Fonaha Hulu
Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Bina Karya

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Honorarium Notary for Legal Services in Making Authentic Deed Fonaha Hulu
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 4 (2020): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i4.1308

Abstract

The purpose of this study was to analyze the Notary's honorarium for legal services in making authentic deeds. Notary is one of the professions in the legal field, which provides legal services for citizens in terms of making authentic deeds. Every authentic deed made, of course, a notary as a legal service provider is entitled to receive an honorarium. This research is a normative juridical study, with a descriptive approach. In this research, it is further studied regarding the Notary's honorarium for legal services in making authentic deeds. In accordance with the provisions in Article 36 paragraph (2) UUJN, Notary fees for legal services in making authentic deeds are based on the economic value and sociological value of the deed that has been drawn up. In Article 36 paragraph (3) of the JN Law, it is determined that the economic value is determined from the object of each deed. Thus, the Notary's honorarium is important for legal services as an authentic deed maker.
PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI KOTA TEBING TINGGI Fonaha Hulu; Christin Natalia Sianipar; Nursaimatussaddya .; Rusmewahni .
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni, 2022 (Sepcial Issue)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1721

Abstract

Penelitian ini mengkaji peranan hukum dalam pembangunan ekonomi daerah Di Kota Tebing Tinggi. dengan metode penelitian deskripsi analisis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data melalu wawancara dan pustaka. Pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum. Tanpa kepastian hukum yang jelas, maka investasi asing tidak akan masuk ke sebuah negara. Dukungan dari bidang hukum bagi pembangunan ekonomi sebuah negara sangat diperlukan. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Di negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan yang demokratis, dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensirf, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang dicita-citakan. Agar hukum dapat tetap memainkan peranannya dalam menunjang perekonomian suatu daerah, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis. Peranan hukum sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang biotechnology dan teknologi informasi berakibat pada perubahan cara pengelolaan bisnis, dan bahkan mengakibatkan terjadinya globalisasi dalam berbagai bidang termasuk hukum. Agar hukum dapat tetap memainkan peranannya dalam menunjang perekonomian suatu daerah, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis.
Model dan Strategi Permodalan Bagi Petani Berbasis E-commerce Dalam Menghindari Ketergantungan Pada Tengkulak dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani Dedy Dwi arseto; Suci Etri Jayanti; Fonaha Hulu
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 11 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v6i11.9791

Abstract

This research developed a community-based e-commerce model using a modified Research and Development (R&D) approach through Participatory Action Research (PAR). This model combines two main functions: (i) providing more inclusive and transparent access to digital-based micro-capital, and (ii) marketing agricultural products directly to consumers or modern markets without going through middlemen. Key features include simple cash flow recording, capital requirement simulations, and real-time market price information. Field trials through focus group discussions (FGDs) and training demonstrated significant improvements in farmers' managerial skills: financial record-keeping practices increased from 28% to 74%, while 61% of farmers felt more flexible in determining the selling price of their crops. The results of this study confirm that farmer welfare cannot be measured solely by increased productivity but is also determined by equitable access to capital, efficient distribution of produce, and financial and digital literacy. Practically, this model can be an alternative strategy to break dependence on middlemen, increase farmer independence, and encourage more inclusive and sustainable rural agricultural development.