum terhadap pasien akibat malpraktik medis sebagaimana telah diatur belum sepenuhnya maksimal dalam memberikan perlindungan dikarenakan awamnya pengetahuan pasien untuk membuktikan tindakan yang dilakukan oleh dokter dan perawat. Upaya hukum yang dapat dilakukan pasien akibat tindakan malpraktik medis yakni melalui jalur litigasi berupa pengadilan dan non litigasi. Tanggung jawab yang dilakukan oleh dokter dan perawat terhadap pasien apabila terbukti melakukan tindakan malpraktik medis yakni dengan dilakukannya ganti kerugian sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, kompensasi berupa penggantian biaya pengobatan, perawatan dan sanksi yang akan diberikan oleh organisasi profesi baik secara etik, disiplin hingga dapat juga berakhir ke ranah pengadilan. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat membuat suatu aturan khusus yang secara jelas mengatur mengenai malpraktik medis dan diadakannya sosialiasi kepada masyarakat guna mengetahui alur dan cara melakukan pelaporan atau pengaduan tindakan malpraktik medis serta kepada pasien untuk dapat proaktif melakukan pengaduan apabila secara benar terbukti merupakan korban dari tindakan malpraktik medis.]]>
<![CDATA[Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang: Sistematik Literatur Review ]]>
<![CDATA[Nabila Azzahra]]>;
<![CDATA[Aldri Frinaldi]]>;
<![CDATA[Rembrandt]]>
<![CDATA[ Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Gudang Pustaka Cendekia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.150
<![CDATA[Salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan sampah. pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih banyak yang tidak ramah lingkungan. Sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menghasilkan timbunan sampah yang sangat banyak, hal ini dapat dilihat pada data timbunan sampah di Kota Padanf pada tahun 2021 yang diperoleh dari data SIPSN (2021) sekitar 233.385,96 ton/tahun. Kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini sangat memerlukan landasan hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literatur Review) dengan mendapatkan 11 artikel relevan untuk direview. Hasil dari penelitian tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam merancang kebijakan nasional, norma, dan prosedur terkait pengelolaan sampah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dengan memisahkan jenis sampah, menghindari pembakaran, dan mengikuti peraturan terkait. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Padang melibatkan pengumpulan secara teratur, pengolahan seperti daur ulang dan pengomposan, serta upaya edukasi masyarakat. Regulasi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Analisis Koperasi Syariah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nabila Azzahra]]>;
<![CDATA[Hanna Hotmian Br.Silalahi]]>;
<![CDATA[Hotmaria Silva Naibaho]]>;
<![CDATA[Harrington B.Silaban]]>;
<![CDATA[Fridayani M.Sitio]]>;
<![CDATA[Putri Helena Lahagu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12754894
<![CDATA[Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Prinsip kegiatan dan tujuan dalam koperasi syariah ini harus memiliki dasar hukum syariah Islam yaitu Al-qur’an dan As-sunnah, baik itu kegiatan simpanan dan pembi⁸ayaan. Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk mengkaji tentang perkembangan koperasi syariah di Indonesia dari tahun dalam 10 tahun terakhir. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kuantitatif. Data dari BPS, OJK, dan artikel-artikel terkait yang terkait akan dikaji dan dipaparkan secara objektif dalam bentuk angka. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan koperasi syariah di Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang stabil, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis terhadap masyarakat pengguna koperasi syariah]]>
<![CDATA[STUDI KASUS PELAKU PEMBUNUHAN DAN PENIKAMAN TIGA ORANG ANAK DI DELI SERDANG ]]>
<![CDATA[Putri Ramadhani]]>;
<![CDATA[Muhammad Rifqi Al Husaini]]>;
<![CDATA[Vina Ameera]]>;
<![CDATA[Nabila Azzahra]]>;
<![CDATA[Sonia Winda Khairani]]>;
<![CDATA[Fadly Anhar Gultom]]>;
<![CDATA[Wildan Asykarillah]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v10i2.9553
<![CDATA[Kasus pembunuhan dan penikaman terhadap tiga anak di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 12 Desember 2024, mencerminkan sisi kelam kekerasan terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu tindakan kekerasan oleh pelaku, RS (41), yang didorong oleh ejekan dari korban. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RS mengalami depresi akibat kehilangan istri dan ejekan yang berulang dari anak-anak tersebut, yang berkontribusi pada kemarahan yang memuncak. Penegakan hukum yang tegas, pemulihan bagi korban, dan rehabilitasi pelaku menjadi rekomendasi utama untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak dan penegakan hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR NEGARA DAN KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Hafizah, Tengku Zahwa]]>;
<![CDATA[Fayza Dealova Y]]>;
<![CDATA[Sheren Velicia A]]>;
<![CDATA[Nabila Azzahra]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan Vol. 1 No. 4 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59407/jakpt.v1i4.780
