Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

TELAAH KRITIS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DI DESA TANJUNG SALAH KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT Rasiam Rasiam
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 17, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-maslahah.v17i1.1927

Abstract

Critical Analysis of Village Fund Management Using Maqashid Syariah Approach in Tanjung Saleh Village, Kubu Raya Regency.The birth of Law number 6 of 2014 concerning Villages is a form of the presence of the Indonesian government to its people. The presence of the government to fulfill the needs and basic needs of its people is getting clearer, it can be seen in article 1 paragraph 2 that village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget for villages that are transferred through the Regency / City Regional Budget and Expenditure and used to finance governance, development implementation, community development, and community empowerment. On the one hand, the village fund program must make observations and evaluations related to the values of the program being carried out. This study analyzes the village fund program using the Maqashid Syariah approach with five basic principles, namely maintaining religion, soul, mind, descent and property. For that research questions focused on; management of village funds in Tanjung Saleh, Kubu Raya Regency with the Maqashid Syariah approach to safeguarding religion (al-Din), soul (al-Nafs), mind (al-'Aql), descent (al-Nasl), property (al-Maal) For that research questions focused on; management of village funds in Tanjung Saleh, Kubu Raya Regency with the Maqashid Syariah approach to safeguarding religion (al-Din), soul (al-Nafs), reason (al-'Aql), descent (al-Nasl), property (al-Maal) with the aim of exploring and understanding the concept of village funds in terms of 5 (five) principles of Maqashid Syariah which are inspired by sharia values. This research was a field research with qualitative descriptive methods and normative juridical. The conclusion of this research is that there has been a harmonization between the values in the Maqashid Syariah in terms of maintaining religion, soul, mind, descent and property in village fund programs in Tanjung Saleh from 2017 to 2019. The work programs of the village of Tanjung Saleh, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan, from 2017 to 2019 which are related to maintaining religion was 9%, programs related to keeping the soul was 266%, programs related to maintaining intelligence was 16%, programs related to maintaining descent was 4%, and programs related to safeguarding property was 6%. From this percentage, it shows the harmonization of maqashid with village programs that have been implemented for welfare and services to the community. The interesting thing from the conclusion above is the finding of life-preserving programs that is very dominant compared to other programs so that it can be measured that keeping the soul is very important. Keeping the soul is also a public program that the benefits can be felt by people across ethnicities and religions. It means that inclusive programs without any discrimination.
PRAKTIK MENUMPANG LAHAN PERTANIAN PADI OLEH MASYARAKAT DESA SUNGAI AMBANGAH DALAM KAJIAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Yati Ariyani; Rasiam Rasiam; Moh. Fadhil
Al-Aqad Vol. 1 No. 1 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.169

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik yang masih terjadi di desa Sungai Ambangah yang didasari atas kebiasaan masyarakat zaman dahulu yaitu praktik menumpang lahan pertanian padi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti keabsahan dari cara praktik menumpang lahan pertanian padi tersebut ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik menumpang lahan pertanian padi yang sebenarnya terjadi di desa Sungai Ambangah tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif yang diperoleh dari pihak yang melakukan akad lahan tumpangan dan kajiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara langsung kepada para pihak yang berakad. Data dikelompokkan menjadi data primer yakni beberapa petani di desa Sungai Ambangah dan KHES yang mengatur kerja sama bagi hasil dan data sekunder yakni buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik menumpang lahan pertanian yang dilakukan sah secara hukum walau sudah dianggap sebagai adat dan kebiasaan. Praktik muamalah ini termasuk dalam muzara’ah yang terdapat dalam KHES. Dalam penelitian ini diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan yang timbul akibat konflik internal antar masyarakat dalam praktik menumpang ini.
MUDARABAH DALAM STUDI KOMPARASI MENURUT POJK NOMOR 53/POJK.04/2015 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Fitri Yessy Lestari; Rusdi Sulaiman; Rasiam Rasiam
Al-Aqad Vol. 1 No. 1 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.195

