Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Study of Legal Assurance of Transfer of Shares in a Public Company that is a Joint Property without the Approval of the Partner Suheri Mira Atmaja; Muhammad Arifin; T. Erwinsyahbana
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3399

Abstract

Shared property in marriage, is a concept derived from customary law in Indonesia. In addition, this is stated in Law No. 1 of 1974 on Marriage. Not only that, Islamic law also regulates the common property in marriage. However, the joint assets included in the limited liability company's shares, are still a matter of debate. Based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is known that shares cannot be transferred to other parties, which means, shares are not included in the joint property. This research, therefore, wants to analyze the juridical status of shares as a common property in a marriage. Research is done with descriptive analysis. The results of the study found that the juridical status of shares as a common property in a marriage is expressly not contained in existing laws and regulations, but if viewed in Article 60 paragraph (1) of the UUPT which stipules that shares are moving objects and give rights to their owners, then if the shares are acquired during the marriage period, Research is done with descriptive analysis. The results of the study found that the juridical status of shares as a common property in a marriage is expressly not contained in existing laws and regulations, but if viewed in Article 60 paragraph (1) of the UUPT which stipulates that shares are moving objects and give rights to their owners, then if the shares are acquired during the marriage period.
KEWENANGAN JAKSA DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Roceberry Ceristanthy Damanik; T. Erwinsyahbana
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 1, No 1 (2022): Desember
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of capital punishment to perpetrators of narcotics abuse which is under the authority of the Prosecutor as law enforcer, found obstacles related to the mechanism for implementing capital punishment which makes it difficult to carry out death penalty executions. The role and authority of theProsecutor in carrying out criminal law enforcement, according to Article 1 Paragraph (1) of the Prosecutor's Law, namely the Prosecutor is a functional official who is authorized to act as a Public Prosecutor and to Implement Court Decisions. Prosecutors to apply the death penalty for perpetrators of narcotics abuse in accordance with Article 270 of the Criminal Procedure Code Prosecutors are the Executors of Court Decisions that have obtained permanent legal force. and The procedure for executing capital punishment is explained in Perkap No. 12 of 2010 concerning Procedures for the Implementation of Death Penalties, as well as the factors that influence the implementation of the Prosecutor's authority to apply death penalty for perpetrators of narcotics abuse are First the legal factor itself, Second the law enforcement factor, Third the means of law enforcement, Fourth the community factor, Fifth cultural factors. Therefore, the Government should make a new regulation that provides a solution so that death row convicts do not try to find ways to delay the execution.
IMPLEMENTASI SANKSI JERET NARU PADA TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI PADA KAMPUNG PEDEKOK, KECAMATAN PEGASING, KABUPATEN ACEH TENGAH) muhammad Ishak; Surya Perdana; T. Erwinsyahbana
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional dan nilai demokrasi menjelang Pilkada serentak 2024. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 23 Tahun 2014, Putusan MK Nomor 37/PUU-XX/2022, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Hasil menunjukkan penunjukan Pj kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden menimbulkan persoalan administratif, keterbukaan informasi publik, serta keterlibatan TNI aktif sebagai pejabat sementara. Mekanisme tersebut tidak sepenuhnya sesuai amanat Pasal 205C UU 10/2016 yang mengharuskan pembentukan Peraturan Pemerintah, bukan sekadar Permendagri. Temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan gugatan Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkuat adanya pelanggaran prinsip tata kelola yang baik. Penelitian menegaskan pentingnya koordinasi pemerintah dan DPR dalam menyusun regulasi sesuai putusan MK agar penunjukan Pj kepala daerah berjalan sesuai demokrasi dan kepastian hukum.
PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BATAK SEBAGAI BENTUK PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Louis Enjelita Dearni Sitio; Ida Nadirah; T. Erwinsyahbana
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji integrasi kewajiban adat dalam perspektif hukum adat Batak dengan sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis/empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah penerapan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dalam praktik sosial masyarakat Batak serta relevansinya dengan prinsip keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, dan nondiskriminasi. Anak harus diperlakukan sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga membutuhkan pendekatan korektif dan restoratif. Dalam konteks hukum adat Batak, praktik seperti mangampu, marhata sinamot, dan pemberian tudu-tudu sipanganon mencerminkan penerapan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan sosial dan kesadaran moral. Relevansi kewajiban adat sebagai pidana tambahan sangat tinggi karena selaras dengan nilai partisipasi komunitas, dialog, dan penghindaran stigma. Namun, belum adanya kerangka hukum nasional yang komprehensif mengenai pelaksanaan sanksi adat menjadi tantangan dalam implementasinya, sehingga diperlukan harmonisasi antara pranata hukum adat dan hukum negara agar kewajiban adat dapat diinstitusionalisasikan sebagai instrumen hukum yang humanis dan berkeadilan.