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam untuk tahun anggaran 2020. Kabupaten Banjar Negara dan Kabupaten Agam dipilih sebagai objek karena memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga analisis dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan analisis meliputi rasio keuangan seperti kemandirian keuangan, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan keserasian anggaran untuk mengevaluasi tingkat kemandirian, efektivitas, dan strategi alokasi anggaran kedua kabupaten. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua kabupaten memiliki tingkat kemandirian keuangan yang baik dengan rasio di bawah 20%, menandakan ketergantungan yang rendah terhadap sumber dana eksternal. Keduanya juga mencatatkan rasio efektivitas PAD di atas 90%, menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi PAD telah dilakukan secara optimal. Namun demikian, Kabupaten Agam menunjukkan alokasi anggaran yang lebih seimbang antara belanja rutin dan belanja modal dibandingkan Kabupaten Banjar Negara. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi alokasi anggaran guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa mendatang. Kata Kunci: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kemandirian Keuangan, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Keserasian Anggaran]]>
<![CDATA[Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwadadi Kabupaten Ciamis ]]>
<![CDATA[Nabila Azzahra]]>;
<![CDATA[Mohammad Ali Andrias]]>;
<![CDATA[Faisal Fadilla Noorikhsan]]>;
<![CDATA[Komang Jaka Ferdian]]>;
<![CDATA[La Ode Muhamad Muliawan]]>
<![CDATA[ Journal of Political Issues Vol 7 No 1 (2025): Journal of Political Issues (February - July) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/jpi.v7i1.321
<![CDATA[Markun Marhani salah satu aktor politik daerah yang memiliki background sebagai mantan narapidana, menjadi kandidat dengan usia paling tua, dan berlatar pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan calon lainnya, muncul sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Tahun 2022. Kemenangan tersebut dianggap dapat terjadi karena terdapat hubungan klientelisme dalam pemilihan kepala desa. Untuk menganalisis permasalahan ini penulis melakukan penelitian menggunakan teori patronase dan klientelisme yang dikemukakan oleh Aspinall dan Sukmajati dilengkapi dengan konsep elit kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penentuan informan purposive sampling dan snowball sampling dengan uji validitas triangulasi, melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan untuk mendapatkan pemenangannya dalam Pilkades Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis Periode 2022-2028 Marhani menerapkan beberapa variasi bentuk patronase dan klientelisme yang ia lakukan dengan elit politik desa dan masyarakat sekitar. Bentuk variasi patronase dan klientelisme yang digunakan yaitu pembelian suara (vote buying), pemberian-pemberian pribadi (individual gifts), serta pelayanan dan aktivitas (service and activities). Selain menggunakan pola patronase dan klientelisme sebagai pola utama, kesuksesan Marhani ditunjang dengan budaya politik masyarakat Desa Purwadadi yang berada pada taraf budaya politik subjek (kaula) dengan didorong sifat pragmatisme masyarakat sekitar.]]>
<![CDATA[Mendorong Inkulsi Keuangan Melalui Digital: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) pada Nasabah Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Edy Prabowo]]>;
<![CDATA[Fernando]]>;
<![CDATA[Jesicca Valencia]]>;
<![CDATA[Meiliana]]>;
<![CDATA[Nabila Azzahra]]>;
<![CDATA[Vallerina Mihairy]]>;
<![CDATA[Welshan Fernando]]>
<![CDATA[ El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 7 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/elmal.v6i7.8010
<![CDATA[This study aims to analyze the role of digitalization in enhancing financial inclusion among customers of Bank Syariah Indonesia (BSI) using the Technology Acceptance Model (TAM) approach. The research focuses on how perceived ease of use and perceived usefulness of BSI Mobile’s digital banking services influence technology adoption, particularly at BSI Dumai Branch. This qualitative study employs a descriptive analysis method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the adoption of Islamic banking digitalization still faces several challenges, including low digital literacy, limited infrastructure, and the need for improved cybersecurity measures. However, the increase in BSI Mobile users from 2021 to 2022 suggests that digitalization has successfully expanded financial access and enhanced financial inclusion among customers. This study highlights the importance of socialization efforts, enhanced security features, and the optimization of digital services to improve user experience and accelerate the digital transformation of Islamic banking.]]>
<![CDATA[CSR Website Disclosure and Company Business Performance: The Role of Corporate Reputation and Cost Leadership Strategy ]]>
<![CDATA[Nabila Azzahra]]>;
<![CDATA[Erna Widiastuty]]>
<![CDATA[ Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 27 No. 1 (2025): MAY 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute of Research and Community Outreach - Petra Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.9744/jak.27.1.23-34
<![CDATA[Research on CSR disclosure and company business performance has shown inconsistent results. Therefore, this study aims to deepen understanding by incorporating corporate reputation as a mediating variable and cost leadership strategy as a moderating variable. This study provides empirical evidence of the mediating role of corporate reputation and the moderating role of the cost leadership strategy in the influence of CSR website disclosure on company business performance. The research sample consists of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2022 period. Purposive sampling techniques guided the sample selection, yielding 309 firm-year observations. We obtained the research data from Datastream Revinitiv Eikon, company websites, and company annual reports. We conducted hypothesis testing using STATA 17 software. The results of the study show that the cost leadership strategy weakens the influence of CSR website disclosure on company business performance.]]>