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan membandingkan pengaturan tentang Mudarabah dengan menyajikan persamaan dan perbedaan yang didasarkan pada sumber utama yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2008. Metode yang digunakan ialah metode yuridis normative untuk menarik norma-norma hukum dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008. Adapun teknik analisa data yang digunakan ialah menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, menarik azaz-azaz hukumnya, dan menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta melakukan pemeriksaan keabsahan data pada sumber sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa POJK Nomor 53/POJK.04/2015 mengatur secara umum Mudarabah tentang subjek Mudarabah, objek Mudarabah, bagi hasil, dan ketentuan lain, sedangkan KHES Tahun 2008 mengatur secara khusus Mudarabah tentang subjek Mudarabah, objek Mudarabah, bagi hasil, dan ketentuan lain. Adapun persamaan dan perbedaan Mudharabah dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan KHES Tahun 2008 yaitu persamaan Mudarabah ialah subjek Mudarabah memiliki hak dan kewajiban, objek Mudarabah berupa modal, bagi hasil berupa pembagian keuntungan, dan ketentuan lain yang meliputi biaya operasional dalam kerjasama Mudarabah, jangka waktu berakhirnya Mudarabah, dan penyelesaian perselisihan, sedangkan perbedaan dalam Mudarabah terdiri atas subyek Mudarabah yang terdapat pada ketentuan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan shahib al-mal dan mudharib, objek Mudarabah yang terdapat pada perbedaan perspektif dalam penyerahan modal untuk mudharib, selanjutnya bagi hasil dalam Mudarabah tentang kepastian shahib al-mal dalam mendapatkan keuntungan, sedangkan ketentuan lain terdapat pada pihak yang menyediakan biaya operasional. Kata Kunci: Mudarabah, POJK, dan KHES
ORIENTASI BENTUK KHIYAR PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK PASCA BERTRANSAKSI E-COMMERCE Umi Qanuni; Rasiam Rasiam; Rahmat Rahmat
Al-Aqad Vol. 1 No. 2 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.353

Abstract

This study aims to find answers to the main problem, namely how to practice E-commerce on Shariah Economic Law students and the orientation of their khiyar forms after e-commerce transactions. This research is a type of legal research, while the data collection technique uses primary data from observations, interviews, and transaction document reports. Then, secondary data used by researchers are books, results of previous studies, articles, and journals. The data analysis technique is the stage of data reduction and drawing conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the 15 students who interviewed researchers, 4 of whom had received goods that were not according to the order. Regarding the orientation of khiyar on Shariah Economic Law students at IAIN Pontianak after e-commerce transactions, it is a khiyar disgrace (khiyar aib). Khiyar disgrace is included in the type of khiyar naqisah (reduced value of goods offering). Keywords: E-commerce, Khiyar Disgrace, Law Student
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UMUM DI BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MEMPAWAH Wakiah Wakiah; Rasiam Rasiam; Nur Rahmiani
Al-Aqad Vol. 1 No. 2 (2021): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.386

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman umum di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Mempawah tepatnya di Desa Desa Parit Banjar yang akan dilihat kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris yang secara langsung peneliti turun ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah data primernya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur kepustakaan dan KHES yang berkaitan dengan praktik di lapangan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Praktik pinjaman umum pada BUMDes oleh masyarakat Desa Parit Banjar, pengelolaannya kedua belah pihak melakukan perjanjian di awal dan nasabah wajib melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pada pinjaman berbentuk kelompok yang terdapat lima orang di dalamnya. Untuk biaya administrasi, nasabah harus membayar uang dengan besaran 1,5 % pertahun; 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan rukun mudharabah pada Pasal 231, Pasal 236, 243, 246 mengenai nisbah keuntungan, dan Pasal 36 mengenai inkar janji. Pada praktiknya, beberapa dari nasabah tidak menggunakan pinjaman untuk menjalankan usahanya akan tetapi digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Hal ini bertentangan dengan perjanjian di awal yakni untuk modal usaha. Pengelola BUMDes perlu menyiapkan jenis pinjaman dengan melalui survei terlebih dahulu atas kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan survei lokasi tempat usaha calon nasabah. Kata Kunci: BUMDes, KHES, Mudharabah, Pinjaman Umum
SISTEM BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN TRAVEL DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Bella Deva Meilandri; Rasiam Rasiam; Suhardiman Suhardiman
Al-Aqad Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.767

