Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
FX. Adji Samekto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DALAM KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA Amarulah, Mirza; Trihastuti, Nanik; Samekto, FX. Adji
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.903 KB)

Abstract

Kerusakan hutan di Indonesia akibat dari kebakaran hutan dan lahan cenderung terjadi setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia merupakan kejadian yang lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) disebabkan oleh faktor aktivitas manusia dalam mengelola sumber daya alam di area hutan maupun lahan. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2011–2016 telah membakar lebih dari 328 ribu Ha area hutan dan lahan di Indonesia. Akibat dari kebakaran tersebut menyebabkan kabut asap lintas batas, kerusakan tanah, hilangnya keberagaman hayati, peningkatan pelepasan gas rumah kaca, dan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sangatlah bersentuhan dengan dengan prinsip–prinsip hukum lingkungan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini membahas apakah Indonesia telah mengimplementasikan prinsip prinsip tersebut ke dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia serta bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional sebagai pisau analisis. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia telah memberlakukan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, selain itu upaya Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara umum dilakukan melalui tiga upaya yaitu pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN SUKARELA FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE, AND TRADING (FLEGT-VPA) ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TERHADAP KAYU DAN PRODUK KAYU INDONESIA Sugandi, Muhammad Husni; Priyono, FX, Joko; Samekto, FX. Adji
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.172 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2017.19773

Abstract

Perjanjian Kemitraan Sukarela Forest Law Enforcement, Governance, and Trading (FLEGT-VPA) merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa di bidang penegakan hukum, peningkatan tata kelola, dan perdagangan kayu dan produk kayu, yang merupakan respon terhadap aksi pembalakan liar di negara-negara produsen kayu. Di mana fokus dari perjanjian ini adalah perdagangan kayu dan produk kayu legal. Dalam kerangka perdagangan WTO, negara-negara anggota harus tunduk terhadap aturan perdagangan GATT/WTO. permasalahan yang hukum yang timbul adalah bagaimana implikasi hukum FLEGT-VPA terhadap aturan perdagangan WTO dan ketentuan-ketentuan dalam GATT 1994 serta apakah pemberlakuan EU Timber Regulation yang melegitimasi aturan peredaran kayu dan produk kayu legal sebagai suatu hambatan teknis dalam aturan perdagangan WTO. Hasil penelitian menunjukan bahwa FLEGT-VPA tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam GATT maupun ketentuan perdagangan WTO, kedua ditemukan bahwa EU Timber Regulation  bukanlah merupakan suatu hambatan teknis.
IMPLEMENTASI ASAS RESIPROSITAS DALAM PROSES EKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA DARI SERBIA KE INDONESIA Putri, Adila Yunita; Samekto, FX. Adji; Dwiwarno, Nuswantoro
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.41364

Abstract

Kemajuan di berbagai bidang di masa kini menyebabkan timbulnya kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah atau kejahatan berdimensi internasional. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain sulit dilakukan karena adanya penghormatan kedaulatan wilayah kepada suatu negara. Dalam mengatasi hal ini, salah satu kerja sama yang bisa dilakukan oleh negara-negara bersangkutan adalah ekstradisi. Indonesia turut aktif dalam memburu pelaku kejahatan yang melarikan diri ke nagara lain, terutama pelaku kejahatan korupsi sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia yang merupakan salah satu negara peserta United Nations Convention Against Corruption 2003. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian ini ditujukan untuk membahas dan menganalisa alasan Serbia dalam menyerahkan penjahat buronan Maria Pauline Lumowa kepada Indonesia tanpa perjanjian ekstradisi dan implementasi asas resiprositas di masa yang akan datang.
Co-Authors Amarulah, Mirza Ani Purwanti Dwiwarno, Nuswantoro Nanik Trihastuti Priyono, FX, Joko Putri, Adila Yunita Sugandi, Muhammad Husni