Abstract

The purpose of this study was to determine the practice of profit sharing at the Faqih Family Travel Company through the study of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). Researchers used qualitative methods with field research and juridical-empirical approaches. Sourced from primary data in the form of observations, interviews, and primary book materials, namely (KHES). In contrast, secondary data are articles, journals, and websites on the internet. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. From the collected data, researchers check the validity through a series of time triangulation and member-check. Then, it is analyzed through data reduction, data presentation, verification, and concluding. The results showed that the practice of profit sharing at the Faqih Family Travel Company in Sungai Kunyit District, Mempawah Regency, was carried out at the end of each month depending on the number of consumers who used the services of the Faqih Family Travel Company based on the agreement agreed upon by all parties. There are two types of contracts in this profit-sharing practice: the first syirkah 'inan is a contract between the company owner and the fleet owner because they both issue capital even though the amount is not the same. Based on the ijarah contract, a discrepancy with KHES occurred because it is unlike the first agreement with the drivers. Therefore, researchers recommend revising the agreement with parties to find a solution regarding the distribution of results which is not follow the first agreement. Keywords: Profit Sharing, Ijarah, Syirkah Al-'Inan
JUAL BELI DENGAN SISTEM “CIDUK” DI PASAR FLAMBOYAN PONTIANAK TINJAUAN HUKUM ISLAM Syarifah Syarifah; Rasiam Rasiam; Nanda Himmatul Ulya
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.843

Abstract

The purposes of this study are to find out how the "scooping" system is used in trading practices in the Pontianak Flamboyan market and to find out the "scooping" system in buying and selling practices in the Pontianak Flamboyan market in a review of Islamic Law. Researchers use the type of field research with descriptive methods and Islamic law approaches. Data collection methods are interviews with sellers and buyers, field observations, and documentation in the Pontianak Flamboyan market. The results of this study indicate that: 1) The "scooping" system in buying and selling at the Flamboyan Pontianak market is a practice of buying and selling using a tool to scoop. Thus, the buyer cannot choose the goods and does not know their brimful quality. The buyer only sees the goods' quality from the top layer without knowing their quality. What is interesting is that there is an element of trust and willingness from both parties. 2) Buying and selling with the "scooping" system at the Flamboyan Pontianak market has fulfilled the Islamic pillars of buying-selling. The ambiguity of the object in buying and selling with the system does not contain an element of fraud because at the time of the transaction or when the seller takes the merchandise, the buyer sees it directly, even though the quality of the goods is only seen on the surface. The "scooping" system in the Pontianak Flamboyan market is included in 'urf sahih, which is something good that becomes a habit of society but does not justify what is forbidden and not vice versa. Keywords: "Scooping" System, Buying and Selling, Khiyar, 'Urf, Islamic Law
SYIRKAH PADA NELAYAN DI DESA SUNGAI NYIRIH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA NO:114/DSN-MUI/IX/2017 Nadiya Nadiya; Rasiam Rasiam; Suhardiman Suhardiman
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.885

Abstract

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu bagaimana praktik syirkah pada nelayan di Desa Sungai Nyirih dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktiknya serta tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akadnya. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis-empiris yang dibuat secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Data sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan internet. Teknik analisis data yaitu melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan triangulasi dan member-check. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik syirkah pada nelayan di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau terdiri dari kesepakatan secara lisan. Pembagian hasil sudah disepakati semua pihak tidak menggunakan persentase dan hanya menggunakan bagian yang dibagi 6 karena memakai alat pancing. Hasil bagian kapal sendiri sudah meliputi biaya perawatan kapal. Dari beberapa hasil wawancara dan observasi, praktik syirkah yang dilakukan nelayan termasuk syirkah abdan dan dalam tinjauan KHES pada Pasal 154 yaitu semua pihak yang terikat wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya. Dalam KHES pada pasal 156 juga meliputi akad kerja sama pekerjaan dimana pembagian keuntungan boleh berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para nelayan melakukan akad telah dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak dan kesepakatan dinyatakan secara lisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan shighat akad dalam fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang syirkah.
PRAKTIK RAHN PADA MASYARAKAT DESA SELAT REMIS KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Rafi'ah Rafi'ah; Rasiam Rasiam; Nur Rahmiani
Al-Aqad Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.1022

Abstract

This research was motivated by an interesting phenomenon that occurred in the West Kalimantan region, especially in the Remis Strait Village area, Teluk Pakedai District, Kubu Raya Regency, namely the existence of a pawn where it contains sharia values. The practice in question is the practice of rahn among the people of Selat Remis Village from the Perspective of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). The purpose of this study is to analyze the practice of rahn among the people of Selat Remis Village from the Perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This research method is qualitative with a sociological-empirical approach. The primary data sources themselves are rahin (a pawnee) and murtahin (a pawnee). Meanwhile, secondary data was obtained from various sources including books and journals. The argument of this research is that the practice of pawning that occurs refers more to the habits and traditions that apply in the community. Based on the data obtained, it can be concluded that the practice of pawning that occurs between the people of the Remis Strait only aims to help each other with the principle of kinship and mutual trust. This pawn in harmony and terms has complied with the provisions of the KHES.